Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2977

    mandala:

    kpd, humas pemda dki. dimana saya dapat men-download DPA APBD 2014, kel gunung sahari utara? yg ter...

    Lie:

    Sore Pak, saya ingin bertanya, apakah diperlukan permintaan PM1 dan PM2 sebagai persyaratan perijina...

    Nendra:

    Selamat pagi Humas DKI Jakarta. Saya ingin melaporkan tentang kemacetan yang sering terjadi di perem...

    hendriko:

    ass.... humas DKI jakarta..untuk surat surat lainnya sudah lengkap hanya terkendala pada akte cerai ...

    hendriko:

    ass.... humas DKI jakarta.. saya ingin membuat kk baru atau pisah kk dari mantan istri saya, tp saya...

  

Pemprov DKI Akan Terapkan Sistem E-Budgeting

Posted: Sep 12, 2013 Category: Jakarta Kini
 

system ebudjetingPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencontoh sistem penyusunan anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Surabaya. Ya, Pemkot Surabaya menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan anggaran untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran. 
 
"Kita lagi persiapkan sistem e-budgeting yang seperti Surabaya. Nanti tidak bisa diubah siapapun karena password-nya di Pak Gubernur atau di otoritas tertentu. Surabaya punya sistem kalau mau mengajukan nggak bisa ubah-ubah. Jadi kalau sudah kita coret, nah kalau ada sistem ini kita bisa kunci," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (10/9).
 
Ia mengatakan, penerapan sistem e-budgeting diharapkan mampu meminimalisir peluang penyelewengan anggaran. Sebab, kata Basuki, yang bertindak sebagai admin nantinya dapat melakukan manajamen user, database, dan mengakses semua hak user seperti mengunci dan membuka akses serta mengunci kegiatan yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
"Jadi tidak bisa dilakukan perubahan, jika kegiatan tersebut tidak disetujui," ujarnya.
 
Basuki mengaku kerapkali menemukan pengadaan sejumlah item yang sebelumnya telah dicoret saat diajukan dari SKPD, tetapi tetap saja muncul. "Sistem ini sangat lemah. Saya sudah coret item tersebut di atas kertas, tapi tetap saja muncul. Makanya sekarang kita mesti bikin untuk semua SKPD," ungkapnya.
 
Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur ini telah menginstruksikan Kepala BPKD DKI Endang Wijayanti untuk mempersiapkan penerapan sistem e-budgeting pada 2014 mendatang.
 
Selanjutnya,  gubernur, wakil gubernur, ataupun badan atau pihak tertentu yang ditunjuk akan berfungsi sebagai administrator sistem e-budgeting tersebut. "Tapi kita tidak tahu dewan setuju nggak? Kalau DPRD setuju, kalau nanti ada item yang nggak bisa, saya lock tanpa password saya, nggak bisa diubah," ungkapnya.
 
 
 
 
Reporter : folmer
Sumber : Beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map