Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3050

    linda:

    Selamat sore... Mohon informasi bagaimana cara pengurusan pembuatan AKTE KEMATIAN dan persyaratan ap...

    Faqih:

    Lapor, Dibelakang Asrama Brimob Cipinang banyak warga yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai...

    Mohamad:

    Mohon konfirmasinya apakah KTP model lama masih berlaku pada tahun 2015 nanti? saya sudah hampir 2 t...

    Bayu:

    Siang, mohon info layanan pembayaran pajak kendaraan secara online di DKI. Apakah sudah terealisasi ...

    firman:

    Lokasinya pancoran, lampu merah ke arah mt haryono cawang mulai dari depan gedung Soho (agung podomo...

  

Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Posted: Jul 18, 2013 Category: Perizinan
 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
Pergub No 20 Tahun 2009


1.  DEFINISI

    a. Pengusaha adalah :
       - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
       - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan
       - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkependudukan di luar wilayah Indonesia.

    b. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    c. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak dengan jenis dan derajat kecacatannya.

    d. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

   e. Pencari kerja adalah setiap orang yang mencari pekerjaan baik kerena menganggur, putus hubugan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan.

   f. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

   g. Penyediaan Tenaga Kerja adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengumuman penyuluhan, pendaftaran, wawancara dan seleksi para pencari kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan permintaan/kebutuhan tenaga kerja.

   h. Lembaga Pelayanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang Cacat yang selanjutnya disingkat LPPTK Penca adalah Institusi Pelayanan Penempatan pada Lembaga dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang melakukan kegiatan pemberian informasi pasar kerja pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

    i. Pemanduan Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah suatu kegiatan penyuluhan dan bimbingan antar kerja khusus yang diberikan kepada pengurus LPPTK Penyandang Cacat.

2.  TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

    a. Setiap Lembaga yang bergerak di bidang upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat dapat mendirikan LPPTK Penca.
    b. LPPTK Penca harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari kepala SKPD.
    c. LPPTK Penca mempunyai fungsi melakukan kegiatan pelayanan antar kerja khusus melalui mekanisme AKL, IAKAD, dan AKAN bagi tenaga kerja penyandang cacat.     

3.  Persyaratan Surat permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala SKPD  melampirkan :

    a. Akte/Anggaran Dasar atau Izin Pendirian Lembaga yang disahkan/diterbitkan dari instansi yang berwenang
    b. Surat Keterangan Domisili Kantor yang beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masih berlaku;
    c. Fotokopi KTP penanggung jawab Lembaga
    d. Pas foto penanggung jawab LPPTK 3 x 4 (2 lembar)
    e. Struktur Organisasi LPPTK Penca; dan
    f. Program kerja lembaga untuk 3 (tlga) tahun kedepan

LPPTK Penca yang telah memperoleh izin operasional harus memiliki identitas yang bersangkutan berupa papan nama dan stempel. Papan nama dipasang di depan kantor LPPTK Penca yang bersangkutan.
LPPTK Penca dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja dan tenaga kerja.

Biaya penempatan tenaga kerja hanya untuk golongan sebagai berikut :
- golongan pimpinan dengan jabatan manager atau sederajat
- golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat
- golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat
- golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu ditambah pendidikan profesi.

4.  SANKSI ADMINISTRATIF

LPPTK Penca yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan tidak melakukan aktivitas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi Admistratif berupa :
    a. teguran lisan
    b. peringatan tertulis
    c. penghentian sementara
    d. pencabutan izin


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map