Pemimpin Daerah

Pemimpin Daerah

Biro Pemerintahan
Selasa, 12 Januari 2021, 00:53 WIB

Pemimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Wakil Gubernur

Gubernur: Anies Rasyid Baswedan




Anies Rasyid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969. Beliau mengenyam pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Anies meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (1995). Setelah lulus S1, Anies Baswedan melanjutkan studi Masternya dengan beasiswa Fulbright di Universitas Maryland, Amerika Serikat (1998). Sesudah lulus S2, Anies kembali memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat  (2004). 

Selain itu, Anies meraih berbagai prestasi berupa penghargaan dari berbagai lembaga penelitian dan organisasi kemitraan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, budaya, serta hak asasi manusia. Beberapa penghargaan itu di antaranya adalah Program Penghargaan Mahasiswa ASEAN from USAID – USIA – NAFSA dan William P. Cole III Fellowship from School of Public Policy, University of Maryland, USA yang sama-sama diraih pada tahun 1998. Pada tahun 2008, Anies juga termasuk ke dalam Top 100 Intelektual Publik from Foreign Policy Magazine. Di bidang Hak Asasi Manusia, Anies meriah Penghargaan Soegeng Sarjadi untuk Inisiatif Hak Asasi Manusia (Oktober 2011). Kemudian, pada tahun 2013, Anies juga mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 

Anies Baswedan menikah dengan Fery Farhati Ganis yang juga bergelar Master dari kampus yang sama, Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat, dan dikaruniai empat anak.

Sebagai akademisi, Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina, Jakarta pada 2007-2015. Rekam jejaknya sebagai akademisi, kemudian mengantar kariernya ke ranah politik. Anies Baswedan pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada  2014-2016. Dalam kariernya sebagai Mendikbud, Anies membuat program pemerataan guru berkualitas ke berbagai wilayah di Indonesia dan penyesuaian kurikulum pendidikan terbaru. Semakin berkiprah di bidang politik, Anies Baswedan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. 


Wakil Gubernur: Ahmad Riza Patria



Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 17 Desember 1969. Riza Patria pernah mempelajari ilmu teknik hingga ekonomi. Riza Patria menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan meraih gelar Master in Business Administration pada 2004 hingga 2008. Sebelumnya, Riza Patria juga pernah menempuh pendidikan di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada 1997. 

Riza Patria bukan hanya mempelajari ilmu teknik hingga ekonomi secara akademik, namun beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Sebagai seorang aktivis, Riza Patria sudah mulai mengemban banyak amanah sedari duduk di bangku SMA. Bermula dari Ketua OSIS SMA Islam Al-Azhar sampai aktif di berbagai organisasi besar seperti Ketua DPP KNPI 1999-2005, Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (2009-2014), Ketua Komtap Organisasi KADIN Indonesia (2010-2015), menjabat Sekretaris Jenderal DPN Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) periode 2011–2021, Ketua DPN HKTI 2015-2020, Wakil Sekretaris Jenderal MPP Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) periode 2016-2021, serta menjadi Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2017 – 2022.

Sejak 2014, Ahmad Riza Patria sudah memulai kariernya sebagai anggota legislatif. Beliau sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, dan pada periode yang sama beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI. Pada 6 April 2020, Riza Patria terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menemani Gubernur Anies Baswedan dalam membawa DKI Jakarta menjadi kota yang maju, lestari, dan berbudaya.

Artikel Terkait

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Skip to content
GPR Widget