Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2987

    Irwandi:

    Kepada Yth. Pemda DKI Saya ingin menanyakan : 1) apa perbedaan ijin usaha restoran dengan rumah ma...

    Ricky:

    Mohon bantuannya untuk mengecek pembangunan holland village yg berlokasi di kawasan cempaka putih (s...

    firman:

    Yth dinas perhubungan. Tolong dikaji penghapusan lampu merah ke 2 di pancoran arah mampang ke cawang...

    yudi:

    Yth. Gubernur DKI Kapan ada solusi untuk daerah Kayumanis Jaktim yg sampai saat ini belum ada penyel...

    richard:

    Dengan hormat; Saya hendak menanyakan kepada Pemprov DKI, mengapa ujian penterjemah tersumpah berhe...

  

UMP DKI 2013 Dipastikan Naik

Posted: Sep 12, 2012 Category: Jakarta Kini
 

UMP DKI 2013 naikUpah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2013 dipastikan naik dari UMP tahun ini sebesar Rp 1.529.150. Namun besaran UMP yang akan ditetapkan tahun depan disesuaikan dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, kebutuhan hidup layak (KHL) di ibukota pada 2013 mencapai Rp 1.650.000.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukandar mengatakan, UMP pada 2013 dipastikan naik. Namun besaran UMP nantinya akan disesuaikan dengan nilai KHL. "Kita masih melakukan survei KHL untuk 2013, namun berdasarkan kajian sementara besarnya sekitar Rp 1.650.000," kata Deded, Selasa (11/9).

Pada 2012, besaran UMP di ibukota mencapai 102,9 persen dari KHL atau naik sebesar 18,5 persen dibandingkan UMP DKI tahun 2011. Jika pada 2011 UMP sebesar Rp 1.290.000, di 2012 UMP yang ditetapkan mencapai Rp 1.529.150.

Ia mengatakan, perhitungan KHL juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta inflasi yang terjadi di ibukota. Diharapakan besaran UMP yang akan ditetapkan pada 2013 mendatang tidak menimbulkan konflik. "Sejauh ini permasalahan kenaikan UMP di Jakarta cukup kondusif. Tidak ada penolakan yang berarti dari buruh, karena kenaikannya juga sudah mengakomodir dari keinginan buruh," tambahnya.

Nantinya, kata Deded, penetapan UMP akan mengacu pada peraturan Dewan Pengupahan DKI No 242 tahun 2010 tentang Tata Kerja Dewan Pengupahan DKI dan Peraturan No 243 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi.

Sebelum menetapkan besaran UMP, lanjut Deded, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan dan perwakilan buruh. Sehingga seluruh unsur yang terkait dengan penetapan UMP akan dilibatkan.

Selama tahun 2012, ungkap Deded, ada dua perusahaan yang membayarkan upah di bawah UMP. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama dua bulan saja yakni pada Januari dan Februari. Selanjutnya dua perusahaan tersebut telah membayarkan sesuai UMP. Sayangnya, Deded enggan menyebutkan dua perusahaan tersebut. "Hanya perusahaan kecil saja. Tapi sekarang sudah selesai," tandasnya.  

 



Reporter : erna

Sumber: beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map