Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan R...
Selengkapnya
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berikut Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta: Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom...
Selengkapnya
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Roda pemerintahan dijalankan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melindungi, melayani, member...
Selengkapnya
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Inspektorat Kota / Kabupaten Administrasi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia...
Selengkapnya
Balaikota Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia Telp. (+6221) 382 2255 Faks (+6221) 382 2255 Surel dki@jakarta.go.id
Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Pimpinan Dewan: Ketua:Drs. H. Khoirudin, M.Si Wakil Ketua:Ima MahdiahHj. Rany MaulianiWibi Andrino, SH., MHBasri Baco, SE., MM
Selengkapnya
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah dokumen yang berisi uraian terperinci seputar harta kekayaan, aset pribadi, penerimaan, dan pengeluaran milik penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat perseorangan yang tengah bertugas di instansi negara dalam tingkat pusat maupun daerah. LHKPN merupakan wujud dari semangat dalam menjalankan roda peme...
Selengkapnya
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibutuhkan sebagai mata, telinga, bahkan sistem saraf Gubernur Anies Baswedan, dalam rangka memastikan visi dan misi yang diangkat tercapai secara penuh sepanjang masa bakti. Tim ini terdiri atas tokoh-tokoh, para ahli, serta tenaga profesional yang menjadi andalan Gubernur, dalam menerjemahkan dan mengawal visi-misi ke dalam program prioritas pemb...
Selengkapnya
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam...
Selengkapnya
en