Melalui pendanaan pada APBD 2024, Pemprov DKI Jakarta menempatkan urusan kesehatan warga Jakarta sebagai salah satu prioritas. Khususnya guna menjaga status Jakarta sebagai kota pandemic-proof.
Anggaran tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang sehat di tengah ancaman kesehatan global pasca pandemi Covid-19. Rincian anggaran untuk urusan kesehatan yaitu:
Rp 3,8 Triliun untuk kebutuhan belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Dengan terpenuhinya anggaran operasional, maka urusan kesehatan di Jakarta akan semakin mudah.
Rp 1,7 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Daerah, berupa fasilitas asuransi kesehatan bagi masyarakat. Seperti fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sinkronisasi antara program nasional dengan anggaran daerah akan menjangkau masyarakat Jakarta yang lebih luas, serta mewujudkan keadilan dalam mendapatkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Rp 321 Miliar untuk penyediaan alat kesehatan. Peremajaan alat kesehatan merupakan pendukung utama dari fasilitas kesehatan guna menjaga kesehatan warga Jakarta. Tersedianya alat kesehatan yang memadai di Jakarta semakin menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk tetap sehat hidup di Jakarta.
Rp 225 Miliar dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Setelah kebutuhan alat kesehatan terpenuhi, fasilitas kesehatan menjadi penunjang tambahan dalam membangun arsitektur kesehatan Jakarta yang andal.
Seluruh program dan kebijakan kesehatan di Jakarta ditujukan guna meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif bagi warga Jakarta.
