Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7). Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, data statistik yang akurat, objektif, dan tepercaya merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, data BPS selalu menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan Jakarta.

"Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan," ujarnya.

Gubernur Pramono menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi strategis karena Jakarta menyumbang 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian Indonesia.

Kondisi ekonomi Jakarta saat ini menunjukkan tren positif. Pada triwulan terbaru, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen. Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,78 persen, terendah di Pulau Jawa dan berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.

Gubernur Pramono mengatakan, kualitas data juga membantu pemerintah mengevaluasi hasil pembangunan dan menentukan langkah intervensi berikutnya. Salah satu contohnya terlihat dari penurunan jumlah RW kumuh berdasarkan pendataan BPS, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.

"Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," ungkapnya.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar yang menjangkau sekitar 707.520 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi sekitar 15.900 mahasiswa. Mulai 2027, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program Beasiswa LPDP Jakarta untuk memberangkatkan sekitar 50-75 mahasiswa melanjutkan studi ke luar negeri pada tahap awal.

Di sektor kesehatan, Jakarta didukung oleh 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Data yang akurat diperlukan agar pelayanan publik dapat dirancang sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga jajaran RT dan RW untuk aktif menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026. Informasi mengenai sensus diminta disebarluaskan melalui media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, serta berbagai kanal komunikasi publik.

Sensus Ekonomi diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima sejak sensus tersebut pertama kali digelar. Pendataan mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar yang tersebar dalam 18 kategori lapangan usaha.

Adapun sektor yang tidak termasuk dalam pendataan meliputi pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.

"Saya berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan data yang tepat, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global," pungkas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran terkini mengenai seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Seluruh pelaku usaha akan didata agar pemerintah memperoleh informasi ekonomi yang lengkap dan mutakhir.

"Sensus Ekonomi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk menyukseskannya. Data yang dihasilkan akan menjadi data terkini dan paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali," urainya.

Amalia mengajak seluruh pelaku usaha menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi secara benar. BPS memastikan seluruh data individu maupun perusahaan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan kami jaga sebaik-baiknya," tuturnya.

Untuk memperkuat keamanan sistem, BPS telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri. Data hasil sensus nantinya akan diolah menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran.

"Data yang dihasilkan akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis pada data yang lengkap serta mutakhir," tutup Amalia.