Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2996

    dewi:

    sangat memberatkan persayratan pemasangan baru maupun + daya listrik di jakarta karna IMB samapi 5 j...

    dewi:

    saya sudah tanya pembuatan IMB jakarta pusat kemayoran sebesar diatas 5 juta mohon tinjauannya benar...

    Agus:

    Yth,Admin" mau nanya Keputusan Gubernur No. 1653 Tahun 2010 Tentang : Pemberian Uang Insentif Ope...

    firman:

    Yth dinas perhubungan, kapan dibetulkan jembatan pejaten barat raya, di depan pejaten village yang l...

    firman:

    Yth Dinas PU DKI, tolong segera dikeruk sungai Ciliwung di kampung melayu. Mumpung air sedang surut,...

  

Mulai 2014, Lelang di Pemprov DKI Melalui ULP

Posted: Mar 12, 2014 Category: Jakarta Kini
 

Lelang di Pemprov DKIMulai tahun ini, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga nantinya setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak melakukan lelang di unit masing-masing. Saat ini, pembentukan ULP sendiri masih dalam proses, namun ketuanya sudah ditetapkan.
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan semua lelang tahun ini akan dilakukan oleh ULP. Bahkan pihaknya telah melakukan uji kelayakan dan menetapkan Ketua ULP yakni, I Dewa G Soni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. "Segera kita bentuk. Sudah dites juga untuk ketuanya yakni Pak Soni dari Dishub. Sekarang kita sedang perbaiki untuk sistem gajinya," ujar Basuki di Balaikota, Selasa (11/3).
 
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengakui, pembentukan ULP di lingkungan Pemprov DKI memang terlambat. Namun, ia tetap optimis mulai tahun ini semua lelang akan dilakukan oleh ULP. "Tidak apa-apa terlambat, itu juga baru ditandatangani. Tapi tahun ini, semua lelang pakai ULP itu," katanya.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, pembentukan ULP sedang menunggu hasil rekrutmen dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebab, setidaknya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) hingga sebanyak 146 pegawai. "Pembentukan ULP masih proses, kami sedang menunggu rekrutmen SDM- nya oleh BKD. Untuk sarana dan prasarananya sudah kami siapkan," kata Endang.
 
Semula, lanjut Endang, ULP diperkirakan membutuhkan SDM sebanyak 400 pegawai. Namun setelah dikalkulasi kembali, jumlah tersebut terlalu banyak, sehingga dipangkas menjadi 146 pegawai saja. "Ada 146 pegawai yang dibutuhkan, awalnya diprediksi 400 pegawai. Tapi saya pikir terlalu banyak makanya saya potong," tegasnya.
 
Dikatakan Endang, tidak semua kegiatan akan dilelang. Untuk kegiatan yang anggarannya di bawah Rp 200 juta tetap bisa dilakukan masing-masing unit itu sendiri. ULP sendiri akan berbentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) dibawah BPKD. 
 
Sekadar diketahui, saat ini DPRD DKI tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) mengenai Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Nantinya jika perda tersebut rampung, ULP ini akan dimasukkan ke badan tersebut. "Nanti semua lelang harus melalui badan ini. Kita nanti juga minta pendampingan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah-red) sehingga prosesnya aman. Karena kan kebocoran terbesar itu dari pengadaan barang dan jasa. Itu yang kita pangkas untuk menghindari pertemuan antar pihak seminimal mungkin," tandasnya.
 
 
Reporter: erna
Sumber : Beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map