Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur mengikuti verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 secara daring di Ruang Pola Sri Gunting Lantai 2 Blok A, Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat (6/11/2026).

Verifikasi tersebut merupakan salah satu tahapan penilaian untuk melihat perkembangan, capaian, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan.

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, didampingi Ketua Bidang I Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Linda Kusmanto, menyampaikan komitmen Pemkot Jakarta Timur dalam mewujudkan pembangunan responsif gender tidak semata-mata berorientasi pada angka maupun penghargaan, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, pembangunan inklusif dan berkeadilan gender harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

“Seperti yang tadi juga telah kita sampaikan, bahwa ini merupakan gambaran ikhtiar nyata Kota Jakarta Timur dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang berkeadilan gender bagi seluruh warganya. Utamanya perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” kata Wakil Wali Kota.

Ia menambahkan, komitmen PUG juga diwujudkan melalui pengalokasian Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG di Jakarta Timur pada 2024, tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 38,49 persen dari total anggaran seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Sementara pada 2025, alokasi ARG meningkat menjadi Rp1,89 triliun atau 39,49 persen dari total anggaran seluruh UKPD. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh sektor pembangunan.

Lebih lanjut, Kusmanto menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan PUG di Jakarta Timur ditentukan oleh komitmen bersama, efektivitas koordinasi melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Penggerak PKK.

Ia juga menegaskan pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun bagian perencanaan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Dengan begitu, kami yakin dan optimistis dapat meraih capaian maksimal. Ini menjadi motivasi bagi kami sebagai kota yang mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender di seluruh wilayah Jakarta Timur,” tandasnya. (AJ)