Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2970

    Theresia:

    Nama Saya : Theresia Rumondang Nauli, NIK : 3173085410840004 (terbit 07 Agustus 2014, berlaku samp...

    Dian:

    Kepada yth Humas DKI, apakah syarat2 dari pembuatan surat keterangan riwayat tanah? karena saya keti...

    SITI:

    Kepada Bpk Gubernur DKI Jakarta yg terhormat, saya org tua murid SD 08 Pagi Cipinang Besar Selatan, ...

    Muhamad:

    Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, saya mau menanyakan pada tahun 2012 dan 2013 DPA_S...

    Achmad:

    Assalamualaikum Balai Warga,apakah saya bisa membuat KTP DKI tanpa harus membuat Surat Keterangan Pi...

  

Latar Belakang: Krisis Moneter 1998

Posted: May 07, 2012 Category: PPMK DKI Jakarta
 

Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1998 dan berkepanjangan sampai beberapa tahun sesudahnya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis. Meskipun krisis menimpa seluruh Indonesia, tetapi fokus pada waktu itu diletakkan di ibukota Jakarta karena kota ini merupakan barometer krisis yang melanda seluruh negeri.

 

Studi-studi atas krisis moneter Indonesia menunjukkan bahwa yang paling terpukul keras oleh krisis justru daerah-daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan. Jakarta, kota yang menjadi tujuan banyak orang daerah untuk mencari nafkah, waktu itu terpukul berat. Tiba-tiba saja warga masyarakat yang tadinya mampu membayar sewa tempat tinggal, karena dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja berubah menjadi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Walikota Jakarta Selatan pada waktu itu terpaksa menyediakan sejumlah tenda sementara di Taman Puring bagi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

Krisis tahun 1998 yang berawal dari krisis moneter berkembang menjadi krisis multi dimensi, dan hampir semua orang Indonesia terkena imbasnya. Puncak dari krisis adalah kerusuhan yang meledak pada tanggal 13 Mei 1998, di mana Kota Jakarta “terbakar” dalam arti fisik maupun non-fisik. Keutuhan kehidupan bangsa Indonesia turut tercabik-cabik oleh krisis yang berlangsung dan ini paling dapat dilihat dengan nyata di Jakarta yang menjadi ibukota Indonesia. Puluhan bahkan ratusan perusahaan, mulai dari yang berskala kecil sampai milik konglomerat bertumbangan. Lebih dari 70 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan.  

 

Sektor yang paling terpukul oleh krisis terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur dan perbankan. Terjadi gelombang besar pemutusan hubungan kerja dalam sektor-sektor ini. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir tahun 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

 

Akibat maraknya pemutusan hubungan kerja dan naiknya harga-harga dengan drastis, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga meningkat sampai sekitar 50 persen dari keseluruhan populasi penduduk. Rasa panik melanda seluruh warga akibat harga-harga kebutuhan pokok yang tidak menentu. Kepanikan ini lama-kelamaan berkembang dan membuat banyak orang menyerbu toko-toko sembako karena khawatir harga akan terus melonjak. Hal ini selanjutnya malah semakin memicu kenaikan harga yang menggila.

 

Pendapatan per kapita Indonesia yang sempat mencapai 1.155 dollar/kapita pada tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita pada tahun 1997, anjlok menjadi hanya 610 dollar/kapita pada tahun 1998, dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berada dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999.  Rupiah saat itu terdevaluasi sampai 90% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi – 13,7 persen. Inflasi mencapai 78 persen dan harga-harga makanan melambung sampai sekitar 118 persen.

 

Krisis moneter terjadi pada tahun 1998, tetapi dampaknya tidak hanya dirasakan pada tahun itu saja melainkan sampai beberapa tahun setelahnya. Penelitian menunjukkan bahwa sesudah krisis moneter tingkat kerawanan terhadap kemiskinan di antara orang Indonesia meningkat tinggi dibandingkan dengan sebelum krisis. Proporsi penduduk Indonesia yang rawan terhadap kemiskinan naik dari kurang dari seperlima sebelum krisis menjadi lebih dari sepertiga sesudah krisis.

 

Jenis kemiskinan yang paling rawan adalah kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis mendapat perhatian khusus dari para pakar dan juga pembuat kebijakan, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kemiskinan kronis (chronic poor) dialami oleh mereka yang terperangkap dalam kemiskinan dalam jangka panjang. Di dunia internasional ada standar umum dalam hal kemiskinan, yakni bahwa warga yang miskin adalah mereka yang hidup dengan atau di bawah $ 1 AS per hari. Sementara itu program Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium berupaya untuk mengurangi sampai lima puluh persen jumlah mereka yang hidup di bawah $ 1 AS per hari antara tahun 1990 dan 2015.


Di Jakarta selain kemiskinan kronis, jenis kemiskinan yang ditemukan adalah kemiskinan perkotaan (urban poverty). Tingkat urbanisasi Indonesia seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya terus melaju pesat. Tahun 2025 diperkirakan 65 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan. Tidak lama lagi Jakarta akan menjadi sebuah Mega City (kota yang ditinggali oleh penduduk lebih dari 10 juta jiwa). Terbentuknya Mega City merupakan kecenderungan yang ditemukan di kota-kota besar di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

 

Penduduk Kota Jakarta saat ini mencapai sekitar 9,58 juta jiwa. Jumlah ini adalah penduduk yang terdaftar resmi dan mempunyai kartu tanda penduduk. Sementara itu, laju pertambahan penduduk diperkirakan sebesar 1,06 persen. Tingkat kepadatan penduduk kota Jakarta rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi, walau di Jakarta Pusat mencapai 19.000 jiwa per kilometer persegi. Bila ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terdaftar diperkirakan penduduk Jakarta mencapai sekitar 9,5 juta jiwa. Setiap tahun kota ini menerima 138.000 orang tambahan pendatang baru. Penduduk yang tidak terdaftar ini secara tidak langsung turut memberikan tekanan tambahan pada layanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan terkait lainnya di Jakarta.

 

Jakarta adalah sebuah kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Ini merupakan sesuatu yang wajar karena daerah perkotaaan dapat memberikan peluang kerja dan juga akses kepada layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan di pedesaan. Kawasan perkotaan biasanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan warga yang tinggal di daerah tersebut dengan sendirinya akan menikmati tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi daripada di pedesaan.

 

Meskipun demikian, seperti terlihat pada krisis moneter tahun 1998, penduduk perkotaan ternyata jauh lebih rawan terhadap guncangan ekonomi makro yang berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan harga bahan-bahan pokok. Ketika ekonomi makro nasional goyah, perusahaan-perusahaan besar biasanya mengurangi tenaga kerja untuk menghemat ongkos usaha dan demi keberlangsungan jangka panjang usaha. Pokok permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta bukan hanya pada besarnya kota tetapi juga pesatnya pertumbuhan kota ini. Kesejahteraan warga kota bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan layanan-layanan dasar bagi seluruh warga, mengelola penataan ruang kota dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil pada saat yang sama mengurangi ekses-ekses negatif yang dibawa oleh pertumbuhan kota. 

 

Kemiskinan perkotaan seperti yang ditemukan di Jakarta mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Selain menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri dan komunitasnya, kaum miskin perkotaan juga menghadapi tantangan ekonomi yang bersumber dari ketidakpastian tempat tinggal dan guncangan ekonomi makro (seperti krisis moneter 1998). Tambahan pula, meskipun secara fisik berada dekat pusat kekuasaan dan pembuat kebijakan, kaum miskin perkotaaan tidak memiliki akses terhadap penyusunan kebijakan. Selain itu, suara kaum miskin umumnya kurang dipertimbangkan dalam arena penyusunan kebijakan sehingga kebutuhan mereka sering terabaikan.

Sumber : Team Mirah Sakethi


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map