Perizinan

Prosedur Perizinan Penebangan Pohon dan Jenis Pelayanan, Kewajiban dan Retribusi Pertamanan

Prosedur Pemakaman Jenazah Bagi Ahli Waris Yang Tidak Mampu

Perizinan pembuangan air limbah merupakan upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/ sumber air.

Untuk memperoleh izin operasional, Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan umum, lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.

Penetapan lokasi Rusuna dapat diusulkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masyarakat maupun pengembang. Penetapan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Setiap usaha hotel baru harus mengajukan permohonan klasifikasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasi. Setiap 3 (tiga) tahun sekali usaha hotel harus melaksanakan reklasifikasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Setiap penyelenggaraan Jasa Biro Perjalanan Wisata terlebih dahulu harus memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. ITUP berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.

Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.