Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, membuka Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Pengarahan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Sri Gunting, Lantai 2 Gedung Blok A, Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Sofyan Antonius, diikuti 150 peserta, terdiri dari para kepala suku dinas (Kasudin), para kepala bagian, para Direktur RSUD, para kepala Puskesmas, para camat dan lurah se-Jakarta Timur. Hadir juga dalam kegiatan itu, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Bambang Pangestu, dan Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur Dzikran Kurniawan.

Wakil Walikota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk para mitra strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Bahwa hasil pengawasan BPKP bukan untuk mencari kesalahan tetapi menjadi cermin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani,” kata Wakil Walikota.

Ia juga menegaskan, temuan dan rekomendasi BPKP harus disikapi dengan serus. Karena itu, Wakil Walikota meminta seluruh jajarannya memahami dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPKP.

“Jangan ada yang menunda atau melalaikan setiap temuan. Untuk itu, saya harapkan inspektorat memantau progresnya sampai tuntas serta memperkuat sistem pengendalian internal dan juga saya harapkan tidak ada masalah yang berulang-ulang, lebih baik mencegah daripada penindakan karena pelanggaran,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Kusmanto juga menyampaikan agar para peserta memahami bahwa pengawasan sebagai budaya kerja bukan beban.

“Kita bekerja untuk rakyat setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap kepada kepala perwakilan BPKP, kami mohon bimbingan dan pendampingan berkelanjutan kita Jakarta Timur siap menjadi percontohan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Target kita yakni opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) harus dipertahankan dan yang tidak kalah penting dampak manfaat program ke masyarakat,” tutupnya. (JS)