Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2949

    Lie:

    Pertanyaan lain Pak : 1. Apakah semua warga DKI berhak mendapatkan BPJS tanpa kecuali ? 2. Dimana ...

    Lie:

    Sore Pak, saya ingin bertanya, saya sudah melihat bagian Pegurusan SIUP dan sudah melengkapi persyar...

    Eddy:

    Selamat siang Pak, saya mahasiswa di Jakarta sedang menulis tugas akhir kuliah. Dan berniat mau wawa...

    Faray:

    selamat sore pak, saya mau tanya kalau saya mau lihat laporan saya yang terdahulu bagaimana caranya ...

    Franata:

    selamat siang, pada waktu sekitar 3 s.d 28 Februari 2014,, sesuai arahan di Balai Warga maupun UP4K,...

  

Warisan dan Perkembangan Kota

Posted: Jun 26, 2012 Category: jakarta banjir
 

Empat puluh persen atau sekitar 24.000 ha dari seluruh wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Dataran yang rendah ini dialiri oleh tiga belas sungai yang bermuara di Laut Jawa. Saat ini Jakarta juga merupakan kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan jumlah ini terus bertambah karena daya tarik kota ini sebagai pusat perekonomian Indonesia. Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi ini menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup Jakarta yang semakin lama semakin berat. Perpaduan antara kondisi geografis yang rendah dan dialiri oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup akibat tekanan pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian rentan terhadap ancaman bencana banjir.

Banjir di Kota Jakarta berkaitan erat dengan banyak faktor seperti, antara lain, pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang kurang tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan perubahan iklim global. Sesungguhnya banjir di kota ini bukanlah masalah baru. Pemerintah kolonial Belanda pun sudah sedari awal dipusingkan dengan banjir dan tata kelola air Jakarta. Hanya berselang dua tahun setelah Batavia dibangun lengkap dengan sistem kanalnya, tahun 1621 kota ini mengalami banjir. Ini adalah catatan pertama dalam sejarah Hindia Belanda, di mana pos pertahanan utama VOC di Asia Timur itu dilanda banjir besar. Selain itu banjir-banjir kecil hampir setiap tahun terjadi di daerah pinggiran kota, ketika wilayah Batavia telah melebar hingga ke Glodok, Pejambon, Kali Besar, Gunung Sahari dan Kampung Tambora. Tercatat banjir besar terjadi antara lain pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918.

Banjir besar yang terjadi pada tahun 1918 membuat hampir seluruh kota tergenang. Dilaporkan pada saat itu ketinggian air sempat mencapai setinggi dada manusia. Salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial setelah banjir besar 1918 adalah membangun saluran air yang disebut sebagai Banjir Kanal Barat pada tahun 1922. Pembangunan Banjir Kanal Barat merupakan ide ahli tata kelola air, Herman van Breen. Kanal ini terutama dibangun untuk melindungi kawasan Kota dari banjir tetapi tidak melindungi daerah-daerah lainnya. Panjang Banjir Kanal Barat adalah 17,5 km dan pada waktu itu kanal ini terhitung hebat karena mampu mengatur air yang masuk ke kota Batavia, dan menampung air Sungai Ciliwung, Sungai Cideng, Sungai Krukut dan Sungai Grogol. Saat itu jumlah penduduk masih relatif sedikit; tahun 1930 tercatat penduduk Batavia hanya berjumlah 811.000 orang. Tekanan penduduk pada lingkungan alam Jakarta ketika itu belumlah sebesar sekarang sehingga Herman van Breen berhasil dengan mudah melindungi kawasan Kota dari banjir.

                                                                                                     

Potongan Utara Selatan DKI Jakarta

potonganutara

Banyak perubahan telah terjadi sejak tahun 1920-an. Kondisi alam Jakarta telah berubah drastis akibat pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman serta industri. Jika sebelumnya curah hujan dapat meresap ke dalam tanah dan sisanya tersalurkan ke sungai, pembangunan fisik yang terjadi telah menutupi daerah-daerah resapan air. Karena luas daerah yang tidak terbangun semakin lama semakin menyempit, curah hujan yang terjadi di Jakarta sekarang langsung tersalurkan ke sungai dan saluran-saluran air lainnya untuk kemudian dialirkan ke laut.

Selain banjir, seluruh aspek pengaturan air, baik itu menyangkut jumlah, mutu maupun alokasinya merupakan tantangan yang kian hari kian menuntut perhatian. Para ahli telah lama mengingatkan bahwa tata kelola air dapat menjadi penyebab utama masalah lingkungan bagi warga di kawasan perkotaan. Persediaan air di kawasan hulu seringkali tidak menjadi masalah, tetapi penyimpanan dan distribusi air di dareah-daerah perkotaan yang terus berkembang yang menjadi masalah. Pembangunan situ-situ di kawasan Jakarta yang dapat menyimpan dan menampung air dari hulu dan juga pengaliran air jarak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan salah satu jalan keluar yang patut dipertimbangkan.

Tata kelola air hanya akan dapat terlaksana dengan baik jika ada kepastian kebijakan dan kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Selain itu, perlu ada pembatasan konsumsi air baik untuk penggunaan untuk pertanian, industri maupun rumah tangga. Masalah tata kelola sumber daya air merupakan masalah nasional yang mendesak terutama di Pulau Jawa yang saat ini jumlah penduduknya diperkirakan telah mencapai lebih dari 120 juta jiwa. Sejak dua dasawarsa lalu para pakar juga telah mengingatkan akan terjadinya persaingan antara kebutuhan air untuk irigasi, keperluan domestik rumah tangga dan industri yang akan berdampak luas pada semua aspek kehidupan penduduk di Pulau Jawa.

Pulau Jawa berbentuk memanjang dan agak menyempit, dan oleh karenanya sungai-sungai di Pulau Jawa terbilang pendek, kurang dari 50 km panjangnya. Meskipun secara alamiah curah hujan mencukupi kebutuhan air untuk seluruh Pulau Jawa, kombinasi antara daerah alirah sungai yang kecil dan minimnya pepohonan yang dapat menyimpan air seringkali membuat banyak tempat di Pulau Jawa kekurangan air terutama pada tahun-tahun dengan musim kemarau yang panjang. Selain itu, ada satu masalah lagi yang perlu diperhatikan, yakni bahwa hampir semua sungai yang mengalir di kawasan perkotaan telah tercemar dan ini berdampak pada ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, rusaknya lingkungan hidup di kawasan pesisir dan kerusakan serta kerugian ekonomi pada sektor-sektor budidaya yang memanfaatkan air.

Dalam empat dasawarsa terakhir ini, peningkatan jumlah penduduk Jakarta yang berlangsung pesat telah menyebabkan kawasan resapan air berkurang drastis karena beralih fungsi menjadi daerah permukiman dan industri. Lahan terbuka digantikan oleh rumah dan bangunan, dan yang tersisa pun ditutupi oleh jalan aspal atau pelataran parkir sehingga tidak mampu menyerap air. Air hujan yang tidak teresap berubah menjadi aliran permukaan yang mengalir ke sungai, yang selanjutnya dialirkan ke laut sesuai kapasitas sungai-sungai yang ada dalam menampung air tersebut. Dalam jumlah besar, air hujan yang tidak tertampung akan menjadi banjir. Terjadinya banjir akan tergantung pada tingginya curah hujan di hulu dan di wilayah Jakarta sendiri, volume sampah yang membuat sungai-sungai menjadi mampet dan dangkal, serta pasang surutnya air laut. Bila salah satu faktor yang disebutkan ini sedang berada dalam keadaan tidak normal, terjadilah banjir dan genangan air di beberapa kawasan yang rendah di ibukota. Bila semua faktor berada dalam keadaan tidak normal, banjir besar akan menimpa Jakarta.

Salah satu faktor penting dalam tata kelola air di Jakarta adalah perubahan musim dan pola curah hujan yang terjadi karena perubahan iklim. Ketika curah hujan di Jakarta tinggi, terjadilah banjir, tetapi pada musim kering hal sebaliknya terjadi, air menjadi langka dan tinggi permukaan air di sungai-sungai menurun dratis. Dalam konteks nasional, sebagian besar wilayah di Sumatra, misalkan saja, selama kurun waktu tahun 1960-1990 dan 1991-2003 mengalami keterlambatan awal musim hujan antara 10 sampai 20 hari dan keterlambatan awal kemarau antara 10 hingga 60 hari. Fluktuasi curah hujan adalah bagian dari perubahan pola dan variabilitas iklim yang merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang kini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dampak perubahan iklim lainnya adalah kenaikan suhu air laut dan udara. Kenaikan suhu air laut dapat merusak terumbu karang dan biota-biota laut lainnya. Sementara itu, kenaikan suhu udara akan mengubah pola-pola vegetasi dan menyebabkan penyebaran serangga seperti nyamuk yang akan mampu bertahan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terlalu dingin untuk perkembangbiakan merek

 

DKI JAKARTA

peta1peta2

Salah satu dampak perubahan iklim global pada Kota Jakarta adalah kenaikan paras muka air laut. Pemuaian air laut dan pelelehan gletser dan lapisan es di kutub menyebabkan permukaan air laut naik antara 9 hingga 100 cm. Kenaikan paras muka air laut dapat mempercepat erosi wilayah pesisir, memicu intrusi air laut ke air tanah, dan merusak lahan rawa pesisir serta menenggelamkan pulau-pulau kecil. Kenaikan tinggi muka air laut antara 8 hingga 30 centimeter akan berdampak parah pada Kota Jakarta yang rentan terhadap banjir dan limpasan badai. Di Ibukota masalah ini diperparah dengan turunnya permukaan tanah akibat pendirian bangunan bertingkat dan pengurasan air tahan secara berlebihan. Suatu penelitian memperkirakan bahwa kenaikan paras muka air laut setinggi 0,5 meter dan penurunan tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan enam lokasi di Jakarta dengan total populasi sekitar 270.000 jiwa terendam secara permanen, yakni di kawasan Kosambi, Penjaringan dan Cilicing dan tiga lagi di Bekasi yaitu di Muaragembong, Babelan dan Tarumajaya.

Sebuah studi lain yang berfokus pada dampak perubahan iklim di Asia Tenggara dan memberi peringkat pada kerentanan negara-negara di Asia Tenggara terhadap perubahan iklim menemukan beberapa hal menarik tentang DKI Jakarta. Dari 530 wilayah kota di tujuh negara yang dikaji, yakni Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Philipina, lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta masuk dalam 10 besar kota yang rentan terhadap perubahan iklim. Tak tanggung-tanggung, dari 10 besar tersebut tiga wilayah kota administrasi di DKI Jakarta menempati tiga urutan tertinggi, yaitu Jakarta Pusat di urutan pertama, kemudian Jakarta Utara di posisi kedua dan Jakarta Barat di posisi ketiga. Sedangkan Jakarta Timur masuk dalam urutan ke lima dan Jakarta Selatan urutan ke delapan. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak masuk dalam wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Sepuluh wilayah kota yang rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tengara adalah :

1.      Jakarta Pusat (DKI Jakarta)

2.      Jakarta Utara (DKI Jakarta)

3.      Jakarta Barat (DKI Jakarta)

4.      Mandol Kiri (Kamboja)

5.      Jakarta Timur (DKI Jakarta)

6.      Rotano Kiri (Kamboja)

7.      National Capital Region (Filipina)

8.      Jakarta Selatan (DKI Jakarta)

9.      Bandung (Jawa Barat)

10.    Surabaya (Jawa Timur)

peta3

Studi yang dilakukan oleh Economy and Environmental Program for Southeast Asia (EEPSEA) ini menciptakan sebuah Climate Hazard Index yang dibangun berdasarkan faktor-faktor: angin puyuh (cyclone), banjir, musim kering antara tahun 1980-2000, kerentanan terhadap longsor, dan peningkatan ketinggian air laut. Studi EEPSEA menemukan bahwa tingkat kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan perubahan iklim dan bagaimana suatu daerah dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Jumlah penduduk Jakarta saat ini diperkirakan mencapai sekitar 8,5 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen.  Dampak peningkatan jumlah penduduk Jakarta pada kawasan resapan air menjadi jelas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1970 yang baru mencapai 4 juta orang dan tahun 1960 yang hanya 2,9 juta orang. Tingkat kepadatan penduduk di Jakarta juga terus meningkat. Data statistik menunjukkan bahwa rata-rata kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2009 adalah 13.000 orang/km2, sementara kepadatan di daerah Jakarta Pusat jauh lebih tinggi dan mencapai 19.600 orang/km2.

Jumlah penduduk tahun 2010 yang disebutkan di atas tidak menghitung mereka yang tinggal di sekitar DKI Jakarta. Pada kenyataannya jumlah penduduk Jakarta pada malam hari dan akhir minggu berbeda dengan jumlah penduduk pada jam-jam kerja kantor. Pada jam kantor dari hari Senin sampai Jumat, orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta banyak yang mengadakan perjalanan ulang-alik ke DKI Jakarta karena sumber nafkah mereka berada di wilayah DKI Jakarta. Pada siang hari jumlah warga di DKI Jakarta meningkat dan diperkirakan mencapai lebih dari 14 juta orang.

Jumlah penduduk Jakarta yang meningkat pada jam-jam kantor mau tidak mau juga memberikan tekanan yang tinggi pada infrastruktur kota yang terbilang tidak luas bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Dari dua puluh lima (25) kota di dunia yang tertinggi jumlah penduduknya, Jakarta menduduki urutan kesepuluh (10) terpadat di dunia. Kota Paris yang menduduki urutan kedua puluh (20) memiliki luas wilayah kota dua kali lipat luas Jakarta. Kepadatan penduduk di Jakarta sejalan dengan kenyataan bahwa 60 persen dari penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa sementara luas Pulau Jawa sendiri hanyalah 7 persen dari luas seluruh daratan yang dimiliki Indonesia.

Masalah kepadatan penduduk ini tidak saja berdampak pada lingkungan alam tetapi juga pada aspek-aspek sosial-ekonomi lainnya. Para pakar kependudukan di tingkat dunia melihat adanya pola-pola kemiskinan baru, di mana penduduk miskin di negara-negara berkembang tidak lagi tinggal di daerah pedesaan melainkan di kawasan perkotaan sebagai akibat dari urbanisasi. Ini bukan masalah yang hanya dihadapi oleh DKI Jakarta tetapi masalah global. Sekarang ini lebih dari separuh penduduk dunia bermukim di kawasan perkotaan. Dalam abad ke-20 saja Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa penduduk yang bermukim di kota-kota di dunia telah meningkat dari 220 juta menjadi 2,8 milyar orang.

penyempitan

Manusia dan limpahan air hujan harus bersaing untuk mendapatkan tempat di DKI Jakarta yang luas wilayahnya tidak akan berubah karena kawasan untuk memperluas kota sudah tidak ada lagi. Tekanan pertambahan penduduk dalam hampir empat dasawarsa terakhir ini memang telah memperluas wilayah Jakarta dari sekitar 300 km2 menjadi 700 km2.[1] Arus urbanisasi ke Jakarta telah menciptakan lokasi-lokasi permukiman kumuh yang hampir semuanya ilegal. Permukiman semacam itu banyak dibangun di bantaran sungai sehingga menimbulkan penyempitan sungai-sungai di Jakarta. Bila hujan deras turun di hulu ataupun di Jakarta sendiri, volume air yang meningkat tinggi tidak dapat tertampung oleh sungai-sungai yang telah mengalami penyempitan dan pengaliran air ke laut terhambat sehingga banjir pun terjadi. Perilaku warga yang sering membuang sampah ke sungai juga memicu pendangkalan sungai yang pada gilirannya dapat mengakibatkan banjir.

sampah
 

DKI Jakarta masih menjadi tumpuan banyak orang dalam mendapatkan penghidupan, sehingga arus masuk penduduk ke kota ini terus meningkat meskipun berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan arus masuk ini. Dalam skala nasional tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan akan mencapai 65%. Ini berarti hanya tinggal 35% penduduk Indonesia yang berdiam di kawasan pedesaan dan mereka ini pula yang harus memproduksi pangan buat 65% penduduk yang tinggal di kota.

Ada tiga faktor yang mendorong pertumbuhan Kota Jakarta. Pertama, jumlah migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar. Kedua, faktor peningkatan kelahiran alamiah. Ketiga, pengintegrasian wilayah-wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi bagian administrasi politik Kota Jakarta, sehingga warga yang tinggal di kawasan ”pinggiran” ini praktis menjadi bagian dari penghuni wilayah Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa upaya penanggulangan banjir melibatkan banyak faktor, tidak hanya faktor lokal tetapi juga nasional dan global. Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan kapasitasnya agar semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada, entah pertambahan penduduk maupun perubahan iklim – sambil pada saat yang sama berupaya membuat Kota Jakarta nyaman bagi para warganya.

Sumber : Buku Mengapa Jakarta Banjir ? Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map