Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2950

    Handi:

    Mohon agar dokumen Pedoman Lembaga Musyawarah Kelurahan disediakan dalam format yang lebih baik. Saa...

    Lie:

    Pertanyaan lain Pak : 1. Apakah semua warga DKI berhak mendapatkan BPJS tanpa kecuali ? 2. Dimana ...

    Lie:

    Sore Pak, saya ingin bertanya, saya sudah melihat bagian Pegurusan SIUP dan sudah melengkapi persyar...

    Eddy:

    Selamat siang Pak, saya mahasiswa di Jakarta sedang menulis tugas akhir kuliah. Dan berniat mau wawa...

    Faray:

    selamat sore pak, saya mau tanya kalau saya mau lihat laporan saya yang terdahulu bagaimana caranya ...

  

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

Posted: Jul 18, 2013 Category: Perizinan
 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN

PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

Pergub No 20 Tahun 2009

 

1.    DEFINISI

a.    Pengusaha adalah :

·      Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri

·      Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan

·      Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkepudukan di luar wilayah Indonesia.

b.    Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasiikan barang dan / ataujasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

c.    Penyandang Cacat adalah setiaporang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak dengan jenis dan derajat kecacatannya.

d.    Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalarp bentuk lain.

e.    Pencari kerja adalah setiap orang yang mencari pekerjaan baik kerena menganggur , putus hubugan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yangs esuai dengan pendidikan , bakat , minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan.

f.     Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

g.    Penyediaan Tenaga Kerja adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengumuman penyuluhan, pendaftaran, wawancara dan seleksi para pencaari kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan permintaan / kebutuhan tenaga kerja.

h.    Lembaga Pelayanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang Cacat yang selanjutnya disingkat LPPTK Penca adalah Institusi Pelayanan Penempatan pada Lembaga dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang melakukan kegiatan pemberian informasi pasar kerja pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat

i.      Pemanduan Penyelenggaraan Lermbaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah suatu kegiatan penyuluhan dan bimbingan antar kerja khusus yang diberikan kepada pengurus LPPTK Penyandang Cacat

 

2.    TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

a.      Setiap Lembaga yang bergerak di bidang upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat dapat mendirikan LPPTK Penca.

b.      LPPTK Penca harus terlebih dahulu mendapat izin lertulis dari kepala SKPD.

c.      LPPTK Penca mempunyai fungsi melakukan kegiatan pelayanan antar kerja khusus melalui mekanisme AKL, IAKAD, dan AKAN bagi tenaga kerja penyandang cacat      

 

3.    Persyaratan Surat permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala SKPD  melampirkan :

a.      Akte/Anggaran Dasar atau Izin Pendirian Lembaga yang disahkan/ diterbitkan dari instansi yang berwenang

b.      Surat Keterangan Domisili Kantor yang' beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masih berl<lku;

c.      Fotokopi KTP penanggung jawab Lembaga

d.      Pas foto penanggung jawab LPPTK 3 x 4, (2 lembar)

e.      Struktur Organisasi LPPTK Penca; dan

f.       Program kerja lembaga untuk 3 (tlga) tahun kedepan

 

  • LPPTK Penca yang telah memperoleh izin operasional harus memiliki identitas yang bersangkutan berupa papan nama dan stempel. Papan nama dipasang di depan kantor LPPTK Penca yang bersangkutan.
  • LPPTK Penca dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja dan tenaga kerja.
  • Biaya penempatan tenaga kerja hanya untuk golongan sebagai berikut :

 

·           golongan pimpinan dengan jabatan manager atau sederajat

·           golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat

·           golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat

·           golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu ditambah pendidikan profesi.

 

4.    SANKSI ADMINISTRATIF

LPPTK Penca yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan tidak melakukan aktivitas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi Admistratif berupa :

a.      teguran lisan

b.      peringatan tertulis

c.      penghentian sementara

d.      pencabutan izin


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map