Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3052

    Nala Jati:

    Hai Pemprov DKI Jakarta, saya hendak menanam satu pohon dihalaman muka rumah yang lahannya sudah say...

    dedi:

    pak gub tlg di sidak sekali2 kelurahan kalibaru kecamatan cilincing,kasie pemerintahan&trantib; seri...

    linda:

    Selamat sore... Mohon informasi bagaimana cara pengurusan pembuatan AKTE KEMATIAN dan persyaratan ap...

    Faqih:

    Lapor, Dibelakang Asrama Brimob Cipinang banyak warga yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai...

    Mohamad:

    Mohon konfirmasinya apakah KTP model lama masih berlaku pada tahun 2015 nanti? saya sudah hampir 2 t...

  

Persaingan antara Manusia dan Air: Upaya Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Posted: Jun 22, 2012 Category: jakarta banjir
 

Pengendalian banjir di Jakarta merupakan salah satu prioritas penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu dipantau setiap saat terutama pada musim penghujan. Dalam menanggulangi banjir Pemerintah DKI Jakarta percaya bahwa upaya pengendalian hanya akan efektif bila dilaksanakan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan semua Pemerintah Daerah di sekitar Jakarta; karena banjir dan perubahan iklim tidak mengenal batas-batas wilayah administrasi. Unsur-unsur alam ini jauh lebih berkuasa daripada wilayah administrasi yang diatur oleh manusia.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana kerja khusus untuk menangani banjir di wilayah DKI Jakarta. Salah satu program dari rencana kerja tersebut adalah pembangunan Banjir Kanal Timur, yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta, kira-kira seperempat dari luas keseluruhan Kota Jakarta. Dengan adanya Banjir Kanal Timur, kemungkinan terjadi banjir di kawasan ini akan menjadi relatif kecil. Kegiatan lain yang juga terus dilakukan adalah pengerukan sungai-sungai dan saluran-saluran air. Ketika banjir besar terjadi pada tahun 2007 ada 78 titik genangan air yang menghambat kehidupan rutin warga masyarakat Jakarta. Dengan program pengendalian banjir yang dilaksanakan sejak tahun 2007, 16 dari genangan tersebut telah hilang dan ditargetkan pada tahun 2010, 40 genangan lainnya juga akan hilang. 

Dalam mengendalikan banjir, prinsip dasar yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah mengalirkan air sungai yang masuk ke Jakarta melalui pinggir kota dan langsung ke laut. Tujuannya adalah agar air yang datang dari daerah hulu di atas Jakarta tidak memasuki wilayah-wilayah tengah Kota Jakarta, tetapi dialirkan langsung menuju laut melalui Banjir Kanal Barat dan Cengkareng Drain di bagian Barat dan di bagian Timur melalui melalui Banjir Kanal Timur dan Cakung Drain.

Sementara itu, kawasan Jakarta Selatan yang permukaan tanahnya relatif tinggi dibuatkan drainase yang akan menyalurkan air secara alamiah dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Di daerah-daerah yang lebih rendah, di mana genangan air tidak dapat mengalir ke mana-mana, digunakan sistem polder – yaitu sistem yang akan mempompa keluar air yang mengenangi daerah-daerah yang rendah dan mengeringkan daerah rendah ini dari genangan air. Sistem polder adalah suatu cara penangangan banjir dengan bangunan fisik yang terdiri dari sistem drainase, kolam retensi (penahan), tanggul yang mengelilingi kawasan daerah rendah, serta pompa dan atau pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan. Air hujan yang jatuh dalam kawasan ini dialirkan oleh saluran air serta waduk dan dari waduk air ini dipompa ke laut.

Air dari genangan-genangan akan ditampung dalam waduk dan tanggul dan dipompa ke saluran-saluran pengendali, kemudian dialirkan ke Banjir Kanal Barat atau Banjir Kanal Timur yang mengalir ke laut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melestarikan situ-situ untuk menjadi penampung air sementara.

Upaya pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya dilaksanakan semata-mata melalui pembangunan infrastruktur seperti saluran, waduk dan kanal, tetapi juga melalui pendekatan perubahan perilaku penduduk yang tinggal di Jakarta. Banjir di Jakarta tidak pernah dapat dipisahkan dari faktor manusia yang hidup di wilayah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua pendekatan dalam pengendalian banjir, yakni pendekatan struktural dan non-struktural.

pengendalian banjir

Meskipun demikian pengendalian banjir di kawasan DKI khususnya di bagian Barat Jakarta kian hari bertambah parah, hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang drastis dibagian hulu daerah aliran sungai (DAS) Kali Pesanggrahan dan Kali Angke. Daerah yang tadinya hanya dipergunakan untuk sawah maupun kebun, sekarang telah berubah fungsi menjadi daerah perumahan seperti: Perumahan Cinere, Bintaro, Pandeglang, BSD Serpong dan puluhan lokasi perumahan lainnya. Air hujan di daerah ini yang tadinya teresap kedalam tanah, sekarang mengalir langsung masuk ke Kali Pesanggrahan dan Kali Angke, akibatnya run off  meningkat dan kedua sungai ini dipaksa menampung aliran air yang tinggi.

Situasi ini makin parah sejak tanggul Situ Gintung rusak, dimana sebelumnya aliran air dapat ditampung terlebih dahulu di Situ Gintung (daerah retensi) sehingga pengaliran air ke laut dapat dikendalikan bertahap dan tidak terjadi sekaligus. Tetapi sekarang tidak demikian halnya, air dari hulu langsung dialirkan ke Jakarta, dan bila curah hujan di hulu sedang tinggi maka tidak ada lagi pengendaliannya karena Situ Gintung tidak berfungsi lagi. Sekarang ini sangat dikhawatirkan Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Cengkareng Drain tidak akan mampu lagi menampung limpahan air yang datang dari hulu sehingga terjadilah banjir karena kali-kali tersebut luber.

Hal ini dapat diibaratkan menuangkan air kedalam sebuah gelas, yang bila dilakukan perlahan-lahan maka air tidak akan luber tetapi bila dilakukan sekaligus maka air akan langsung tumpah ke tanah. Situ Gintung terletak di Provinsi Banten dan perbaikannya memerlukan koordinasi Pemerintah Pusat.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun Drainase Cenkareng II (lihat gambar di atas) guna menanggulangi limpahan air dari hulu.

Sejak tahun 2007,  pendekatan struktural Pemerintah DKI Jakarta difokuskan pada enam aspek, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah.

1. Pembangunan Banjir Kanal

Banjir Kanal Timur mulai dibangun tahun 2003 dan selesai serta mulai dipergunakan pada bulan Januari tahun 2010. Dalam membangun Banjir Kanal Timur, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembebasan lahan. Di DKI Jakarta hampir tidak ada lahan yang tidak dimiliki oleh penduduk. Banjir Kanal Timur memiliki panjang 23,5 km dan membentang dari Cipinang di Jakarta Timur hingga kawasan Marunda di Jakarta Utara. Banjir Kanal Timur yang juga disebut sebagai saluran kolektor atau penampung ini memotong lima sungai, yakni Sungai Cipinang, Sunter Buaran, JatiKramat, dan Cakung, dan memiliki kedalaman antara 4 sampai 7 meter.  Lebar Banjir Kanal Timur tidak sama dari hulu ke hilirnya, di hulunya adalah 100 meter dan dibagian muara 200 meter serta rencana untuk marina di daerah Rorotan (Ujung Menteng) lebarnya 300 meter.

Banjir Kanal Timur sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Pemerintah Kolonial Belanda tetapi tidak pernah terwujud. Tahun 1973 ada kajian oleh konsultan Belanda yang menyarankan Banjir Kanal Timur disambung dengan Banjir Kanal Barat, sehingga akan berbentuk seperti huruf U (lihat gambar di atas). Sekarang Banjir Kanal Timur sudah berfungsi dan Banjir Kanal Barat menjadi lebih efektif dalam mengendalikan aliran air dari daerah hulu. Dengan selesainya pembangunan Banjir Kanal Timur, banjir di kawasan timur dan utara Kota Jakarta, yang mencapai sekitar seperempat luas kota, tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya lagi.

Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat dibangun dengan tujuan untuk menyalurkan aliran air hujan dan air dari hulu langsung ke laut, sehingga air tidak menggenangi Jakarta yang 40% wilayahnya berupa dataran rendah yang memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Kedua kanal tersebut dapat diibaratkan sebagai jalan tol untuk air di Jakarta agar dapat cepat sampai ke laut tanpa harus berhenti di tengah perjalanan dan menyebabkan genangan atau banjir. Sebelum Banjir Kanal Timur terbangun, air dari hulu akan masuk ke berbagai saluran-saluran air besar maupun kecil yang ada, dan bila saluran-saluran ini tidak mampu lagi menampung volume air yang ada, banjir akan terjadi.

Banjir parah terakhir yang terjadi di DKI Jakarta adalah tahun 2007. Pada waktu itu Banjir Kanal Timur belum selesai karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi masalah pembebasan lahan. Banjir tahun 2007 menewaskan 57 orang, memaksa 422.300 orang mengungsi dan menyebabkan 1500 rumah rusak atau hanyut terbawa air. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar USD 695 juta.

banjir kanalSelain membangun Banjir Kanal Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Banjir Kanal Barat, terutama dengan meningkatkan kapasitas air yang dapat ditampung. Sejak Banjir Kanal Barat dibangun pada tahun 1920 sampai tahun 2006, kanal buatan Pemerintah Kolonial ini belum pernah dikeruk atau dibersihkan sehingga terjadi pendangkalan. Selama berpuluh-puluh tahun endapan lumpur yang terbawa air dari hulu terdampar di Banjir Kanal Barat, demikian pula sampah dan endapan-endapan akibat aktivitas manusia terbawa dari saluran-saluran lebih kecil yang masuk ke saluran ini. Pendangkalan Banjir Kanal Barat mengurangi kapasitas air yang dapat ditampungnya.

Pada tahun 2006 pemerintah mengganti tembok di kedua sisi Banjir Kanal Barat dengan beton, dan tingginya dinaikkan sekitar satu meter. Tembok di kedua tepi Banjir Kanal Barat tersebut sebelumnya hanya berupa tanah dan belum pernah dirubah semenjak dibangun pada zaman Belanda.

Banjir Kanal Timur yang bermuara di Laut Jawa akan mengurangi banjir di sekitar seperempat wilayah Kota Jakarta kawasan Timur dan Utara.

 

Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Timur di bagian hulu : di sekitar Jembatan Halimun dan Jembatan MS. Mansur

jembatan jalimun

Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat di bagian Hilir: Di sekitar Jembatan Kali Anyar dan Jembatan Latumenten

kanal barat

Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat di Bagian Hilir : Di sekitar Jembatan Kali Anyar dan Jembatan Latumenten

 

2. Program Normalisasi Sungai dan Saluran

Ketiga belas sungai yang mengalir di Jakarta menjadi unsur penting dalam tata kelola air dan pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah melakukan normalisasi sungai adalah untuk menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu sehingga sungai tersebut mampu mengalirkan air sampai pada tingkat tertentu sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan kemacetan aliran air.

Upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai. Pelebaran sungai juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air ke laut. Dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat karena Jakarta menjadi tumpuan untuk mendapatkan mata pencaharian, permukiman ilegal dapat ditemukan di mana-mana. Bantaran sungai menjadi sasaran utama bagi rumah-rumah ilegal ini, karena dekat dengan sumber air. Semakin banyak rumah yang dibangun di bantaran sungai-sungai yang melewati Jakarta ini, akan semakin sempit sungai tersebut, dan semakin rendah kemampuannya untuk menampung air dan semakin tinggi kemungkinan untuk menimbulkan banjir dan genangan air di sekitar permukiman yang letaknya dekat sungai.

Program pengerukan sungai di Jakarta dilakukan secara sistematis dan terencana mulai tahun 2008. Pada tahun tersebut pemerintah mengeruk 6 segmen sungai yang kondisinya sudah kritis. Program ini dilanjutkan pada tahun 2009 dengan pengerukan 66 segmen sungai. Program akan diteruskan pada tahun 2010 dengan pengerukan 6 segmen sungai di lima Wilayah Kota Jakarta. Pada tahun 2010 pemerintah juga akan melakukan pembersihan sampah di lima Wilayah Kota Jakarta dan membangun instalasi penyaringan sampah di sungai-sungai yang memiliki volume sampah yang besar.

 

A. Normalisasi Sungai

Salah satu program normalisasi sungai yang berskala cukup besar adalah program normalisasi Kali Angke yang dimulai tahun 2003. Sebelum normalisasi lebar Kali Angke hanya 5 meter dan sesudah normalisasi dan dibersihkan bantarannya, lebar sungai ini menjadi 40 meter. Penduduk Kali Angke yang telah lama tinggal di gubuk-gubuk ilegal di bantaran Kali Angke dipindahkan ke rumah susun di Muara Angke dan Cengkareng.

Normalisasi Kali Angke setelah diadakan penataan

kali angke

 

normalisasi 1

B. Pemeliharaan Sungai di 14 Lokasi

 

Pemeliharaan sungai merupakan kegiatan rutin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dengan mengeruk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan sampah.

normalisasi2

 

C. Antisipasi dan Pembuatan Tanggul

 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang laut yang sering disebut sebagai banjir rob.  Banjir tersebut tidak saja disebabkan oleh kenaikan tinggi permukaan air laut akibat pasang surut laut tetapi juga karena banyak lokasi di pesisir utara Jakarta memang berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut, sehingga bila terjadi gelombang pasang laut agak besar banjirpun melanda permukiman warga. Naiknya gelombang pasang laut dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti dorongan air, angin dan fenomena-fenomena alam lain yang sering terjadi di laut.

Pasang tinggi dan surut terendah gelombang air laut ini juga mempunyai siklus kedatangan yang panjang maupun pendek. Siklus terpanjang pasang-surut terjadi setiap 18,6 tahun dan siklus pendek bisa hanya 12 jam, 24 hari, 6 bulan dan 1 tahun. Pada tahun 2008 terjadi siklus panjang 18,6 tahun yang menyebabkan banjir besar akibat pasang di pesisir Jakarta yang mencapai ketinggian 2 meter lebih.  Periode 18,6 tahun ini terjadi karena menurut analisis seorang ahli tata air Belanda, Aart R Van Nes, posisi matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus pada Bulan Juni tahun 2008. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut ekstrim yang siklusnya terjadi 18,6 tahun sekali juga menimpa banyak tempat di seluruh dunia. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Delft Hydraulics menyebutkan bahwa air pasang yang cukup signifikan di Teluk Jakarta terjadi pada bulan Juni 2008.

Banjir rob tidak saja disebabkan oleh gelombang pasang laut yang tinggi tetapi juga oleh kenyataan bahwa banyak lokasi di pesisir Utara Jakarta ini merupakan dataran rendah yang berada di bawah permukaan laut. Ada tanda-tanda bahwa lokasi-lokasi ini masih terus mengalami penurunan muka tanah yang disebabkan oleh penyedotan air bawah tanah oleh penduduk Jakarta untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari dan untuk industri.

Hal ini sudah menjadi salah satu perhatian utama Gubernur DKI yang mengatakan bahwa di kawasan bisnis dan industri tertentu, dalam 20 tahun terakhir terjadi penurunan permukaan tanah sampai 1,5 meter. Akibatnya, ke depan warga Jakarta terancam kekurangan air bawah tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul Rob Muara Angke, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian Pantai Utara Jakarta pada tahun 2008 dan 2009 untuk melindungi warga dari banjir rob. Tanggul beton maupun tanggul batu kali yang dibangun panjangnya kurang lebih 3000 meter dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 sampai dengan 3 meter di atas permukaan tanah. Jika terjadi pasang naik, limpahan air laut akan tertahan tanggul beton dan tidak membanjiri warga. 

Tanggul penahanan banjir rob yang lengkap dengan trotoar yang cukup lebar di Pantai Marunda kini malah menjadi tempat rekreasi yang ramai dikunjungi warga Jakarta yang ingin bersantai di tepi pantai dengan gratis.

Pembangunan Tanggul Rob di Cilincing dan Marunda Pantai Utara Jakarta

peta4

tanggul

penataan1

D. Penataan Kali dan Saluran

Selain memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran-saluran air, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya membuat lokasi-lokasi ini menjadi lebih nyaman bagi warga. Pinggiran sungai dan saluran yang sebelumnya terbuat dari tanah dilapisi dengan beton untuk mengukuhkan dinding-dinding sungai dan saluran air sehingga mampu menahan volume air yang besar. Selain membangun trotoar yang lebar pemerintah juga dan menanami tepi sungai dan saluran air dengan pepohonan.

penataan2

E. Pembangunan Pompa

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam strategi pengendalian banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemasangan pompa-pompa air terutama di Jakarta bagian utara yang lokasinya berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut. Bila volume air dari hulu Jakarta sedang tinggi dan melebihi kapasitas tampung sungai dan saluran air yang ada, terjadilah genangan-genangan yang mengganggu kehidupan warga Jakarta. Satu-satunya cara untuk mengeringkan genangan air adalah dengan memompa air yang menggenang dan mengalirkannya ke saluran air yang yang mengalir langsung ke laut.

Selain memasang pompa-pompa yang berkekuatan besar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun sistem polder di semua Wilayah DKI Jakarta yang sering mengalami penggenangan air.  Sistem polder adalah suatu cara penangangan banjir dengan bangunan fisik yang terdiri dari sistem drainase, kolam retensi (penahan), tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan atau pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan. Semua elemen di atas memainkan peran penting dalam melindungi wilayah dari banjir. Keunggulan sistem polder adalah kemampuannya mengendalikan banjir dan genangan akibat aliran dari hulu, hujan setempat dan naiknya air laut.

Kunci utama sistem poder adalah tanggul atau waduk. Tanggul berfungsi untuk menahan air dari luar area, sedangkan waduk berfungsi untuk menampung air baik dari dalam maupun luar area.  Pompa-pompa air berfungsi untuk membuang air dari dalam waduk.
 
Setiap saat air meninggi dengan cepat pompa akan mengalirkan air ke laut. Sampai sekarang sudah dibangun 32 sistem polder di wilayah Jakarta dan pemerintah sedang menyiapkan untuk membangun 15 sistem polder lagi.
 
pompa

Sumber : Buku Mengapa Jakarta Banjir ? Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map