Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2917

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

    Lady:

    situasi jalanan yang tidak tertib atau MEMBAHAYAKAN pengguna jalan seperti angkutan umum yang ugal2a...

    Lady:

    tidak bisa atau tidak mau membesarkan dengan kerja keras malah ikut menjerumuskan anaknya. Selain it...

    Lady:

    yang lebih muda dibanding saya. Saya sudah menolak secara halus tapi dia masih kokoh menyodorkan top...

    Lady:

    pemalas dan bisa melakukan tindakan kekerasan. Setahun lalu saya pernah dimintai uang receh oleh ana...

  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DISKOTIK

Posted: Aug 15, 2013 Category: Perizinan
 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DISKOTIK

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007

 

1.    Permodalan

Permodalan Diskotik dapat:

a.    Seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;

b.    Patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing;

c.    Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing.

 

2.    Bentuk Usaha

Bentuk usaha Diskotik dengan permodalan adalah sebagai berikut:

a.    Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.     Modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.    Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing, penyelenggaraan Diskotik harus berbentuk Perseroan Terbatas yang pembentukannya wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

3.    Penyelenggaraan Usaha

a.    Diskotik harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang memiliki Izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan.

b.    Status bangunan/tempat dapat milik sendiri atau kerja sama atau kontrak atau sewa.

c.    Memasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.    Pemasangan dikenakan pajak Reklame dan harus memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame serta Petunjuk Pelaksanaannya.

 

4.    Persyaratan Tempat

·         Bangunan/tempat penyelenggaraan Diskotik terdiri dari:

a.    ruang/arena untuk melantai diiringi musik disko;

b.     ruang penata musik (disc-jockey);

c.     ruang penata lampu disko (lighting);

d.     ruang penata suara (sound system);

e.     ruang/tempat penitipan barang;

f.     ruang kantor;

g.     ruang kasir;

h.    ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;

i.      toilet untuk pria dan wanita yang terpisah; ruang/pos keamanan;

j.       ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

·         Bangunan/tempat harus dilengkapi dengan:

a.    pintu darurat;

b.    sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

c.     sistem pengaturan tata udara (Air Conditioner) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan;

d.    perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

 

·         Ruang/arena melantai harus dilengkapi dengan:

a. sarana pemandu untuk melantai;

b. meja dan tempat duduk;

c. konter bar;

d. sarana kedap suara;

e. penerangan yang cukup.

 

·         Setiap penyelenggaraan diskotik harus:

a. menyediakan perlengkapan diskotik;

b. mempunyai tenaga kerja penata lagu (disc-jockey), yang memiliki sertifikat keahlian;

c. mempunyai petugas keamanan dan tenaga kerja lainnya sesuai kebutuhan;

d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia;

e. menyediakan kendaraan untuk mengantar pulang tenaga kerja/karyawan yang bertugas malam hari;

f. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

 

5.    Persyaratan:

a.    Tata cara pemberian sertifikat keahlian  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.    Setiap tenaga kerja yang melaksanakan tugas harus memakai pakaian seragam

yang sopan (tidak seronok) dan tanda pengenal.

c.    Diskotik diselenggarakan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, dengan pengaturan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

d.    Ketentuan tidak berlaku pada hari-hari besar keagamaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004.

e.    Pelayanan Diskotik terdiri dari:

a. jasa diskotik;

b. penjualan makanan kecil dan minuman.

f.     Pelayanan dikenakan pajak hiburan atau pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

g.    Pelayanan dikenakan pajak restoran sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

6.    Perizinan

a.    Setiap akan mendirikan Diskotik yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisata.

b.    ISUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

c.    ISUP hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

d.    Untuk memperoleh ISUP pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan :

·         fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas nama pemohon;

·         fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

·         fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;

·         proposal rencana pembangunan Diskotik.

 

7.    Persyaratan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

a.    Setiap penyelenggaraan Diskotik, terlebih dahulu harus memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata.

b.     ITUP berlaku sepanjang usaha tersebutmasih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.

c.    ITUP tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

d.    Untuk memperoleh ITUP pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan :

·         fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas nama pemohon;

·         fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

·         fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;

·         fotokopi surat bukti status tempat usaha;

·         fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lzin Penggunaan Bangunan (IPB) untuk usaha;

·         fotokopi surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);

·         fotokopi Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dari Dinas Pendapatan Daerah;

·         proposal rencana penyelenggaraan Diskotik.

 

8.    Persyaratan  Perpanjangan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

a.    ITUP harus didaftar ulang setiap tahun.

b.    Daftar ulang ITUP diajukan tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pariwisata selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa daftar ulang ITUP, dengan melampirkan :

·         fotokopi ITUP yang akan didaftar ulang;

·         fotokopi surat izin Undang-undang Gangguan yang masih berlaku;

·         rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pariwisata;

·         bukti pelunasan pajak daerah (tidak ada tunggakan pajak daerah) atau rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

·         bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

·         laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

 

9.    ITUP tidak berlaku, karena :

a.    tidak didaftar ulang selama 2 tahun ;

b.    kerja sama atau kontrak atau sewa bangunan/tempat penyelenggaraan Diskotik telah berakhir ;

c.    pindah bangunan/tempat penyelenggaraan dan/atau perubahan nama Diskotik.

 

10.PERUBAHAN

Untuk memperoleh persetujuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan :

a.    fotokopi ITUP dan tanda daftar ulang ITUP ;

b.    proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama usaha.

 

 

11.PELAYANAN

 

·         Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ISUP dengan ketentuan sebagai berikut :

a.    menerima dan meneliti.permohonan dan kelengkapan lampiran;

b.    permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c.    permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut ;

d.    menerbitkan ISUP atas permohonan yang lengkap ;

e.    memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil ISUP

f.     Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ISUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

 

·          Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ITUP dengan ketentuan sebagai berikut :

a.    menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;

b.    permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c.    permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;

d.    melakukan penelitian/peninjauan terhadap bangunan/tempat dan penataan ruang Diskotik, hasilnya dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Peneliti/Peninjau dan pemohon;

e.    apabila hasil penelitian/penijauan terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, pemohon harus melengkapi atau menyesuaikan;

f.     menerbitkan ITUP atas permohonan yang lengkap dan memenuhi persyaratan teknis;

g.    memberitahukan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil ITUP.

h.    Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ITUP paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

 

·         Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;

b.    permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c.    permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;

d.    menerbitkan tanda daftar ulang ITUP atas permohonan yang lengkap;

e.    memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil tanda daftar ulang ITUP

f.     Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP paling lama 5 (lima) hari kerja.

 

Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;

b.    permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c.    permohonan yang telah lengkap, diproses lebih lanjut;

d.    menerbitkan surat persetujuan perubahan/renovasi ruangan/ tempat dan/atau perubahan nama atas permohonan yang lengkap;

e.    memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil surat persetujuan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama.

f.     Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan persetujuan paling lama 5 (lima) hari kerja.

 

12.KEWAJIBAN DAN LARANGAN

·         Setiap penyelenggaraan Diskotik wajib untuk :

a.    menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;

b.    memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;

c.    menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;

d.    mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;

e.    memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;

f.     membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

·         Setiap penyelenggaraan Diskotik dilarang:

a.    memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;

b.    menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundangundangan ketenagakerjaan;

c.    menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;

d.    menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.    menerima pengunjung di bawah umur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

13.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

·         Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diskotik dilakukan oleh Dinas Pariwisata berupa :

a.    sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan peraturan lainnya yang dianggap perlu;

b.    penilaian terhadap penyelenggaraan usaha;

c.    pelatihan manajemen industri pariwisata;

d.    pelatihan tenaga kerja industri pariwisata;

e.    kegiatan lainnya di bidang industri pariwisata kepada penyelenggara yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan.

f.     Pembinaan dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Asosiasi di bidang Industri Pariwisata.

g.    Pengawasan terhadap penyelenggaraan Diskotik dilaksanakan sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004.

 

14.KETENTUAN LAIN

a.    Penyelenggara Diskotik yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan diberikan penghargaan Adikarya Wisata.

b.    Tata cara pemberian penghargaan Adikarya Wisata ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

c.    Biaya yang diperlukan bagi pemberian penghargaan dialokasikan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Anggaran Dinas Pariwisata dan dapat melalui sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.    Penyelenggaraan Diskotik dilengkapi Bar, Bar dimaksud harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pariwisata.

e.    Penyelenggaraan Diskotik yang bukan merupakan fasilitas hotel dan/atau yang menerima pengunjung selain tamu hotel, harus memiliki ITUP.

 

15.SANKSI

 Pelanggaran terhadap peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa :

a.    teguran lisan atau panggilan;

b.     teguran tertulis ;

c.    penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;

d.    pencabutan ISUP;

e.    pencabutan ITUP;

f.     pencabutan penghargaan Adikarya Wisata.

 

16.KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

a.    ISUP yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu berlakunya;

b.    ITUP yang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;

c.    Tanda Daftar Ulang ITU P yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu berlakunya.

 

17.KETENTUAN PENUTUP

a.    Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1946 Tahun 1987 tentang Penetapan Kembali Ketentuan Pengusahaan Diskotik Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku.


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map