Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2921

    Hamdi:

    Lapor !!! Kondisi besi penyanggah saluran air di fly over Cawang, Jakarta Timur sangat mengkuatirkan...

    Eddy:

    Dear Pemprov Jakarta. Kami telah memproduksi jus untuk ternak di Gunung Sitoli, Nias dengan bahan da...

    Hary:

    Meminta Lahan Parkir Park And Ride di stasiun dengan tarif yang wajar bukan dengan hitungan perjam k...

    Ali:

    Terima Kasih untuk informasi yang diberikan, saya sebagai Warga Jelambar melihat ada proyek pembangu...

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

  

Lembaga Teknis daerah

 

Badan Pengelola Keuangan Daerah


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Drs. Syukri Bey, MM

Alamat :

-

Nomor Telepon :

-

Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan daerah;
2. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
4. penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
5. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
6. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
7. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
9. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
10. pengendalian pelaksanaan APBD;
11. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
12. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
13. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
14. penyimpanan uang daerah;
15. penetapan Surat Penyediaan Dana;
16. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
17. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
18. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
19. pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
20. pengelolaan utang dan piutang daerah;
21. penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
22. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
23. penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
24. penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
25. penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
26. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan keuangan;
27. fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;
28. penelitian pengembangan keuangan daerah;
29. pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/ atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
30. pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
31. penyusunan harga satuan barang;
32. pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;
33. pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
34. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
35. pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat dan perangkat daerah;
36. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pengelola keuangan daerah; dan
37. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Kepegawaian Daerah


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Dra. Budihastuti, MPsi

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Blok G Lt.6 Jakarta Pusat

Nomor Telepon :

021-3849692

Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian daerah.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan kepegawaian daerah;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin, serta pemberhentian pegawai;
3. penyusunan formasi pegawai;
4. penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
5. penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai;
6. penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai;
7. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi pegawai;
8. penyelenggaraan konseling kepegawaian;
9. pembinaan kinerja, disiplin, dan mental spiritual pegawai;
10. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
11. penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian;
12. penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian;
13. penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
14. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
15. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
16. pengelolaan dokumen dan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
17. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepegawaian kepada perangkat daerah;
18. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan kepegawaian daerah; dan
19. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Drs. Syamsul Arfan Akilie, MSi

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Blok G Lt.16 Jakarta Pusat 10110

Nomor Telepon :

021-3800590

Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asasi manusia;
4. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asasi manusia;
5. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
6. fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi tersebut;
7. pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
8. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak azasi manusia;
9. pemantauan, pengkajian, dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan hak asasi manusia;
10. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
11. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
12. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
13. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Pendidikan dan Pelatihan


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Drs. Terman Siregar, M.SoC.Sc

Alamat :

Jl. H.R Rasuna Said Jakarta Selatan

Nomor Telepon :

021-5272189

Tugas :

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai daerah.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pendidikan dan pelatihan;
2. perencanaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai;
3. penyusunan materi dan kurikulum program pendidikan dan pelatihan;
4. pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan;
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
6. pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar dan widyaiswara pendidikan dan pelatihan;
7. penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai;
8. penyediaan dan standarisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan;
9. pemberian sertifikasi pendidikan dan pelatihan;
10. pemberian, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah;
11. pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
12. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah;
13. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
14. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pendidikan dan pelatihan; dan
15. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Penanaman Modal dan Promosi


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Ir. Hasan Basri Saleh, M.Sc

Alamat :

Jl. Letjen M.T Haryono Kav.45-46 Jakarta Selatan

Nomor Telepon :

021-7949660

Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengoordinasian pelayanan penanaman modal, serta kegiatan promosi.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan penanaman modal dan promosi;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanaman modal dan promosi;
3. perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
4. pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal;
5. pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
6. pengoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi;
7. pelayanan terpadu bidang penanaman modal;
8. fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan penanaman modal;
9. pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pihak ketiga;
10. pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah;
11. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan umum penanaman modal dan promosi;
12. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
13. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi penanaman modal;
14. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
15. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan penanaman modal dan promosi; dan
16. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Ir. Peni Susanti M

Alamat :

Jl. Casablanca Kav I Kuningan Jakarta Selatan

Nomor Telepon :

021-5209651

Website :

bplhd.jakarta.go.id

Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelola lingkungan hidup daerah;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
3. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan sistem penanggulangan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
5. pengelolaan air limbah dan air permukaan;
6. pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;
7. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
8. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;
9. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
10. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
11. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
12. penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian unit pengelola limbah, instalasi pengelolaan air limbah, dan UKL termasuk pada industri;
13. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
14. pengoordinasian pembinaan teknis laboratorium lingkungan hidup;
15. pengujian/analisis secara laboratorium pengelolaan lingkungan hidup;
16. pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban, pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan;
17. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
18. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian air bawah tanah;
19. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan air bawah tanah;
20. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
21. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
22. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pengelola lingkungan hidup daerah; dan
23. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Dra. Tuty Muliati, A.pt, MM

Alamat :

Jl. Jend. A. Yani Kav. 64 Bypass Jakarta Pusat

Nomor Telepon :

021-4246470 / 021-4256806

Website :

prov.bkkbn.go.id

Tugas :

Menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
3. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
4. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana;
5. penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana dan sejahtera;
6. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi permasalahan dan potensi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
7. penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan;
8. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemanfataan teknologi tepat guna;
9. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
10. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
11. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan keluarga berencana;
12. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah


Category: Lembaga Teknis daerah , Posted: Jul 12, 2009

Nama Kepala Badan :

Dr. Maman Achdiyat, MM

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat 10110

Nomor Telepon :

021-31925349

Tugas :

Menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan daerah.

Fungsi :

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan perpustakaan dan arsip daerah;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah;
3. pembinaan perpustakaan dan arsip terhadap perangkat daerah;
4. pelaksanaan retensi arsip dan/atau buku;
5. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan;
6. pengelolaan sistem informasi kepustakaan dan kearsipan;
7. penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpustakaan;
8. penyelenggaraan hubungan kerjasama di bidang perpustakaan dan kearsipan;
9. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah;
10. pembinaan pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;
11. akuisisi, penyusunan naskah sumber dan penyimpanan arsip;
12. pembinaan perpustakaan yang dikelola masyarakat termasuk perpustakaan masjid;
13. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
14. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
15. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan perpustakaan dan arsip daerah; dan
16. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 
© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map