Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2917

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

    Lady:

    situasi jalanan yang tidak tertib atau MEMBAHAYAKAN pengguna jalan seperti angkutan umum yang ugal2a...

    Lady:

    tidak bisa atau tidak mau membesarkan dengan kerja keras malah ikut menjerumuskan anaknya. Selain it...

    Lady:

    yang lebih muda dibanding saya. Saya sudah menolak secara halus tapi dia masih kokoh menyodorkan top...

    Lady:

    pemalas dan bisa melakukan tindakan kekerasan. Setahun lalu saya pernah dimintai uang receh oleh ana...

  

2011, Rp 88 Miliar Dana PPMK Dikucurkan

Posted: Dec 30, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kesehatan di lingkungan kelurahan, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan berbasis komunitas. Salah satu program pembangunan berbasis komunitas yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta yakni, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di 267 kelurahan yang ada di ibu kota yang disalurkan melalui Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK). Sepanjang tahun 2011, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan dana PPMK sebesar Rp 88 miliar yang disalurkan melalui Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Asep Syarifudin mengatakan, penyelenggaraan PPMK di Provinsi DKI Jakarta terdiri atas dua program. Yaitu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MPk) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

PNPM MPk dilaksanakan di DKI Jakarta sejak tahun 2007 yang dananya bersumber dari APBN dan APBD DKI Jakarta. Pada tahun 2010, total anggaran dari dua sumber anggaran tersebut sebesar Rp 26,7 miliar, namun yang baru terealisasi hanya yang bersumber dari APBN saja yakni sebesar 39,01 persen dari Rp 16,020 miliar. Sedangkan dari APBD DKI belum terealisasi anggarannya dari yang dianggarkan sebesar Rp 10,680 miliar.

Setelah melakukan evaluasi serta perbaikan, dari total anggaran PNPM sebesar Rp 32,236 miliar yaitu dari APBN sebesar Rp 22,236 miliar dan APBD sebesar Rp 10 miliar, hingga pada 27 Desember 2011, terdapat kenaikan penyerapan anggaran PNPM MPk mencapai 71,81 persen dari APBN dan 70 persen dari APBD DKI.

“Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini bisa terserap semuanya. Kalaupun tidak, akan kami kembalikan ke kas negara dan daerah. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 267 kelurahan di 44 kecamatan di DKI Jakarta,” ujar Asep kepada beritajakarta.com, Jakarta, Jumat (30/12).

Dikatakan Asep, sejauh ini, masih ada dua kelurahan lagi di Jakarta Selatan yang tidak mencairkan dana PNPM MPk, karena lokasi garapan kelurahan tersebut terkena pembebasan lahan. “Kami harap di tahun depan, dua kelurahan ini bisa mencairkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan tersebut,” katanya.

Selain memberdayakan masyarakat melalui PNPM MPk, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan PPMK. Dana PPMK terbagi menjadi tiga yaitu dana bina ekonomi, bina fisik lingkungan serta bisa sosial dan biaya kegiatan lapangan.

Awalnya, dana bina ekonomi PPMK dikelola para dewan kelurahan, namun setelah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) No 84 tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK), dana bina ekonomi dialihkan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.

Sementara dana bina fisik, lingkungan serta bina sosial dan biaya kegiatan lapangan tidak lagi dikelola oleh Dewan Kelurahan (dekel), melainkan dikelola oleh Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) pengganti dekel. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1407/2011 tentang Alokasi Dana Bina Fisik, Lingkungan serta Bina Sosial dan Biaya Kegiatan Lapangan PPMK tahun 2011, terdapat tiga tipologi kelurahan yang dapat memperolah alokasi dana PPMK. Yaitu, kelurahan tipe A dengan alokasi sebesar Rp 298.775.000, kelurahan tipe B dengan alokasi dana sebesar Rp 315 juta dan kelurahan tipe C dengan alokasi sebesar Rp363.500.000.

Penetapan tipologi kelurahan didasari pada 10 variabel meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah RT, RW dan jumlah RW kumuh, jumlah penduduk miskin, luas daerah genangan, jumlah kasus DBD dan jumlah angkatan kerja. Jadi, hingga 27 Desember 2011 ini telah ditransfer ke 267 LMK sebesar Rp 88 miliar dengan harapan masyarakat dapat membangun lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan dan kesehatan warga.

“Dana PPMK ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di 267 kelurahan di Jakarta. Diantaranya, bina fisik lingkungan yaitu pembuatan sanitasi, rehab berat jalan lingkungan, rehab sarana umum balai warga, pos RW, PAUD, penghijauan, apotik hidup, taman lingkungan RW serta sarana dan prasarana kebersihan,” jelasnya.

Sedangkan bina sosial dan biaya kegiatan lapangan, diantaranya meliputi pelatihan keterampilan tata boga, pembuatan sabun, montir, servis HP dan servis komputer. Lalu, peningkatan sumber daya manusia kelembagaan LMK, pelatihan kewaspadaan dini, penyuluhan bahaya narkoba dan penanganan lingkungan rawan konflik.

 

Reporter: lenny  | Editor: erik

sumber : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map