Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3148

    Rana:

    Balai warga ini hanya untuk pelaporan saja ya? Apa bedanya kalau begitu dengan LAPOR dan QLUE? Saya ...

    mochammad:

    Yth Humas DKI Untuk bayar perpanjangan makam di DKI tahun 2015 ini terlalu banyak pintu sehingga mem...

    Sam:

    Saya sudah memiliki ktp dki jakarta sejak 2013 lalu tapi belum e ktp,,dari pihak kelurahan sudah men...

    aisyah:

    TPS di jl.Kali Anyar 10 kel.Kali anyar kec.Tambora Jakbar kondisinya memprihatinkan, TPS tidak berfu...

    Didik:

    Saya baru memiliki KTP DKI Jakarta namun belum e-KTP. Kemana harus mengurus pembuatan e-KTP? karena ...

  

KIP DKI Ajak Warga Melek Informasi

Posted: Sep 17, 2012 Category: Jakarta Kini
 

kip

Di era keterbukaan informasi, Pemprov DKI membuka seluas-luasnya informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta yang diemban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.157/2012, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016 yang dikukuhkan 15 Maret 2012. Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat diajak untuk lebih sadar akan informasi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
 
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widirahardjo, mengatakan dengan transparansi juga sebagai bukti bahwa pemerintah sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya pada rakyat. Selain itu transparansi penyelenggaraan negara juga demi meningkatkan pastisipasi masyarakat sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
 
“Kiranya dengan adanya pengawasan dapat mencegah terjadinya bias pelayanan, mal administrasi maupun tindak penyelewengan atas pelayanan publik maupun produk hukum,” ungkap Yulianto, saat seminar di salah satu hotel di Jakarta Barat, Senin (17/9).
 
Yulianto menambahkan, pembentukan KIP DKI Jakarta sesuai visinya yaitu mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta menuju pelayanan publik yang optimal. Sedangkan misinya, membantu masyarakat dalam memperoleh hak informasi publik di DKI Jakarta, meningkatkan kesadaran badan publik di DKI Jakarta dalam menjalankan amanat UU KIP, memaksimalkan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik di DKI Jakarta, dan membangun kerja sama dengan mitra terkait dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta.
 
Ia mengakui, selama enam bulan setelah dilantiknya komisioner KIP DKI Jakarta, pihaknya sudah mendapat 172 pengaduan sengketa informasi. “Kebanyakan jumlah tersebut pengaduannya sengketa informasi yang disebabkan pemintaan informasi yang tidak ditanggapi oleh badan publik (SKPD),” terang Yulianto.
 
Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP DKI Jakarta, Siti Maryam menuturkan, Hak Untuk Tahu (Righ To Know Day) mulai diperingati secara Internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Tujuan dari Hak Untuk Tahu adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mengampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.  
 
Di Indonesia, katanya, peringatan tersebut bertepatan dengan dua tahun berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian dengan memuat 64 pasal.
 
“Dengan keterbukaan informasi publik yang dicanangkan oleh KIP Pusat, semoga dapat mendorong dan menyadarkan masyarakat luas khususnya warga Provinsi DKI Jakarta akan perlunya keterbukaan informasi publik,” jelas Siti.
 
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni menegaskan, pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka akan informasi pada warga DKI Jakarta, dan informasi tentang SKPD tersebut dapat diakses lewat internet. “Pemprov DKI Jakarta selalu terbuka pada warga DKI Jakarta," tandasnya.

 

Reporter: moan

Sumber: beritajakarta.com


© 1995 - 2015 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map