Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3026

    Rizki:

    Salam Persatuan Merdeka!, saya mengucakan selamat atas pelantikan Gebenur DKI Jakarta Bapak Basuki "...

    ismail:

    Yth. Pemprov DKI. kenapa pertanyaan saya mengenai syarat pecah PBB tgl 05-11-2014 belum ada tanggapa...

    firman:

    bendungan di jakarta bernama JEMBATAN. ambil contoh lagi di tendean. Jembatan di samping sekolah. be...

    firman:

    Yth Pak Ahok, saya kira ada banjir di kampung pulo dan rawajati disebabkan karena jembatan. Coba per...

    Suprapta:

    Yth Pemprov DKI, mohon kiranya bantuan uang pembinaan kepada atlet-atlet DKI yang diberikan secara l...

  

Tanggul Raksasa

Posted: Oct 22, 2011 Category: jakarta banjir
 

Keberadaan Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat sebagai sarana pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta dirasakan tidak mamadai lagi untuk mengamakan Jakarta dari ancaman banjir, terutama banjir rob, pada masa yang akan datang.  Ancaman yang akan terus menghadang Jakarta ke depan adalah masalah penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut akibat global warning. Kalau masalah ini tidak segera diatasi dan dicari jalan keluar, maka kita menunggu waktu kapan Jakarta tenggelam dan hilang dari peta. Semua pihak menginginkan Kota Jakarta sustainable. Cara untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya tenggelam adalah membangun Tanggul laut raksasa atau the giant sea wall di utara pantai Jakarta. Ini adalah sebuah usaha terobosan yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gagasan ini tentu akan menimbul pro dan kontra di tengah masyarakat, tapi inilah cara yang paling visibel, rasional, dan opsi yang sangat strategis, untuk menyelamatkan wilayah ibukota negara ini secara keseluruhan.

Tulisan berikut ini akan menguraikan secara gamblang dan menyeluruh seputar munculnya gagasan pembangunan the giant sea wall, tujuan dan latar belakang, kajian yang sedang dilakukan, jadwal pengerjaan, perhitungan biaya, dampak terhadap lingkungan, dan asas manfaatnya bagi kepentingan seluruh warga Jakarta.

1. Peluncuran Gagasan

Gagasan perlunya membuat tanggul raksasa atau bendungan laut raksasa di pantai utara DKI Jakarta untuk menyelamatkan sebagian besar wilayah Jakarta muncul empat tahun lalu, atau tepatnya saat Gubernur DKI Fauzi Bowo memimpin Jakarta. Gagasan ini tidak lepas dari latar belakang sang gubernur sebagai insinyur tata kota. Beliau sudah belajar banyak tentang kota-kota di dunia, terutama kota-kota maritim atau kota yang membentang sepanjang pantai seperti Jakarta. Persoalan yang dihadapi kota-kota pantai hampir sama yaitu penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Menurut Fauzi, dari semua kota pantai yang dipelajarinya, Roterdam, Belanda, merupakan kota terbaik dalam pola penanganan banjir. Kota yang berada dibawah muka laut itu dibangun dengan perencanaan yang sangat baik dan terencana. Karena itu, Roterdam menjadi acuan pola penanganan banjir di Jakarta.

Rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini sangat penting, karena merupakan bagian dari usaha menjaga Jakarta yang sustainable. Untuk itu, gagasan ini dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

Kalau ditelusuri ke belakang gagasan pembangunan tanggul ini sebenarnya sudah lama digulirkan di kalangan internal DKI. Setidaknya  menurut Sawarendro, Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu perusahaan anggota Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), gagasan ini sudah muncul pada tahun 1990-an, saat Wiyogo memimpin Jakarta. Namun yang bahas saat itu terbatas hanya pada mengfungsikan reklamasi sebagai bagian dari usaha menaikkan permukaan tanah di garis pantai dan juga untuk penambahan lokasi. Diskusi belum berkembang secara langsung ke arah pembangunan tanggul raksasa.

Tetapi ada gagasan baru yang muncul saat diskusi mulai berkembang dalam konteks penyelamatan Jakarta secara menyeluruh. Ada perkembangan yang menarik dalam diskusi itu, yakni muncul gagasan bagaimana membangun reklamasi itu diintegrasikan untuk menanggulangi banjir kiriman dan banjir rob (banjir karena air pasang laut). Pada tahun-tahun selanjutnya diskusi pun terus berkembang, sehingga mengarah kepada gagasan tentang pembangunan tanggul laut yang diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta. Karena itu, muncul ide bahwa pembangunan tanggul raksasa itu, tidak hanya sebagai sarana untuk menahan banjir atau mempertinggi permukaan tangah, tetapi juga dipikirkan di atas tanggul itu dibangun jalan tol yang menghubungkan antara wilayah Jakarta. Dengan demikian tanggul itu memiliki multiply effect.

Ide pembangunan tanggul pada waktu itu kurang menarik bagi banyak orang, karena memang tidak ada urgensinya pada waktu itu. Padahal saat itu sudah ada bayangan bahwa Jakarta sebagai kota pantai pasti akan mengalami nasib seperti kota-kota pantai di dunia lainnya pada masa yang akan datang. Semua kota pantai pasti mengalami penurunan muka tanah dan banjir rob  kalau tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Jakarta pasti akan mengalami nasib seperti itu, tetapi semua orang saat itu yakin bahwa peristiwa masih akan berlangsung lama. Oleh karena itu, gagasan membangun tanggul atau Tanggul raksasa dirasakan tidak terlalu mendesak untuk digulirkan sebagai bahan pemikiran bersama. Sehingga gagasan itu tetap hanya tinggal dibawah peti.

tanggul

Ada pikiran yang muncul saat itu, sehingga membuat gagasan tidak menarik dibahas, antara lain, untuk merealisasikan gagasan itu memang tidak begitu gampang, karena membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga resistensi dari masyarakat pasti kencang. Lagi pula untuk menggolkan gagasan yang bersifat mega proyek itu harus diputuskan lewat keputusan politik. Yang jelas begitu gagasan ini masuk ke ranah politik, masalah menjadi bias. Yang ada bukan lagi gagasan penyelamatan tapi pertarungan kepentingan. Ada begitu banyak kepentingan yang terbentur di situ. Seorang insinyur dan politisi pasti mempunyai pendapat yang berbeda, dengan alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi untuk membangunan sebuah daerah atau negara yang memerlukan tindakan cepat dan bersifat segera sesungguhnya tidak perlu berlarut-larut bermain dalam wacana. Justru yang paling penting adalah sebuah semangat untuk melakukan tindakan konkret dalam rangka menyelamatkan suatu wilayah atau daerah, meskipun kemudian timbul banyak kritik dan rasa tidak puas.

Sebuah gagasan penyelamatan suatu wilayah yang seharusnya perlu direalisakan segera, begitu masuk ke ranah politik, maka yang muncul adalah polemik. Cara berpikir seorang insinyur (praktisi) dengan cara berpikir seorang politisi berbeda, terutama terkait dengan urgensi atau tidaknya sebuah gagasan, misalnya soal urgensi pembangunan Tanggul raksasa di pantai Jakarta Utara. Seorang insinyur akan berpikir, bahwa meskipun saat ini gagasan pembangunan tanggul belum ada urgensinya, tetapi dia mendorong agar pembangunan tanggul harus segera dilakukan saat ini. Alasannya, bahwa pada suatu saat permukaan air laut akan naik dan penurunan tanah pasti akan terjadi sebagai dampak dari aktivitas pembangunan yang kurang terencana dan sistematis. Nah, untuk mengantisipasi keadaan itu, maka perlu melakukan sesuatu dari sekarang sebelum bencana itu datang.

Tetapi seorang politisi akan melihat dari sudut pandang lain, dia baru melihat urgensinya sebuah proyek kalau didesak oleh situasi. Kalau politisi terus-menerus didesak oleh publik, maka ia akan semangat untuk mendorong proyek itu segera dilaksanakan. Tetapi kalau tidak ada desakan dari publik, maka proyek itu tidak akan pernah jadi. Demikianlah konstruksi yang sering terjadi, sebuah proyek baru dilaksanakan kalau sudah ada kejadian atau kalau sudah bencana datang lebih dahulu. Kalau tidak didesak oleh publik, maka  sang politisi itu tenang-tenang saja. Inilah sifat politisi, dan semua politisi di dunia, termasuk Indonesia, mempunyai karakter yang sama.

Ada banyak contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk melihat karakteristik insinyur dan politisi. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Rencana pembuatan BKT itu sebenarnya sudah mulai tahun 1973 dan Nedco sudah membuat masterplan-nya. Tetapi selama beberapa tahun proyek tidak pernah direalisasikan karena dianggap tidak ada urgensinya. Baru setelah banjir tahun 2002 yang menggenangi sebagian besar wilayah Jakarta, proyek ini mulai direalisasikan. Tetapi pekerjaan baru dipercepat setelah banjir 2007 yang menelan banyak korban dan harta. Mungkin ceritranya akan lain, kalau BKT sudah rampung sebelum tahun 2002. Itu pun baru dilaksanakan setelah banyak desakan dari publik. Jelas, bagi seorang insinyur, walaupun rencana itu, mengalami pro dan kontra, tapi rencana itu harus tetap dijalankan. Bahwa nanti ada keputusan politik, itu hanya soal menunggu waktu saja. Jadi bagi seorang insinyur, walaupun sebuah rencana tidak disetujui politisi, tetapi rencana itu tetap harus jalan, tentu dengan sedikit modifi kasi dan fl eksibel. Insinyur harus melakukan sesuatu sebelum keputusan politik itu datang. Kalau sudah menyusun rencana yang terjadwal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga begitu keputusan politik itu datang, maka proyek tersebut langsung dilaksanakan.

Lalu bagaimana terkait dengan rencana pembangunan tanggul untuk menyelamatkan masa depan Jakarta? Ini sebuah rencana yang harus segera diwujudkan, karena dalam perjalanan waktu Jakarta akan terus menurun, sementara di satu sisi permukaan air laut akan terus naik. Dengan kondisi wilayah seperti ini, maka ancaman banjir akan datang setiap saat, baik banjir rob maupun banjir kiriman dari daerah selatan atau karena hujan lokal. Fakta  menunjukkan bahwa hampir setiap tahun, terutama pada bulan Januari dan Februari, semakin banyak wilayah DKI terendam banjir. Sebagai contoh wilayah Muara Baru, Jakarta Utara, merupakan daerah yang paling sering mengalami banjir rob, karena wilayah ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifi kan. Diperkirakan wilayah yang tergenang banjir rob itu semakin lama semakin luas, dan frekuensi banjir semakin sering terjadi. Tinggi genangan juga semakin dalam. Karena itu, keberadaan tanggul laut ini merupakan sebuah keniscayaan.

Tujuan pembangunan tanggul laut ini adalah untuk melindungi seluruh wilayah Jakarta, baik banjir rob maupun gelombang laut. Itulah sebabnya tanggul ini secara akademik di sebut sebagai Jakarta Defense Coastal Strategic (JDCS). Istilah defense lebih mengarah pada konsep pengamanan, yaitu mengamankan wilayah-wilyah yang berada di bawah muka laut, termasuk serangan badai dan banjir rob. Model pembangunannya seperti sistem polder. Namun perbedaannya terkait dengan jangkauan wilayah yang akan dilindungi.

Polder hanya melindungi wilayah yang lebih kecil, sementara tanggul ini melindungi wilayah lebih luas, yaitu daerah sepanjang pantai wilayah Jakarta Utara. Sehingga disebut sebagai tanggul raksasa atau the giant sea wall. Tanggul ini semakin didesak untuk direalisasikan juga untuk menjawab masalah penurunan tanah yang pasti akan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk yang bakal terjadi di masa depan, maka seyogianya diantisipasi dari sekarang. Jadi jangan pernah menunggu setelah bencana datang baru kita memulai sesuatu. Masa depan dengan segala problematiknya pasti akan datang.

Kemudian terkait dengan fungsi tanggul ini sebagai prasarana pengendalian banjir, maka tentu akan muncul pertanyaan, apakah keberadaan banjir kanal (Banjir Kanal Timur dan Kanal Barat) tidak cukup sebagai prasarana pengendalian banjir yang sudah menelan biaya hingga triliunan rupiah? Pertanyaan seperti ini adalah sah-sah saja. Tanggul laut dan banjir kanal berbeda dalam fungsi dan tugasnya sebagai sarana pengendalian banjir. Banjir kanal berfungsi untuk mengalirkan banjir, baik karena hujan maupun banjir kiriman dari daerah selatan, dan selanjutnya dibuang ke laut. Tetapi banjir kanal ini tidak bisa mengatasi persoalan yang terkait ancaman banjir atau badai yang datang dari laut. Dan juga harus diakui, dalam perjalanan waktu, kawasan sekitar banjir kanal itu akan terus mengalami penurunan. Persoalan itu pasti akan terjadi, hanya soal menunggu waktu. Penurunan muka tanah tentu akan membuat situasi semakin sulit ketika ancaman banjir datang dari laut. Untuk mengantisipasi situasi ini maka perlu ada tanggul raksasa, karena banjir kanal sudah tidak memadai lagi untuk menahan gelombang air laut. Konsep pembangunan tanggul ini tidak hanya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, tapi untuk 50 tahun hingga 100 tahun ke depan.

2. Penurunan Muka Tanah

Salah satu hal yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pembangunan Tanggul raksasa atau the giant sea wall di pantai utara Jakarta mendesak dan perlu cepat dilakukan karena peningkatan permukaan air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence) telah terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta. Dua gejala alam itu yang menjadi penyebab sering terjadinya banjir rob di wilayah Jakarta Utara1. Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, land subsiden ternyata lebih cepat gerakannya dibandingkan kenaikan permukaan air laut. Ini membuat genangan yang tidak bisa dihindari di pantai utara Jawa, temasuk Jakarta.

Masalah penurunan tanah sesungguhnya hampir terjadi di seluruh wilayah Jakarta. Hanya mungkin perbandingan penurunan tanah di wilayah Jakarta Selatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta Utara. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Misalnya, daerah Penjaringan yang di terletak Jakarta Utara mengalami penurunan hingga 4  meter pada tahun 2010 dibandingkan dengan kondisi tahun 1974. Sebagian besar wilayah ini sekarang digenangi air, terutama saat air pasang.

Menurut hasil penelitan konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), sebuah studi persiapan untuk membuat tanggul raksasa di pantai utara Jakarta2, penurunan muka tanah Jakarta sudah terjadi sejak 1974 dan akan terus terjadi. Data terbaru 2010 menyebutkan sebanyak 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, hasil penelitian itu menyebutkan dalam tempo 10-20 tahun ke depan, sekitar 50 persen wilayah Jakarta juga berada di bawah permukaan air laut.

Data kuantitatif memaparkan sejak 1974-2010 ditemukan fakta telah terjadi penurunan permukaan tanah hingga 4,1 meter. Itu terjadi di wilayah Muara Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya itu sejumlah wilayah lainnya seperti di Cengkareng Barat mengalami penurunan 2,5 meter, Daan Mogot 1,97 meter, Ancol 1,88 meter (titik pantau di area wisata Ancol), Cempaka Mas 1,5 meter, Cikini 0,80 meter dan Cibubur 0,25 meter.

Sejatinya, sepanjang 1974-1982, penurunan permukaan tanah belum terjadi secara signifi kan seperti sekarang karena penggunaan air tanah belum berlebihan dan bangunan juga masih sedikit. Namun, sejak tahun 1980-an hingga 1990-an penurunan tanah di Jakarta Utara berada pada kisaran 3 hingga 5 cm per tahun. Tetapi penelitian yang terakhir yaitu pada tahun 1990 hingga 2000 menunjukkan penurunan tanah mengalami peningkatan. Penurunan berkisar antara 5 cm hingga 10 cm per tahun atau rata-rata penurunan pertahun sekitar 7,5 cm. Penurunan ini jauh lebih signifi kan dibandingkan dengan kenaikan permukaan air laut sekitar 6 mm per tahun akibat global warning. Dengan demikian faktor penurunan permukaan tanah sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan faktor global warning.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh tim Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahli Geodesi ITB mencatat ada 15 area di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat yang mengalami penurunan.3 Disusul kemudian masing-masing 10 titik di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Sementara untuk jumlah penurunan permukaan tanah terbesar berada di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara dan mencapai angka 116 cm. Disusul kemudian daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat, 65 cm, Kelapa Gading, Jakarta Utara 47 cm, dan wilayah Cibubur mengarah ke Kebayoran Baru 11 cm.

Menurut Heri Andreas, Pakar Geodesi ITB, semua data di atas mengacu pada penelitian sejak tahun 2002 hingga 2010. Diungkapkannya pula lokasi terbanyak penurunan muka tanah memang berada di Jakarta Utara. Pasalnya, di tempat tersebut materi tanahnya kebanyakan bersifat lunak karena banyaknya sedimentasi. Sedangkan kawasan selatan Jakarta kontur tanahnya bergunung-gunung dan berbatuan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Yusuf Effendi Pohan, menyebutkan ada empat penyebab turunnya permukaan tanah, diantaranya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan, eksploitasi minyak dan gas,beban bangunan serta konsolidasi alamiah lapisan tanah. Jadi bukan hanya pengambilan air tanah saja. Menurut Yusuf, faktor penurunan muka tanah Jakarta yang berasal dari konsumsi air tanah secara berlebihan hanya sekitar 17,5 persen dari penyebab lainnya.

Namun dalam penelitian yang dilakukan tim Sawerendro, pengambilan air tanah justru memberikan konstribusi signifi kan bagi penurunan tanah di Jakarta dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Tentu pertanyaan yang relevan di sini adalah bagaimana proses terjadinya air tanah itu sehingga bisa berpengaruh bentuk struktur tanah?

Di dalam tanah ada sebuah lapisan yang berisi air yang disebut dengan “kantung air”. Kalau kantung air itu terus menerus diambil baik oleh hotel, warga, atau industri, maka jumlah debit air yang berada dalam kantung air itu semakin berkurang atau menyusut. Penyusutan kantung air tersebut menyebabkan tanah yang berada di atasnya secara otomatis turun. Tentu penurunannya tidak secara serentak, tapi perlahan-lahan karena tergantung debit air yang diambil. Kalau tidak ada kebijakan untuk melarang pengambilan air tanah, maka air yang dikantung air itu habis. Tebal kantung air itu bisa beratus-ratus meter. Proses terbentuknya kantung air itu berlangsung jutaan tahun.

Khusus untuk di daerah tepi pantai, proses pengambil air tanah yang terus menerus akan berakibat buruk. Setelah tidak adanya air tanah maka air laut akan mendorong masuk dan menyerap ke dalam tanah. Inilah yang disebut intrusi air laut. Dan inilah yang dialami oleh sebagian besar kawasan Jakarta Utara dan bahkan sudah memasuki sebagian wilayah Jakarta Pusat, seperti di kawasan Gunung Sahari dan daerah Sentiong. Kalau pengambilan air tanah dihentikan, maka secara otomatis instrusi air laut langsung berhenti. Resiko yang bakal terjadi bila intrusi air laut tidak berhasil dihentikan, fundasi atau konstruksi bangunan yang ada di atasnya runtuh dan hancur, terutama bangunan dengan fundasi beton atau baja. Besi beton akan langsung berkarat kalau terendam dalam air laut. Bagi DKI Jakarta ancaman intrusi air laut merupakan bahaya nyata dan mengerikan kalau tidak ada kebijakan pelarangan pengambilan air tanah. Semua bangunan tinggi akan hancur dan tentu sulit dibayangkan berapa besar kerugian ekonomis yang harus ditanggung.

Keadaan Jakarta ke depan akan semakin mengerikan, kalau air tanah terus menerus dikuras habis. Air tanah itu hanya bisa tetap lestari dan terjaga kalau ada resapan air hujan dari atas. Dengan kata lain, kantong air bisa terbentuk kalau ada resapan air hujan lewat pohon. Tapi saat ini banyak kawasan resapan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau pusat-pusat bisnis. Dengan semakin banyak kawasan hijau dialihfungsikan maka kantong air yang berada di bawah daerah ibu kota ini semakin menghilang. Ini berarti proses penurunan tanah yang dialami oleh sebagian besar daerah Jakarta hanya menunggu waktu dan pasti akan datang.

Masalah penurunan tanah sebenarnya tidak hanya dialami oleh Jakarta, tetapi juga dialami kota-kota pantai di seluruh di dunia. Beberapa kota pantai di dunia berhasil mengatasi penurunan tanah berkat penanganan yang cepat dan sistematis. Kota Tokyo, Jepang, misalnya, mengalami penurunan tanah selama beberapa saat, tapi masalah ini berhasil diatasi dengan cepat setelah mengeluarkan kebijakan melarang warganya mengambil air tanah dalam. Hal yang serupa juga terjadi di Kota New York, Amerika Serikat. Selama beberapa tahun kota ini mengalami penurunan akibat pengambilan air tanah, tapi sekarang sudah kembali normal setelah penggunaan air tanah dilarang. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil contoh dan model penanganan masalah penurunan tanah seperti yang terjadi di kedua kota itu.

Pengambilan air tanah dalam di Jakarta sebetulnya tidak perlu terjadi kalau persediaan air oleh Perusahaan Air Minum (PAM) di Jakarta cukup memadai. Tetapi fakta yang terjadi sebagian orang tidak punya akses untuk mendapatkan air dari PAM, padahal mereka butuh minum, mandi dan cuci. Karena itu tidak ada alternatif bagi mereka, selain mengambil air tanah. Pengambilan air tanah tentu tidak hanya terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi juga hotel-hotel dan kawasan industri yang berada di sekitar wilayah utara Jakarta. Untuk membantu mengurangi penurunan tanah, maka hal yang perlu mendapat prioritas saat ini adalah menyediakan air yang cukup, sehingga masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan air bersih.

Persediaan air yang memadai mendorong masyarakat untuk mengurangi pengambilan air tanah dalam. Untuk memenuhi persediaan itu saat ini gubernur mempunyai program untuk memberikan pelayanan dalam bidang air minum guna mencegah warga mengambil air tanah secara berlebihan. Program ini terkait dengan bagaimana penataan air yang bisa dipasok dari Tanggul Jatiluhur di timur Jakarta, begitu juga air yang datang dari selatan seperti dari Depok dan Bogor. Warga yang sangat mengharapkan pasokan air bersih dari pemerintah adalah warga kelas menengah ke bawah atau mereka yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Sedangkan warga yang tinggal di rumah-rumah mewah didorong agar dapat mengelola air bersih sendiri, sehingga program bantuan dari pemerintah bersifat tambahan.

Tetapi harus juga dicatat, walaupun sudah berhenti mengambil air tanah, namun tidak langsung segera berdampak pada penghentian penurunan tanah. Karena proses penurunan itu berlangsung dalam waktu yang lama, maka untuk kembali kepada keadaan yang normal juga membutuh waktu yang bertahun-tahun. Tanah harus kembali mencari equilibrium baru atau keseimbangan baru dalam waktu yang relatif panjang, untuk kembali kepada keadaan normal.

Namun di sisi lain harus juga diakui bahwa kita tidak begitu yakin bahwa dalam waktu yang relatif singkat PAM mampu mensuplai air minum yang cukup kepada sekitar 10 juta lebih warga DKI Jakarta. Selain masalah dana, usaha untuk menyediakan stok air yang cukup untuk warga Jakarta bersinggunggan dengan banyak kepentingan lain. Sehingga usaha ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Karena penyediaan air belum tentu langsung terpenuhi, sementara penurunan muka tanah terus berlangsung, maka pembangunan tanggul semakin mendesak untuk dilakukan. Saat ini sebagian besar wilayah Jakarta sudah berada di bawah muka air laut. Penurunan permukaan tanah sebenarnya tidak menjelma menjadi hal yang begitu mengkhawatirkan, manakala permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan air laut. Kenyataan justru sebaliknya. Saat ini sekitar 3 hingga 5 kilometer wilayah sepanjang utara Jakarta berada di bawah permukaan laut. Setiap saat warga yang berada di sekitar kawasan ini harus berjuang menghadapi ancaman, tidak hanya banjir kiriman dari selatan tetapi juga banjir rob akibat air pasang.

Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan membangun Tanggul laut raksasa. Tetapi tanggul itu baru bisa dibangun, kalau di satu sisi Jakarta bebas dari intrusi air laut, dan di sini lain ketersediaan air bersih cukup memadai. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan, mengapa pembangunan tanggul itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang dekat, tetapi membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun ke depan. Karena itu, hal yang paling urgen untuk dilakukan saat adalah penyedian air bersih yang memadai untuk seluruh warga Jakarta. Larangan bagi warga untuk mengambil air tanah baru menjadi efektif, kalau stok air bersih cukup memadai. Jadi, dalam tenggang waktu dari saat sekarang hingga 20 tahun ke depan, pemerintah harus menyediakan air bersih yang memadai. Untuk sampai kepada tujuan itu, maka semua stakeholder harus bersama-sama memikirkan keselamatan Jakarta berdasarkan visi yang sama. Dalam visi bersama itu mesti ditegaskan bahwa membangun tanggul untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya tenggelam bukan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tapi untuk Jangka panjang, misalnya 1000 tahun ke depan. Ini juga dilakukan untuk mengansitipasi kalau pada suatu saat terjadi curah hujan luar biasa dalam kurun waktu 1000 tahun.

3. Opsi Posisi Tanggul

Di atas telah diuraikan bahwa penurunan tanah merupakan masalah yang paling krusial yang dialami oleh sebagian besar wilayah DKI Jakarta. Dengan semakin banyaknya wilayah berada di bawah permukaan air laut, membuat Jakarta tidak lagi kondusif baik sebagai tempat tinggal, maupun sebagai pusat pemerintahan atau pusat bisnis, karena setiap saat selalu terancam banjir. Solusi jitu yang bisa dilakukan saat ini adalah segera membangun tanggul raksasa.

DKI Jakarta sesungguhnya telah memiliki tanggul mengatasi ancaman banjir dari laut. Tanggul itu telah dibangun, antara lain, di Muara Angke, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian Pantai Utara Jakarta pada 2008 dan 2009. Tanggul beton maupun tanggul batu kali yang dibangun panjangnya kurang lebih 3.000 meter dengan ketinggian bervariasi antara 1-3 meter di atas permukaan tanah.

Namun, menurut Fauzi Bowo, tanggul yang ada belum cukup mengatasi bencana banjir air pasang dengan baik. Diprediksi, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, DKI harus memiliki sistem penanggulan terbaru. Sebab sistem yang saat ini digunakan sudah tidak bisa diterapkan, karena itu diperlukan peninggian tanggul.

Ia juga menegaskan, sistem polder atau penampungan air, harus dibangun lebih ke depan, ke arah laut di wilayah itu, sehingga kawasan di bawah permukaan air laut tidak akan tergenang. Sistem ini telah diterapkan di Belanda dan New Orleans, Amerika Serikat. Dengan adanya polder ini, maka meski permukaan air laut tinggi, tetapi kawasan di bawah permukaan air laut tetap kering karena ada tanggul raksasa yang akan memompa air ke laut. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap dengan skala yang lebih kecil. Contohnya di Pluit, Ancol, dan bagian Jakarta yang sedang direklamasi.

Tanggul raksasa ini harus dibuat secara menyeluruh karena merupakan bagian dari desain master plan penanggulangan banjir di Jakarta. Pemerintah DKI telah menyususun rencana strategi sejak Desember 2010 sebagai bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan Tanggul raksasa itu. Dan masalah ini sedang hangat didiskusikan, baik dikalangan internal Pemprov DKI, Dinas Pekerjaan Umum, Bappenas, maupun dengan Departemen Pekerjaan Umum (Pemerintah Pusat).

Terdapat tiga opsi tanggul laut yang mungkin bisa diterapkan, pertama, pembangunan tanggul laut diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara. Kedua, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi, yakni di laut lebih dalam misalnya 16 meter. Ketiga, tanggul laut menghubungkan antar pulau di Kepulauan Seribu. Tentu setiap opsi mempunyai problem masing-masing, sehingga setiap opsi harus diuji mengenai dampak positif dan negatifnya, baik terhadap lingkungan seperti ekosistem laut maupun terhadap warga.

Menurut Sawarendro, opsi pertama merupakan pilihan yang paling  mungkin dilakukan untuk dilaksanakan dalam 20 tahun ke depan. Karena opsi ini membutuhkan pembiayaan yang relatif kecil dan pelaksanaan bisa dilakukan dengan kontribusi sektor publik dan swasta. Tetapi opsi ini masih dikaji lagi tentang efek dan manfaatnya untuk melindungi Jakarta secara keseluruhan, bukan hanya untuk 10 tahun atau 20 tahun kedepan, tapi manfaatnya untuk 1000 tahun ke depan.

Dibandingkan dua pilihan yang pertama, Fauzi Bowo, lebih cenderung memilih opsi ketiga, yaitu tanggul dibangun dengan menghubungkan pulau terdekat dengan daratan Jakarta. Nantinya kawasan laut yang berada di dekat daratan sebelum pulau-pulau itu akan dijadikan sebagai penampungan air atau polder. Sistem ini, tuturnya, telah diterapkan di Belanda dan New Orleans, Amerika Serikat. Meski air laut tinggi, tetapi kawasan di bawah permukaan air laut tetap kering karena ada tanggul raksasa yang akan memompa air ke laut.

Rencana pembangunan tanggul raksasa dengan varian opsi sudah dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Panjang tanggul diperkirakan 35 hingga 60 kilometer. Pembangunan akan dilakukan mulai dari kawasan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun untuk Pelabuhan Tanjung Priok tetap dibuka.

Menurut Peneliti Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, giant sea wall memang merupakan solusi yang paling realistis diterapkan di Jakarta untuk menghindari bencana banjir yang makin parah tiap tahunnya5. Namun, yang paling mengkhawatirkan, tegasnya, jika terjadi dekat pantai. Air laut bisa tumpah menggenangi daratan, seperti rob. Kejadian ini diprediksi bisa membuat tanah menurun hingga 6 meter. Yang terjadi nanti bukan lagi rob kecil, tetapi bisa jadi tsunami kecil.

Heri mencontohkan, salah satu lokasi yang telah diteliti timnya adalah Pintu Air Pasar Ikan, Jakarta Utara. Kini air laut di kawasan itu telah mencapai dua meter. Bila pintu air dibuka, bencana Situ Gintung bisa terulang. Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain harus mempercepat pembangunan Tanggu lraksasa itu.

Rencana ini semakin kuat karena mendapat dukungan dari tim teknis Belanda yang sudah sudah berpengalaman menangani masalah banjir rob. Rencana ini dianggap nyata sebagai upaya untuk mengantispasi penurunan muka tanah yang semakin sulit untuk dihentikan dan kenaikan muka laut akibat global warning. Tim Teknis Belanda berjanji siap membantu kelancaran pelaksanaan mega proyek ini.

Paula Verhoven, anggota tim teknis Belanda dari Kantor Iklim Pemerintah Kota Rotterdam6 mengatakan, tim ahli Belanda tengah membantu PemprovDKI Jakarta dengan menyusun rancangan studi tanggul laut raksasa itu. Dalam rancangan itu, tim teknis memberikan usulan dan bantuan teknikal asistensi, sedang pihak yang memutuskan tindakan selanjutnya terhadap hasil rancangan studi itu adalah Pemprov DKI Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Menurut Aboutaleb, membangun tanggul raksasa merupakan tugas besar yang membutuhkan pendekatan komprehensif dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Mensosialisasikan gagasan pembangunan tanggul ini kepada masyarakat, katanya, merupakan tugas yang tidak ringan, karena masyarakat sedang berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya dan tidak berpikir untuk masa sepuluh tahun mendatang. Oleh karena itu, menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun tanggul ini adalah tugas yang tidak mudah.

Dengan bantuan tim teknis Belanda, saat ini Pemda DKI melakukan serangkain kajian strategis, dengan memetakan (maping) sejumlah masalah sebelum tanggul raksasa ini dibangun. Hal-hal yang dipetakan, antara lain, berapa debit air tanah yang diambil warga Jakarta yang belum mendapat suplai dari PAM, berapa jumlah penduduk di wilayah Jakarta Utara, jumlah wilayah Jakarta yang terancam genangan, kemudian dilihat berapa panjang tanggul yang akan dibangun di utara Jakarta. Selanjutnya dibuat beberapa opsi kira-kira di mana lokasi paling layak untuk pembangunan tanggul tersebut. Semuanya dibuat dalam agenda.

Pengkajian itu juga menyangkut pembuatan atlas atau peta. Di dalam peta itu dicantumkan existing situasi berupa titik-titik. Di peta itu nanti dicantumkam, misalnya, sebelum pembuatan tanggul berapa dalamnya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Selain itu, dipaparkan juga rencana apa saja yang dilakukan di sekitar Jakarta Utara, termasuk rencana PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) dan developer untuk membangun Jakarta Utara. Hal-hal ini merupakan bagian integral dari rencana tata ruang dan wilayah DKI.

Karena pembangunan tanggul raksasa ini di wilayah Pantura, maka itu berarti bersinggungan dengan wilayah lain, yaitu Jawa Barat, khusus Bekasi dan Provinsi Banten yakni daerah Tangerang. Itulah sebabnya dalam RTRW harus dicantumkan misalnya, apa dampaknya yang bakal terjadi dengan Bandara Soekarno-Hatta di daerah Tangerang dan wilayah pantai utara Bekasi, bila pembangunan tanggul raksasa ini dilaksanakan. Segala dampak yang bakal terjadi pada wilayah lain akan dikaji dan dipelajari secara detail.

Setelah pengkajian mengenai atlas rampung, maka tahap selanjutnya adalah bicara tentang agenda, misalnya mana dari ketiga opsi tadi yang paling mungkin dilakukan, tetapi juga mempunyai manfaat jangka panjang, misalnya untuk melindungi Jakarta hingga 100 tahun ke depan. Di sini juga dibahas misalnya, bagaimana sistem pembangunan tanggul itu diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta. Agar tanggul ini memberikan multiply effect dan mendatangkan manfaat berganda bagi warga, maka digagaskan untuk membangun jalan tol di tanggul ini, yang menghubungkan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Strategi ini tentu akan menjadi daya tarik sendiri bagi perusahaan publik dan swasta atau privat yang bergerak pada investasi jalan tol untuk membiayai mega proyek ini. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembiayaan, maka proyek ini akan menjadi sustainable. Dengan pembangun tanggul ini, tidak hanya berfungsi untuk mencegah banjir rob atau gelombang laut, tapi juga bermanfaat untuk kepentingan strategis lainnya.

Pembangunan tanggul raksasa ini pasti banyak ditentang, terutama para aktivis lingkungan, kalau tidak berhasil dijelaskan bagaimana manfaat ganda dari proyek ini. Sebagai contohnya adalah penolakan warga terhadap usaha reklamasi di pantai utara. Penolakan itu terjadi karena gagasan pembuatan reklamasi lebih dititikberatkan pada pertimbangan perluasaan lahan dan ekonomi.

Lalu bagaimana strategi yang bisa dilakukan agar gagasan pembuatan reklamasi pantai tidak mendapat resistensi yang berarti dari masyarakat? Ini sebenarnya hanya soal konsep. Misalnya, konsep reklamasi tidak hanya melulu para pertimbangan perluasan lahan, tapi ditingkatkan fungsinya sebagai sarana untuk mencegah banjir rob, sebagai area rekreasi, dan dapat dibuat jalan tol di atas sehingga memberikan akses manfaat yang lebih kepada masyarakat. Resistensi dari masyarakat pasti tinggi kalau pembangunan ini hanya dilihat dari sisi ekonomis.

Penjelasan yang sama dapat digunakan saat mensosialisasikan pembangunan tanggul raksasa ini kepada masyarakat. Tanggul ini tidak hanya untuk mencegah banjir rob, tetapi juga terintegrasi dengan dengan sistem transportasi Jakarta. Kemudian dibawah tanggul ini akan dibangun polder besar untuk menampung air hujun dan juga air yang mengalir dari selatan. Air ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi air bersih, sehingga ini menjawab persoalan ketersediaan air bersih di Jakarta. Kalau air itu dikumpulkan dalam satu tempat, maka air itu akan kembali ke bawah tanah, dan bisa menjadi stok air minum. Dengan gagasan seperti itu, maka warga akan memahami bahwa tanggul ini sesungguhnya tidak menciptakan masalah bagi lingkungan, tetapi justru sebaliknya menyelesaikan persoalan lingkungan.

4. Kajian dan Jadwal Pengerjaan

Berdasarkan diskusi antara Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dengan Pemerintah DKI Jakarta, Tanggulraksasa ini direncanakan akan selesai pengerjaannya pada 2025 ini. Hal ini untuk mengantisipasi gelombang besar yang diprediksi melanda pantai utara Jakarta pada tahun tersebut.

Pertanyaannya mengapa tanggul ini tidak dibangun dalam waktu yang dekat? Di samping masalah dana, tapi juga terkait dengan masalah persediaan air bersih. Ada beberapa persyaratan yang mesti dibereskan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum tanggul ini dibangun, sungai-sungai harus dibersihkan sehingga tidak menjadi sumber penyakit. Rencananya air sungai ini nanti akan dijadikan sebagai sumber air tawar yang bisa diminum. Selain itu, pembangunan ini juga baru dilaksanakan kalau Jakarta sudah bebas dari intruisi air laut. Karena itu perlu ada waktu yang cukup untuk mengkaji semua masalah itu. Kajian tentu tidak hanya menyangkut masalah air bersih atau penurunan tanah, tetapi juga menyangkut kebiasaan dan budaya masyarakat.

Menurut rencana sebagaimana tercantum dalam RTRW, Tanggu lraksasa ini akan diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara sepanjang 32 km, yaitu mulai dari Bekasi di sebelah timur hingga Tangerang di sebelah barat. Jarak reklamasi dari pantai minus lima meter, kemudian dilanjutkan Tanggul dengan jarak minus delapan meter. Sisa tiga meter antara reklamasi dan Tanggul akan digunakan menampung air yang mengalir dari 13 sungai berikut anak-anak sungainya.

Reklamasi yang membentengi Tanggul dibangun membentuk gugusangugusan pulau sepanjang pantai. Dari pulau satu ke pulau lain diberi jarak beberapa meter sebagai tempat aliran air dari darat menuju laut. Air yang telah terkumpul di depan Tanggul akan dipompa keluar melintasi Tanggul menuju laut.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kajian untuk menentukan rencana strategi pembangunan Tanggul raksasa sudah dimulai pada Oktober 2010 hingga pertengahan 2011. Selanjutnya pembuatan masterplan yang dimulai pada akhir tahun 2011 hingga 2013. Lalu Detail Engineering Design (DED) juga ditargetkan bisa diselesaikan dua tahun atau selesai 2015. Baru kemudian pembangunan fi sik dilaksanakan selama 10 tahun atau 2025 terealisasi.

Pembangunan Tanggul raksasa ini direncanakan akan menjorok ke laut, lantaran inilah satu-satunya pilihan yang strategis dan paling mungkin dilakukan karena terbatasnya lahan darat. Dari kajian JCDS, seperti yang diuraikan sebelumnya, ada tiga opsi yang ditawarkan untuk menanggulangi ancaman banjir rob. Dari tiga opsi tersebut, membangun Tanggul di laut yang paling memungkinkan, terutama kalau dilihat dari faktor waktu, dampak sosial, implementasi dan pengoperasian yang lebih mudah, serta memungkinkan melibatkan pihak swasta. Hanya saja dari dampak lingkungan memiliki dampak negatif. Tetapi hingga saat ini JCDS tidak menerangkan lebih lanjut dampak negatif seperti apa yang dimaksud.

Salah satu pertimbangan mengapa Tanggul ini tidak dibangun di darat karena terkait dengan ketersediaan lahan. Menurut Fauzi, jika Tanggul raksasa termasuk fasilitas pendukungnya dibangun di darat, paling tidak dibutuhkan lahan yang luas. Jumlah tersebut tidak tersedia di Jakarta Utara, belum lagi dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Sementara, jika Tanggul tidak segera direalisasikan, tanggul yang saat ini dibangun setinggi dua meter hanya mampu bertahan antara lima hingga 10 tahun ke depan. Hal itu dengan melihat fakta penurunan tanah terus terjadi sepanjang tahun antara 40 cm hingga 60 cm. Sementara kenaikan muka air laut terus berlangsung.

Pada 2025 diperkirakan penurunan tanah bertambah sekitar 100 cm, kenaikan muka air laut mencapai 240 cm. Untuk merealisasikan pembangunan Tanggul raksasa, Fauzi mengaku akan menggandeng swasta untuk ikut menanamkan investasi. Proyek yang merupakan bagian dari Java CoastalDefence Strategy itu akan dimatangkan bersama Bappenas dan Kementrian Pekerjaan Umum.

Terkait dengan model atau bentuk bendungan, Konsultan Senior Rotterdam Climate Proof John Jacobs menyatakan, dari kajian awal pembangunan Tanggul raksasa di pantai utara menunjukkan karakter tanah di Jakarta dan Rotterdam berbeda. Sehingga tidak akan mungkin Tanggul raksasa yang akan dibangun bisa sama persis seperti Tanggul yang telah berdiri di Rotterdam. Karena itu, tuturnya, diperlukan kajian awal yang mendalam dan detail sehingga bisa menemukan bentuk tanggul laut yang tepat dibangun di struktur tanah yang dimiliki Jakarta.

5. Melibatkan Semua Stakeholder

Pihak yang paling berkepentingan untuk membangun Tanggul raksasa ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Sebab DKI mempunyai otoritas atas wilayah. Namun karena DKI tidak hanya sebagai ibu kota provinsi, tapi juga ibukota negara, maka pembangunan ini juga harus melibatkan pemerintah pusat,dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas. Kemenetrian PU berperan dalam menyiapkan instruktur, sementara Bappenas terkait dengan perencanaan. Agar pembangunan Tanggul dapat berjalan mulus maka harus diparalelkan dengan perencanaan Bappenas. Selain itu, pembangunan Tanggul ini juga melibatkan Bank Dunia, terutama terkait dengan pembiayaan. Saat ini memang belum bisa ditaksir berapa biaya yang dibutuhkan untuk mega proyek ini, karena sedang dalam proses pengkajian.

Pembangunan Tanggul ini juga bersinggungan dengan daerah lain seperti Tangerang di Provinsi Banten dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat. Karena itu kedua provinsi ini juga dilibatkan dalam proses pengkajian, sehingga semua pihak mengetahui tugas masing-masing, apa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kalau keberadaan Tanggul ini tidak memperhatikan dampak terhadap eksistensi Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, maka bandara ini bisa tenggelam. Dengan mengkaji dampak yang bakal terjadi di wilayah lain, maka semua pihak diundang terlibat, tentu dengan porsi yang berbeda.

Kajian yang menyeluruh sebelum proyek ini dilaksanakan adalah sebuah keniscayaan dan mendesak untuk dilakukan. Sehingga tidak muncul lagi persoalan baru setelah proyek ini rampung. Apalagi tim teknis Belanda telah mengkaji untuk membangun tanggul di sepanjang Pantai Utara Jawa, mulai dari Tangerang hingga Surabaya. Ini adalah kajian untuk menyelamatkan wilayah Pantura secara menyeluruh dan tidak parsial. Maka dalam konteks penyelamatan yang bersifat menyeluruh, yang pro aktif atau bersemangat membangun tanggul ini sebenarnya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga pemerintah pusat yang mempunyai otoritas atas semua wilayah.

6. Belanda Sebagai Referensi

Saat ini ada beberapa negara yang dijadikan sebagai acuan utama dalam membangun tanggul raksasa, antara lain Belanda. Negara ini mempunyai pengalaman membuat tanggul raksasa setelah kejadian tahun 1953, dimana ribuan warga Belanda tewas akibat terjangan gelombang laut (badai laut) di bagian barat Belanda. Tanggul-tanggul yang dibuat secara tradisional sebelumnya tidak mampu membendung gelombang besar itu. Selain itu, negara acuan lain adalah Rusia yang berpengalaman membuat tanggul di wilayah Petersburg, Amerika Serikat yang membangun tanggul besar di wilayah New Orlands, setelah kawasan itu dihantam Badai Katarina. Sedangkan di Asia, referensinya adalah Korea Selatan dan Jepang.

Namun setelah dilakukan kajian secara mendetail, Belanda dipilih menjadi model dan referensi utama dalam membanggun tanggul ini. Ini terbukti dari keseriusan Pemprov DKI melibatkan tim teknis dan ahli dari Belanda dalam melakukan kajian sebelum proyek ini dibangun.

Belanda dijadikan sebagai referensi, karena negara yang memiliki luas wilayah 41.548 kilometer persegi dimana sekitar 27 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut merupakan kiblat dalam teknologi pengelolaan air dan konstruksi bendungan. Pengalaman lebih dari 2000 tahun menghadapi gempuran ombak telah membentuk budaya inovatif masyarakat Belanda dan mendorong berkembangnya teknologi konstruksi yang kini menjadi acuan berbagai negara. Kemampuan bangsa ini dalam membangun negeri dengan daratan lebih rendah dari permukaan laut melalui berbagai coastal construction project merupakan salah satu kontribusi terbesar Belanda yang kini banyak dipelajari warga dunia9. Bendungan-Tanggul tersebut tidak hanya menggambarkan pencapaian tertinggi dalam konstruksi besar di lautan tetapi juga menceritakan pembentukan budaya inovatif masyarakat Belanda yang berbagai hasil karyanya kita nikmati saat ini.

Belanda memulai semuanya dari daratan di bawah permukaan laut sekitar 200 tahun yang lalu. Mereka membangun berbagai Tanggul dan tidak hanya untuk melindungi diri dari ancaman banjir, tetapi juga dengan fungsi sebagai reklamasi daratan, cadangan air tawar dan untuk meningkatkan jalur pengairan. Berbagai teknik untuk menghadang terjangan air laut telah diterapkan oleh bangsa Belanda melalui proses pembelajaran dan interaksi dengan gelombang laut hingga akhirnya menghasilkan salah satu konstruksi yang terbaik di dunia.

Pada awalnya adalah warga Frisian yang mendiami Belanda dengan melakukan reklamasi pantai dan membangun apa yang disebut dengan Terpen, Tanggul pertama yang dibangun untuk menghadang air laut utara. Namun pada tahun 1287, terjadi kebobolan Terpen yang menyebabkan banjir besar. Setelah itu dilakukan pembangunan pantai baru yang disebut Zuiderzee yang dilanjutkan dengan pembangunan bendungan. Setelah Tanggul dibangun, dilakukan pengeringan melalui pompa dan kanal-kanal. Saat itu teknik yang digunakan dalam pembangunan masih sangat sederhana dan dalam melakukan pengeringan digunakan kincir angin untuk memompa air keluar.

Kemudian pada tahun 1912 terjadi badai dan banjir besar. Banjir yang disebabkan karena gelombang laut makin menguatkan tekad orang Belanda untuk segera melaksanakan rencana lama yang tertunda untuk melakukan reklamasi Zuiderzee. Mulai dari tahun 1927 hingga 1933 dilakukan pembangunan tanggul sepanjang 30,5 kilometer (19 mil), lebar sekitar 90 meter dan tinggi mencapai 7,25 meter di atas permukaan laut yang dinamakan Aufsluitdijk. Tanggul ini mengubah Zuiderzee menjadi Ijsselmeer, sebuah danau air tawar. Tahun-tahun selanjutnya dibangun Tanggul lainnya, sebagai bagian reklamasi daratan Ijsselmeer. Daratan baru hasil dari reklamasi menghasilkan sebuah provinsi baru bernama Flevoland yang dulunya adalah lautan.

Teknik yang digunakan untuk menguras dan mengeringkan laut dalam Tanggul Aufsluitdijk ini adalah dengan melakukan pembangunan Tanggul pada dua titik yang harus dipertemukan di tengah laut. Di antara kedua titik itu dibangun dua pulau untuk menimbun bahan bangunan. Fondasi Tanggul diperkuat dengan batu-batu besar yang dibungkus tikar-tikar raksasa yang dianyam dari batang pohon. Material yang digunakan pada bangunannya adalah sebuah material yang keras dan ulet yang berasal dari tanah liat berbatu yang disebut kei-lem. Material ini terdapat di dasar laut dekat lokasi bendungan. Karena mengandung batu-batu raksasa, maka tanah liat itu tetap kokoh walaupun terkena arus pasang surut. Dari sisi konstruksi dan material yang digunakan, Aufsluitdijk merupakan proyek konstruksi Tanggul yang luar biasa yang mampu membelah Laut Selatan, dan menghubungkan dua propinsi yaitu Noord Holland dan Friesland.

Pertarungan dengan laut tidak selesai sampai di situ. Suatu pekerjaan konstruksi modern yang jauh lebih besar setelah Afsluitdijk adalah dengan membangun Tanggul berseri secara berturut-turut yang dinamakan proyek ‘Deltawerken’. Hal itu juga dipicu oleh bencana pada tahun 1953 yang menewaskan 1800 penduduk. Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Rijkswaterstaat (Departemen Pekerjaan Umum Belanda) sejak 1937 melalui proposal ‘the Delta plan’. Pada waktu itu direncanakan untuk membangun beberapa seri Tanggul secara bertahap dalam beberapa dekade ke depan. Terjadinya bencana air tahun 1953 mempercepat pelaksanaannya.

Proyek Delta Plan yang bertujuan untuk membentengi daratan dari ancaman Laut Utara ini terdiri dari sepuluh Tanggul besar dan tiga penahan gelombang yang dibangun secara bertahap selama 39 tahun. Tanggu lpertama selesai dibangun pada 1958 di Sungai The Hollandse Ijssel, sebelah timur Rotterdam. Kemudian dibangun Tanggul The Ooster Dam (The Oosterschelde Stormvloedkering), yang panjangnya hampir mencapai 11 kilometer. Tanggul terakhir yang selesai dibangun adalah The Maeslantkering pada 1997. Maeslantkering dibangun di muara Nieuwe Waterweg, yaitu kanal yang menjadi gerbang masuk ke Pelabuhan Rotterdam. Tanggul ini merupakan tanggul terbuka yang melalui program komputer dapat tertutup ketika terjadi badai dari Laut Utara mencapai ketinggian di atas tiga meter.

Delta works merupakan sebuah pencapaian tertinggi dalam konstruksi besar di lautan karena dibangun dengan menghadapi arus laut, gelombang dan karakter tanah yang bervariasi. Design dan teknik yang digunakan khususnya di area persiapan fondasi dan penggunaan matras-matras fondasi perlindungan menggambarkan inovasi dan kerjasama yang kuat antara para geologist dan insinyur yang memberikan penerapan penting dalam berbagai aspek dari konstruksi yang berhubungan dengan pantai dan lepas pantai. Penggunaan komponen yang telah dibentuk sebelumnya (prefabricated) untuk kemudian ditempatkan melalui metode penempatan material-materialnya mencerminkan sebuah terobosan dalam konstruksi di laut terbuka (open water construction). Aspek lingkungan dan sosial pun sangat diperhatikan agar ekologi pantai sekitarnya tidak terganggu dan kehidupan nelayan dan kelancaran arus lalu lintas pelabuhan tidak terganggu. Inovasi yang luar biasa tersebut merupakan hasil dari budaya inovatif masyarakat Belanda yang konon terbentuk dari interaksi ribuan tahun dengan laut.

Melalui berbagai bencana air yang terjadi di Belanda ini, masyarakat Belanda membuat apa yang kini disebut dengan public-private partnership. Dimulai sejak abad ke 11, kerjasama semacam itu mulai terbentuk. Dewan lokal yang disebut water board di setiap desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air di wilayah mereka melalui suatu forum yang mengumpulkan masyarakat di sekitar wilayah untuk membahas pengelolaan air secara demokratis. Water Board bukan merupakan eksperimen pertama dalam demokrasi karena Athena telah memulai jauh sebelumnya, tetapi yang membedakan dengan demokrasi ala Athena adalah adanya jaminan kebebasan berpendapat dimana penduduk di sana mempunyai posisi yang setara dan tidak ada perbudakan seperti terjadi di Athena. Kebebasaan ini menjadi fondasi yang kuat dalam karakter inovatif masyarakat Belanda sehingga kemudian melahirkan banyak kreasi-kreasi besar yang mendapat pengakuan dunia mulai dari karya lukisan dari Rembrandt yang sangat indah, hingga jam pendulum dan navigasi kapal hasil karya Cristiaan Huygens. Bahkan bunga Tulip dengan berbagai warna yang menjadi ciri khas Belanda juga merupakan hasil pengembangan botani para peneliti Belanda yang membawanya dari kawasan Asia Tengah yang kondisi tanah dan cuacanya jauh berbeda dengan Belanda.

Apa yang ada dibalik Tanggul di Belanda menunjukkan bagaimana proses pembelajaran dan interaksi dengan air selama bertahun-tahun telah membentuk budaya masyarakat Belanda yang terus gelisah dan berupaya untuk memperbaiki keadaan melalui teknologi konstruksi bangunan yang semakin canggih untuk mengamankan diri mereka. Tidak berhenti sampai di situ karakter inipun merupakan penjelasan yang logis dari berbagai hasil karya inovatif hasil kreasi bangsa Belanda yang banyak kita nikmati saat ini. Untuk itu kita patut belajar ke Belanda dan mempelajari apa yang terjadi dibalik Tanggul tidak hanya konstruksi tetapi juga masyarakatnya.

7. Masalah Biaya

Persoalan yang paling krusial yang berpotensi menghambat pengerjaan proyek ini adalah masalah ketersediaan dana. Sekedar gambaran, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Konsultan Senior dari Kantor Iklim Pemerintah Kota Rotterdam John Jacobs, menunjukkan bahwa pembangunan tanggul raksasa ini menghabiskan dana hingga miliaran dollar Amerika13. Karena itu, Jacobs mendorong Pemda DKI untuk melibatkan pihak swasta dalam proyek ini. Tetapi ia mengakui Pemerintah Kota Rotterdam tidak masuk dalam satu investor karena keterbatasan dana.

Terkait dengan besarnya dana yang dibutuhkan, Gubernur Fauzi menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak mungkin mampu menyediakan dana sebesar itu dari APBD. Masalah ini hanya bisa diatasi dengan melibatkan pihak swasta. Dia berencana akan menggunakan studi public private partnership untuk investasi pembiayaan14. Sektor publiknya adalah pemerintah pusat dan daerah, sedangkan private-nya adalah perusahaan swasta.

Pemprov DKI saat ini, kata Fauzi, belum melakukan perhitungan biaya, mengingat dana yang dibutuhkan untuk proyek pengendalian banjir ini sangat besar. Yang bisa dilakukan oleh Pemprovi DKI saat adalah menyusun konsep pembangunan berdasarkan kerja sama pemerintah dan swasta.

Menurut Gubernur, dengan dilibatkan pihak swasta dalam pembangunan Tanggul laut, maka akan mengubah pola pikir dan pola tindak dari pemerintahdan pemangku kepentingan. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak bisa menyatakan sebagai satu-satunya pengambil kebijakan karena sektor swasta juga harus mendapatkan keuntungan. Solusinya adalah harus saling menguntungkan.

Terkait dengan perkiraan investasi untuk pembangunan Tanggullaut raksasa di pantai utara Jakarta ini, Fauzi belum bisa memprediksi jumlah biayanya.

Tetapi banyak pihak melihat proyek ini sangat visibel bagi investor, sehingga masalah soal pendanaan bukan lagi menjadi hal yang krusial. Namun ini juga sangat tergantung apa yang harus dijual kepada investor sehingga tertarik untuk mendanai mega proyek ini. Menurut Sawarendro, yang paling penting untuk dilakukan adalah harus jelas aturan main, siapa melakukan apa. Investor akan tertarik ikut mendanai pembangunan tanggul raksasa ini, kalau tanggul ini ditingkatkan fungsinya, misalnya tidak hanya untuk mencegah banjir rob atau hempasan gelombang laut, tetapi juga di atas tanggul ini dibangun tempat rekreasi yang mewah, dan juga jalan tol yang menghubungkan bandara dan tempat-tempat strategis lain di Jakarta. Tanggul ini juga tidak perlu mengakuisisi lahan, karena dibangun jauh dari daratan.

Konstultan Gubernur DKI itu memperkirakan kompensasi untuk mengelola jalan tol atau tempat-tempat rekreasi yang diberikan kepada investor, membuat proyek ini menarik bagi banyak investor. Hanya yang perlu dilakukan saat ini, tuturnya, adalah pendistribusian tugas yang jelas, yakni apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI sebagai regulator dan apa yang harus dilakukan investor.

Developer yang selama ini bergelut dengan kegiatan reklamasi pasti tertarik mendanai proyek ini. Umumnya properti yang dibangun di atas tanggul dengan mengarah ke laut selalu habis terjual. Hal ini bisa kita belajar banyak dari negara tetangga Singupura. Properti yang dibangun di atas lahan reklamasi di Singapura sangat laku keras. Nah, ini seharusnya yang bisa dijual pemerintah kepada investor, sehingga soal dana tidak ada masalah.

Tentu pertanyaan yang harus segera dijawab adalah apa sebenarnya yang paling mendesak dilakukan Pemda saat ini? Pertama Pemda harus mempunyai mimpi, dan kemudian mimpi itu diwujudkan dalam bentuk menyusun desain serta rencana yang bisa dibiayai oleh orang lain. Nah, dalam kaitan dengan pembangunan tanggul raksasa ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang menyiapkan aturan main, sedangkan pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada investor. Dengan demikian soal masalah biaya bisa teratasi, hanya tinggal bagaimana me-manage atau mengelola biaya.

8. Hambatan dan Tantangan

Dari seluruh uraian di atas, kita melihat sebenarnya tidak ada hambatan atau tantangan yang signifi kan dalam menyuseskan proyek ini. Yang dikhawatirkan selama ini yang membuat proyek ini berhenti di tengah jalan adalah masalah pembebasan lahan dan biaya. Tetapi kedua masalah ini sudah dijabarkan solusinya. Akuisisi lahan tidak ada, karena tanggul raksasa ini dibangun di tengah laut. Kemudian soal biaya, Pemprov DKI tidak akan mengeluarkan biaya dari APBD yang jumlahnya terbatas, karena masalah biaya diatasi dengan melibatkan pihak investor.

Hanya mungkin dampak yang bakal terjadi, pasca pembangunan ini akan terjadi pembelokan arah gelombang laut. Tentu yang berdampak langsung adalah kawasan Tangerang dan Pantai Bekasi Utara, misalnya terjadi abrasi. Tetapi masalah ini akan dikaji secara mendetail pada saat pradesain. Nanti saat membuat desain akan dihitung ke mana saja arah gelombang, beloknya ke sisi mana, dan akan memantul ke mana saja. Semuanya akan dibuat studi khusus. Tetapi masalah ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena sudah ada teknologinya saat ini.

Salah satu teknologi yang mungkin bisa dikembangkan adalah bentuk tanggul yang disesuaikan dengan arah gelombang angin, sehingga tidak merusak kawasan lain. Teknologi ini digunakan setelah belajar dari pengalaman membuat lapangan terbang Nugarah Rai, di Denpasar, Bali. Lapangan ini dibangun dengan menjorok ke laut, sehingga tampaknya seperti melawan alam. Biasanya kalau kita melawan alam, maka alam secara otomatis melawan kita.

Pembangunan bandara itu ternyata berdampak pada arah gelombang, akibatnya ada pulau yang hilang. Hal ini bisa dijadikan sebagai contoh yang baik, yaitu bagaimana seharusnya membangun sebuah kawasan yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa korban bagi yang lain. Ketika bendungan ini dibangun, maka tentu akan berdampak kawasan sekitar Tangerang dan Bekasi. Karena itu, sebelum dibangun dibuat studi khusus sehingga pembangunan ini tidak berdampak buruk bagi kawasan lainnya. Dalam studi itu nanti akan dilakukan simulasi, misalnya kalau Tanggul tersebut dibangun di daerah A maka air laut akan terkumpul di mana saja nanti. Dari simulasi itu nanti kita akan mendapatkan sebuah informasi kira-kira di mana saja posisi yang tepat Tanggul itu dibangun, sehingga tidak merusak wilayah sekitarnya. Memang belum ada studi yang komprehensif dan luas tentang masalah ini. Tetapi dalam konsep pradesain sudah ada upaya bagaimana Tanggul ini bisa melindungi seluruh wilayah DKI dari ancaman banjir.

Diperkirakan yang akan menentang pelaksanaan proyek ini adalah para aktivis lingkungan, terkait dengan perubahan biota laut. Tapi masalah ini kita bisa atasi dengan mengundang para pakar dari Belanda yang berpengalaman dalam menanganani proyek seperti ini. Tidak hanya itu, kita juga akan mengundang pakar dari Rusia dan Korea yang sudah berpengalaman membangun Tanggul laut. Bila perlu semua pemangku kebijakan dimasukkan dalam tim Amdal. Karena itu proyek ini dimasukkan dalam Amdal, dan disitu akan dilihat apa dampak pembangunan ini terhadap masyarakat sekitar dan siapa saja yang dirugikan. Semua dibicarakan secara terbuka. Selanjutnya, kelompok-kelompok yang menentang proyek ini diundang untuk melakukan diskusi bersama. Dalam diskusi itu nanti semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk berbicara, misalnya kalau bukan Tanggul ini sebagai upaya untuk menyelamatkan Jakarta, maka apa gagasan alternatif lainnya untuk menyelamatkan Jakarta yang berkelanjutan (sustainable).

sumber : Buku Obsesi Spektakuler Pemprov DKI Tanggul Raksasa Dari Kanal sampai Bendungan Laut


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map