en

Ganjil Genap

Ganjil Genap

Dinas Perhubungan
Rabu, 10 Februari 2021, 03:30 WIB

Kebijakan Ganjil-Genap

Kebijakan Ganjil-Genap merupakan sebuah kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil-genap. Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan ini diterapkan sebagai upaya untuk mengurai kemacetan di Jakarta. 

Kendaraan dengan plat nomor belakang ganjil hanya boleh beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan plat nomor belakang genap beroperasi pada tanggal genap. Meski begitu, kebijakan ini hanya berlaku di jalan-jalan tertentu dan jam-jam tertentu saja. 

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Mekanisme penerapan kebijakan ganjil-genap di Jakarta

  1. Berlaku Senin–Jumat, kecuali hari libur nasional;

  2. 07.00 – 10.00 WIB dan 16.00 – 20.00 WIB;

  3. Ada 12 jenis kendaraan yang dikecualikan, yakni kendaraan berstiker disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning, sepeda motor, kendaraan berbahan bakar listrik dan gas, truk tangki bahan bakar, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional dinas TNI-Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas, serta kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri seperti pengangkut uang dan BBM;

  4. Tidak ada pengecualian segmen ruas jalan dari persimpangan terdekat menuju ruas jalan masuk tol dan keluar tol sampai persimpangan terdekat.

Kebijakan ganjil-genap yang awalnya hanya diberlakukan di 16 ruas jalan, kini meluas di 25 ruas jalan Ibu Kota

  1. Jalan Pintu Besar Selatan;

  2. Jalan Gajah Mada;

  3. Jalan Hayam Wuruk;

  4. jalan Majapahit;

  5. Jalan Medan Merdeka Barat;

  6. Jalan Suryopranoto;

  7. Jalan Kyai Caringin;

  8. Jalan Jenderal S Parman;

  9. Jalan MT Haryono;

  10. Road in Panjaitan;

  11. Jalan MH Thamrin;

  12. Jalan Jenderal Sudirman;

  13. Jalan Sisingamangaraja;

  14. Jalan Panglima Polim;

  15. Jalan Fatmawati (intersection of Jalan Ketimun 1 to Jalan TB Simatupang);

  16. Jalan Balikpapan;

  17. Jalan Tomang Raya;

  18. Jalan Gatot Subroto;

  19. Jalan HR Rasuna Said;

  20. Jalan Jenderal Ahmad Yani (starting from the Perintis Kemerdekaan Road intersection to the Jalan Bekasi Timur Raya);

  21. Jalan Pramuka;

  22. Jalan Salemba Raya;

  23. Jalan Kramat Raya;

  24. Jalan Senen Raya;

  25. Jalan Gunung Sahari.

    Peta lengkap ruas jalan yang menerapkan ganjil-genap dapat diunduh di sini.



Informasi Lebih Lanjut

Untuk mendapatkan informasi lengkap terkait kebijakan ganjil genap, silakan untuk mengunjungi laman ini.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Alamat: Jl. Taman Jati Baru No.1, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

Telepon: (021) 3501349

https://dishub.jakarta.go.id/


Dengan kebijakan ganjil-genap, masyarakat diharapkan beralih menggunakan transportasi publik yang menjangkau daerah-daerah di mana kebijakan ini diberlakukan. Pembatasan kendaraan pribadi dengan kebijakan ganjil-genap tidak hanya diharapkan akan mengurai kemacetan di Jakarta, namun juga mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor. 

Artikel Terkait

#pembatasan #ganjil genap #kendaraan pribadi #kebijakan
Dinas Perhubungan

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang perhubungan.

Skip to content
GPR Widget