Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2917

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

    Lady:

    situasi jalanan yang tidak tertib atau MEMBAHAYAKAN pengguna jalan seperti angkutan umum yang ugal2a...

    Lady:

    tidak bisa atau tidak mau membesarkan dengan kerja keras malah ikut menjerumuskan anaknya. Selain it...

    Lady:

    yang lebih muda dibanding saya. Saya sudah menolak secara halus tapi dia masih kokoh menyodorkan top...

    Lady:

    pemalas dan bisa melakukan tindakan kekerasan. Setahun lalu saya pernah dimintai uang receh oleh ana...

  

Dewan Ketok Tiga Perda

Posted: Dec 13, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menetapkan dan mengesahkan tiga peraturan daerah (Perda) yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta. Ketiga perda itu yakni, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Perda tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memberikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas penetapan tiga perda yang telah diusulkan pihak ekesekutif. Berbagai saran dan rekomendasi dewan yang disampaikan selama proses pembahasan hingga persetujuan penetapan ketiga perda tersebut akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti eksekutif dalam penerapannya di lapangan.

“Penetapan perda ini memiliki arti penting dan strategis bagi pembangunan di ibu kota. Kami berharap, ketiga perda ini dapat memberikan nilai manfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah, kualitas perencanaan daerah, tertib administrasi keuangan daerah serta pada akhirnya meningkatkan kinerja Pemprov DKI,” ujar Fauzi Bowo dalam Rapat Paripurna DPRD DKI tentang Penetapan Tiga Perda di JIExpo PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/12).

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Perdata Tambunan menuturkan, penetapan tiga perda ini merupakan implementasi dari agenda Balegda tahun 2010 dan 2011 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. Perda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian pelayanan dalam bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan berusaha di Provinsi DKI Jakarta. “Bagi Pemprov DKI, ketiga perda ini sangat penting sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat,” kata Perdata.

Dijelaskan Perdata, materi yang ada dalam Perda Retribusi Daerah yaitu mengatur golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Lalu, mengatur retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, serta mengatur retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

Kemudian, materi Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pengangguran Terpadu mengatur tentang pembangunan daerah yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dan mengatur perencanaan pembangunan daerah dalam suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Lalu, mengatur perencanaan dan penganggaran terpadu dengan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan. Juga mengatur rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) menjadi dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

“Sementara materi Perda tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan meliputi mengatur izin lokasi yang diberikan kepada penanaman modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan RTRW,” ucapnya.

Perda itu juga mengatur pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan serta mengatur perluasan ruang dan tempat yang digunakan sebagai tempat usaha.

Serta mengatur Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diberikan Pemprov DKI terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

“Pihak eksekutif harus secepatnya menyosialisasikan ketiga perda ini secara meluas melalui media cetak dan elektronik agar dapat diterima dan dimengerti oleh seluruh masyarakat umum,” tandasnya.
 


Reporter: lenny 
Sumber  : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map