Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2911

    Ali:

    Selamat Sore Pak, saya melihat ada link website untuk respon opini publik ya. apa kegunaan website i...

    Nala Jati:

    Hai pengurus balai, saya pengguna sepeda sehari-hari. Apakah saya dapat diinformasikan mengenai per...

    rezha:

    Dear admin, Mohon info tanggal pendaftaran CPNSnya jelasnya tanggal berapa ya.. Terimakasih....

    Sulastri:

    Dear admin, Mohon infonya CPNS tahun ini. Terimakasih...

    NISA:

    Dear Admin, Banyak tutup lubang selokan yang hilang/tdk dipasang kembali di sepanjang trotoar depan ...

  

KIP DKI Ajak Warga Melek Informasi

Posted: Sep 17, 2012 Category: Jakarta Kini
 

kip

Di era keterbukaan informasi, Pemprov DKI membuka seluas-luasnya informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta yang diemban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.157/2012, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016 yang dikukuhkan 15 Maret 2012. Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat diajak untuk lebih sadar akan informasi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
 
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widirahardjo, mengatakan dengan transparansi juga sebagai bukti bahwa pemerintah sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya pada rakyat. Selain itu transparansi penyelenggaraan negara juga demi meningkatkan pastisipasi masyarakat sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
 
“Kiranya dengan adanya pengawasan dapat mencegah terjadinya bias pelayanan, mal administrasi maupun tindak penyelewengan atas pelayanan publik maupun produk hukum,” ungkap Yulianto, saat seminar di salah satu hotel di Jakarta Barat, Senin (17/9).
 
Yulianto menambahkan, pembentukan KIP DKI Jakarta sesuai visinya yaitu mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta menuju pelayanan publik yang optimal. Sedangkan misinya, membantu masyarakat dalam memperoleh hak informasi publik di DKI Jakarta, meningkatkan kesadaran badan publik di DKI Jakarta dalam menjalankan amanat UU KIP, memaksimalkan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik di DKI Jakarta, dan membangun kerja sama dengan mitra terkait dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta.
 
Ia mengakui, selama enam bulan setelah dilantiknya komisioner KIP DKI Jakarta, pihaknya sudah mendapat 172 pengaduan sengketa informasi. “Kebanyakan jumlah tersebut pengaduannya sengketa informasi yang disebabkan pemintaan informasi yang tidak ditanggapi oleh badan publik (SKPD),” terang Yulianto.
 
Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP DKI Jakarta, Siti Maryam menuturkan, Hak Untuk Tahu (Righ To Know Day) mulai diperingati secara Internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Tujuan dari Hak Untuk Tahu adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mengampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.  
 
Di Indonesia, katanya, peringatan tersebut bertepatan dengan dua tahun berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian dengan memuat 64 pasal.
 
“Dengan keterbukaan informasi publik yang dicanangkan oleh KIP Pusat, semoga dapat mendorong dan menyadarkan masyarakat luas khususnya warga Provinsi DKI Jakarta akan perlunya keterbukaan informasi publik,” jelas Siti.
 
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni menegaskan, pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka akan informasi pada warga DKI Jakarta, dan informasi tentang SKPD tersebut dapat diakses lewat internet. “Pemprov DKI Jakarta selalu terbuka pada warga DKI Jakarta," tandasnya.

 

Reporter: moan

Sumber: beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map