Sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy), Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19 yang semakin naik pada PSBB Masa Transisi Fase I. Gubernur Anies menjelaskan indikator utama dalam keputusan tersebut adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio) baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.

"Maka, dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada pilihan lain bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera. Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti masa awal dahulu, bukan lagi PSBB Transisi. Inilah rem darurat yang kita tarik saat ini. Satuan Tugas COVID di Jakarta, dalam hal ini adalah Forkopimda DKI, bersepakat untuk kembali menerapkan PSBB. Kita tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan kembali arahan Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah," tegas Gubernur Anies di Balaikota Jakarta, pada Rabu (9/9).

Gubernur Anies sebelumnya menjelaskan bahwa 1.347 orang telah wafat akibat COVID-19 di DKI Jakarta. Meskipun tingkat kematian COVID Jakarta di angka 2,7% dan lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1%, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global di angka 3,3%, Gubernur Anies menuturkan jumlah angka kematian terus bertambah dan disertai dengan peningkatan angka pemakaman dengan protap COVID. Artinya, semakin banyak kasus probable meninggal yang harus dimakamkan dengan protap COVID sebelum sempat keluar hasil positif.

Gubernur Anies juga menjelaskan dari 4.053 tempat tidur isolasi yang tersedia khusus untuk pasien dengan gejala sedang (menengah), 77% di antaranya sudah terpakai. Perlu diketahui, jumlah 4.053 tempat tidur tersebut merupakan jumlah aktual. Pada data sebelumnya, terdapat 4.456 tempat tidur isolasi khusus COVID-19, namun terdapat beberapa RS yang tidak bisa mencapai kapasitas maksimal lantaran terkendala jumlah SDM/ tenaga kesehatan setelah terinfeksi COVID-19. Ada pula beberapa RS yang mengalihkan sebagian tempat tidurnya untuk non-COVID-19 karena sudah lama tertunda pelayanannya. Sebagian RS juga mengalihkan isolasi menjadi ICU karena banyaknya pasien yang membutuhkan ICU. Dengan bertambah ICU yang mana jarak tempat tidurnya juga lebih lebar, maka ikut menurunkan jumlah tempat tidur.

Kemudian, berdasarkan proyeksi perhitungan yang telah disusun secara ilmiah, tempat isolasi itu tidak akan mampu menampung pasien COVID-19 per 17 September 2020. Gubernur Anies juga menyebut meskipun kapasitas ruang isolasi khusus COVID-19 ditingkatkan sebanyak 20% menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh di sekitar tanggal 6 Oktober 2020.

Selanjutnya, Gubernur Anies menyampaikan kapasitas maksimal ruang ICU khusus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sebanyak 528 tempat tidur. Jumlah yang besar tersebut saat ini telah terisi 83% dan akan penuh pada tanggal 15 September dengan tingkat penularan wabah seperti sekarang. Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha menaikkan kapasitas ICU dilakukan hingga mencapai 636 tempat tidur. Namun, tanpa usaha pembatasan lebih ketat, maka ICU khusus COVID Jakarta sesudah dinaikkan kapasitasnya pun bisa penuh pada tanggal 25 September.

"Ingat, menaikkan tempat tidur itu bukan sekadar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokter dan perawatnya, ada alat pengamannya, ada alat-alatnya, dan ada obatnya. Dengan usaha peningkatan kapasitas jangka pendek, tapi tidak disertai dengan pembatasan ketat, maka kita hanya mengulur waktu kurang dari sebulan saja sebelum rumah sakit kembali penuh," tegas Gubernur Anies.

Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan mekanisme bekerja dari rumah (work from home). Artinya, hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan. Adapun seluruh izin operasi tambahan bagi bidang usaha non esensial yang didapatkan ketika masa awal PSBB dahulu, baik oleh Pemprov DKI maupun oleh Kementerian Perindustrian, tidak lagi berlaku dan harus mendapatkan evaluasi ulang bila merasa perlu mendapat pengecualian.

"Selain itu, seluruh tempat hiburan harus tutup. Tempat hiburan yang dikelola Pemprov DKI seperti Ancol, Ragunan, Monas, juga taman-taman kota akan ditutup. Kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah seperti yang sudah berjalan selama ini. Seluruh usaha makanan seperti rumah makan diperbolehkan tetapi tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat, dan hanya boleh menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar," jelas Gubernur Anies.

Dalam masa PSBB kali ini, tempat ibadah akan melakukan penyesuaian yaitu masih boleh membuka terbatas bagi warga setempat dengan menerapkan protokol yang sangat ketat. Artinya, rumah ibadah raya, yang jamaahnya dari berbagai daerah, seperti Masjid Raya, belum boleh buka. Di sisi lain, rumah ibadah di kampung, untuk warga di kampung tersebut, masih boleh buka. Gubernur Anies menekankan bahwa khusus daerah yang memiliki jumlah kasus tinggi, kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah. Meskipun demikian, Gubernur Anies menyebut lebih baik bila beribadah dilakukan di rumah.

"Transportasi publik akan kembali dibatasi dengan ketat jumlah dan jamnya. Ganjil-Genap untuk sementara, kita tiadakan. Namun, bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu. Maka, jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap di rumah saja, dan jangan keluar dari Jakarta bila ada kebutuhan sangat mendesak. Bagaimana dengan pergerakan orang keluar-masuk Jakarta? Idealnya tentu saja bila kita bisa batasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga batas minimal. Namun, kenyataannya ini akan sulit ditegakkan hanya oleh Jakarta. Butuh koordinasi dan kerjasama erat dengan Pemerintah Pusat, utamanya Kementerian Perhubungan, dan juga dengan pemerintah daerah penyangga, yaitu kota-kota Bodetabek. Kami akan segera berkomunikasi dan berkoodinasi bersama, karena wabah ini kita alami sebagai satu daerah megapolitan bersama dan harus kita selesaikan bersama-sama juga," ujar Gubernur Anies lebih lanjut.

Gubernur Anies juga menegaskan seluruh kegiatan perkumpulan yang menimbulkan kerumunan di tempat publik akan dilarang. Seluruh kegiatan masyarakat yang berada di lingkungan komunitas masyarakat seperti arisan, reuni, pertemuan keluarga, ataupun pengajian diharapkan untuk ditunda. Gubernur Anies menyebut risiko penularan semakin tinggi bila masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kegiatan dengan orang-orang yang dirasa kenal dekat.

"Akan ada waktu 4 hari ke depan bagi pengelola perkantoran untuk mempersiapkan diri menghadapi PSBB yang akan kita mulai hari Senin (informasi detail rentang waktu PSBB akan menyusul). Harap persiapkan segalanya dengan baik. Kita semua pernah mengalami PSBB ketat beberapa bulan lalu, kita semua sudah lebih tahu apa yang perlu kita persiapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Kami akan terus memberikan informasi dan panduan secara bertahap dalam hari-hari ke depan. Transparansi tetap menjadi komitmen kami," tegas Gubernur Anies.

Gubernur Anies kemudian mengatakan akan terus menambah kapasitas dan melakukan kegiatan testing secara lebih massif, berikut pula dengan peningkatan tracing (pelacakan) maupun treatment (perawatan). Gubernur Anies menuturkan bahwa 716.776 orang telah dites PCR di Jakarta dan itu artinya 49% tes secara nasional dilakukan di Jakarta.

Adapun tingkat tes Jakarta adalah 67.335 orang dites per sejuta penduduk, dan angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional di 5.348 orang dites per sejuta penduduk. Dari sejumlah tes tersebut, ditemukan 49.837 kasus. Artinya, positivity rate atau tingkat kasus positif Jakarta hingga saat ini adalah 7,0 %, lebih rendah dari positivity rate nasional sebesar 14,0%. Gubernur Anies menegaskan sejak masa PSBB Transisi diberlakukan bulan Juni, jumlah tes Jakarta secara konsisten melebihi standard WHO hingga lebih dari 5x lipat.

"Puskesmas secara rutin juga melakukan active case finding ke masyarakat, dan juga meningkatkan tracing. Saat ini tingkat tracing Jakarta adalah 6, artinya untuk setiap 1 kasus positif ada 6 kontak eratnya yang dilacak. Ini baru masuk level moderat dan Jakarta akan terus meningkatkan kapasitas tracing. Adapun untuk kapasitas treatment, seperti sudah dijelaskan di awal, kami juga tidak akan berhenti meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan khusus COVID. Selain menambah jumlah tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID, saat ini Pemprov sedang dalam proses mengubah beberapa RSUD menjadi rumah sakit khusus COVID. Untuk tahap awal, RSUD Pasar Minggu dan RSUD Cengkareng akan kita ubah menjadi RS khusus COVID," ujar Gubernur Anies lebih lanjut.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menambah tenaga medis dan tenaga penunjang kesehatan sebanyak 1.174 orang dan akan mengabdi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Gubernur Anies juga menggarisbawahi bahwa kapasitas fasilitas kesehatan yang meningkat akan diiringi dengan peningkatan tenaga kesehatan baru sekaligus perlindungan atas mereka. Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memfasilitasi dengan menyediakan penginapan khusus tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan kendaraan untuk mobilitas ke tempat mereka masing-masing melakukan pengabdian.

"Kemudian, dengan kembali berlakunya PSBB, maka pemerintah berkewajiban memberikan dukungan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan terdampak. Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Sosial akan terus memberikan bantuan sosial kepada keluarga rentan di Jakarta yang selama ini telah menjadi penerima. Detailnya akan segera kami umumkan," jelas Gubernur Anies.

Gubernur Anies menyebut wabah ini akan berakhir dengan harapan realistis melalui penemuan vaksin yang aman dan efektif serta terdistribusi secara merata di masyarakat. Akan tetapi, vaksin tersebut tidak akan hadir dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Gubernur Anies menjelaskan secara realistis, vaksin baru akan hadir tahun depan sedangkan kondisi darurat sudah hadir di DKI Jakarta.

"Maka, sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi. Seluruh jajaran Pemprov DKI berkomitmen untuk bekerja keras dan bersiaga penuh selama masa pembatasan ini untuk meringankan beban masyarakat. Kita akan kalahkan wabah ini bersama-sama. Cobaan wabah ini memang besar. Ini mungkin adalah cobaan terbesar dalam usia hidup generasi kita. Namun, cobaan besar ini bisa berkurang rasa beratnya bila kita saling mendukung," ujar Gubernur Anies.

"Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang menyebabkan kita menjadi berpihak pada virusnya, dan bukan pada sesama kita. Ini saatnya kita bersatu, bergotong-royong melawan virus ini. Kita berdoa pada Allah SWT agar segera mengangkat wabah ini secepatnya. Namun, bila Allah menakdirkan bahwa perjuangan melawan wabah ini masih akan berlangsung lebih lama, maka kita berdoa pada Allah agar memberi kekuatan dan meringankan beban kita dalam menghadapi musuh tak terlihat ini. Hanya atas ijin-Nya lah kita akan mampu melewati cobaan besar ini secara bersama-sama. Semoga Allah merahmati kota Jakarta, merahmati Nusantara, dan melindungi kita semua," tutup Gubernur Anies.