Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan melalui Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat (PAPTBM) di 44 kecamatan se-DKI Jakarta pada 4–20 November 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masing-masing.

Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap di enam wilayah administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan berlangsung di kantor kecamatan, aula kelurahan, serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, lingkungan masyarakat menjadi ruang strategis untuk membangun kepedulian dan menciptakan perlindungan sejak dini.

"Melalui PAPTBM, kami mendorong penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kami berharap setiap unsur masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengenali potensi kekerasan, membangun kepedulian, serta memberikan dukungan awal agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang sesuai," ujar Dwi di Jakarta, Rabu (4/11).

Setiap kegiatan sosialisasi melibatkan sekitar 75 orang, terdiri atas 62 peserta dan 13 orang panitia. Peserta berasal dari unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, antara lain camat atau wakil camat, lurah, perangkat kelurahan, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Kegiatan ini juga melibatkan pengurus PAPTBM, kader Dasawisma, Karang Taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola RPTRA, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari Satuan Pelaksana PPAPP, PKB/PLKB, dan narasumber terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dukungan psikologis awal bagi korban. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan fungsi Dinas PPAPP, PAPTBM, Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), serta layanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA).

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai peran dan struktur kepengurusan PAPTBM di tingkat kelurahan. Kepengurusan tersebut dibentuk melalui surat keputusan (SK) lurah dan terdiri atas ketua, sekretaris, serta anggota. Adapun lurah bertindak sebagai pembina.

Di tingkat kelurahan, PAPTBM berperan menyosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menerima pengaduan, serta merujuk laporan kasus ke Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak. Sebagai tindak lanjut, Dinas PPAPP akan mengukuhkan 267 ketua PAPTBM pada tahun ini. Selain itu, penguatan kapasitas pengurus juga akan dilakukan melalui pelatihan pada tahun anggaran 2027.

Untuk mendorong pembentukan PAPTBM di seluruh kelurahan, sosialisasi ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD). Diskusi membahas langkah-langkah pembentukan PAPTBM, kriteria anggota, serta upaya yang perlu dilakukan setelah kepengurusan terbentuk.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami perannya dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, melakukan pencegahan, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan rujukan bagi korban. Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, upaya perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan diharapkan dapat berjalan lebih responsif dan berkelanjutan.