Jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta turun signifikan sebesar 52,58 persen, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026. Capaian tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (6/5).

Gubernur Pramono mengatakan, penurunan jumlah RW kumuh tersebut menjadi capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga. Namun, ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan memperdalam data agar intervensi program penataan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” paparnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPS yang telah mendukung Pemprov DKI Jakarta melalui metode pendataan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas kebijakan, terutama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di kawasan padat.

“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan, penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi dan membutuhkan intervensi yang terukur.

Ia juga menilai, penurunan lebih dari separuh jumlah RW kumuh patut disyukuri di tengah kondisi lapangan yang semakin kompleks, termasuk pertambahan penduduk dan tekanan terhadap ruang kota.

“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan RW kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit berbasis big data. Pendekatan ini digunakan agar hasil pendataan lebih akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” jelas Amalia.

Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Penentuan kawasan kumuh tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan, tetapi juga mencakup 11 indikator, antara lain kepadatan penduduk, kepadatan dan kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan, sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, serta tata letak bangunan.

Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama dengan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui overlay data citra satelit untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Kerja sama juga akan diperluas pada pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

Selain itu, BPS telah menyiapkan dashboard data yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memantau kondisi sosial ekonomi secara lebih komprehensif. Dengan dukungan data tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimistis penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.