Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode Juli 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (27/8). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut konferensi pers ini adalah yang pertama di tingkat pemerintah provinsi yang secara terbuka menyampaikan laporan APBD kepada publik.

“Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan. Hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat, hingga masyarakat—punya kesepahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama,” ujar Gubernur Pramono di acara yang turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, jajaran kepala dinas, anggota DPRD DKI Jakarta, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Gubernur Pramono menjelaskan, hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Dengan capaian itu, Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.

“Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola,” imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi tetap terkendali di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen. Menurut Gubernur Pramono, angka-angka tersebut membuktikan Jakarta berada di jalur yang sehat dan stabil.

“Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen,” urainya.

Pada Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp140,8 triliun. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen. Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI aktif mendorong promosi investasi, penyederhanaan perizinan, hingga penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2025.

Meski ekonomi tumbuh positif, Gubernur Pramono menekankan tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial (gini rasio). Untuk itu, Pemprov DKI meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi.

“Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3. Kami ingin anak-anak terbaik Jakarta bisa kuliah hingga ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun Jakarta,” ungkap Gubernur Pramono.

Pemprov DKI juga serius menekan angka pengangguran. Sepanjang 2025 ditargetkan digelar 21 kali job fair, termasuk pelatihan vokasi dan program Mobile Training Unit (MTU) yang kini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa asing.

“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” papar Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa terjaga melalui kerja sama semua pihak, baik DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat.

“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” pungkas Gubernur Pramono.