Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2977

    mandala:

    kpd, humas pemda dki. dimana saya dapat men-download DPA APBD 2014, kel gunung sahari utara? yg ter...

    Lie:

    Sore Pak, saya ingin bertanya, apakah diperlukan permintaan PM1 dan PM2 sebagai persyaratan perijina...

    Nendra:

    Selamat pagi Humas DKI Jakarta. Saya ingin melaporkan tentang kemacetan yang sering terjadi di perem...

    hendriko:

    ass.... humas DKI jakarta..untuk surat surat lainnya sudah lengkap hanya terkendala pada akte cerai ...

    hendriko:

    ass.... humas DKI jakarta.. saya ingin membuat kk baru atau pisah kk dari mantan istri saya, tp saya...

  

Kanal Timur

Posted: Oct 22, 2011 Category: jakarta banjir
 

Gagasan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan wujud nyata dari gagasan besar pembangunan Banjir Kanal Jakarta yang digagas oleh Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW, cikal bakal Departemen PU, yang dirilis tahun 1920. Banjir Kanal Jakarta merupakan kanal yang dibuat agar aliran Sungai Ciliwung melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Batavia. Rencana pembangunan kanal ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya (1918). Inti konsep ini adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta, termasuk juga disarankan adalah penimbunan daerah-daerah rendah.

Antara tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan Banjir Kanal dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.

Dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah “Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta” pada Desember 1973. Berdasarkan rencana induk1 ini, pengendalian banjir Jakarta akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota.

Terusan itu akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota. Kelak, terusan itu akan dikenal dengan nama Banjir Kanal  Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur. Ini adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.

Untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur dibangun Banjir Kanal Timur. Proyek Banjir Kanal Timur dicanangkan sejak 1973, mengacu pada masterplan buatan Netherlands Engineering Consultants (Nedeco). Rancangan ini didetailkan lagi lewat desain Nippon Koei pada 1997. Namun penggalian kanal pertama kali baru dimulai pada 2003.

trace

Tujuan pembangunan BKT, selain untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, tetapi BKT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air.

BKT berfungsi untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar. Rencana pembangunan BKT tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 Provinsi DKI Jakarta.

BKT melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,6 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri dari biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

Kritik Terhadap BKT

Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang menghabiskan dana kurang lebih Rp 5 triliun mengundang banyak kontroversi. Berbagai kritik pun dilemparkan kepada pengambil kebijakan yang menyelenggarakan mega proyek itu, mulai dari tukang sayur hingga para pejabat berdasi yang merasa gerah dengan proyek itu. Pertanyaan pun bertubi seputar manfaat proyek. Setelah dikoleksi ribuan pertanyaan maka sebenarnya hanya satu pertanyaan yang paling penting, apakah proyek Banjir  Kanal Timur sungguh-sungguh bisa membebaskan Kota Jakarta bagian timur dari banjir?

Menjawab pertanyaan yang terasa menohok itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek itu, tidak berpretensi bahwa proyek itu dapat menyulap Jakarta dalam waktu super singkat menjadi kota bebas banjir. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ancaman banjir yang selalu membuat warga ibu kota hiruk pikuk menyambut kedatangan tamu yang tidak diundang itu. Tentu ada banyak pilihan. Namun segera disadari, membangun BKT merupakan satu dari sekian ribuan pilihan yang paling rasional dan paling mungkin untuk dilakukan sesuai dengan kemampaun Pemprov DKI. Pada sisi ini pun Pemprov menyadari bahwa mengurai masalah banjir di Jakarta, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun prasarana penangkal banjir ternyata begitu sulit dan kompleks, barangkali sekompleks mengurus warga Jakarta yang berasal dari beragam latar belakang, dengan memiliki kepentingan seribu satu macam. Terasa begitu mustahil untuk menjawab begitu banyak kepentingan. Namun bagaimana pun keputusan tetap harus diambil untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir.

BKT

Inilah segelintir persoalan yang berusaha untuk dituturkan dalam bab ini. Sorotan permasalahan dimulai dengan latar belakang rancangan proyek dibuat, tujuan proyek. Kritik dari berbagai pihak yang memberikan bumbu tersendiri saat proyek itu sedang dalam proses pelaksaanan tetap ditampilkan. Kritik pun tetap dihargai, karena selalu ditempatkan sebagai sarana refl ektif tapi sekaligus korektif untuk menuju kepada sebuah kesempurnanan.

Saat mulai dibangun proyek BKT berbagai macam kritik muncul ke permukaan. Tetapi kalau ditelusuri kembali ke belakang terkait dengan fenomena banjir, kritik terhadap penangan banjir sudah lama mencuat. Kritik terhadap penanganan banjir di Ibu Kota sebenarnya sudah mencuat hanya beberapa tahun setelah rencana induk pengendalian banjir diketok pada 19732. Kritik itu terkait dengan rencana yang memuat rancangan saluran kolektor di sisi timur Jakarta yang kini dikenal dengan Banjir Kanal Timur.

Kritik tersebut muncul beberapa kali dalam laporan jurnalistik yang diterbitkan sejumlah berkala 1974-1978. Maket pembuatan Banjir Kanal Timur  Maklum, dalam kurun waktu tersebut, setiap kali musim hujan tiba Jakarta selalu kebanjiran, yang terbesar pada 1976.

Kritik paling kencang yang muncul ketika itu adalah mulai maraknya pembangunan vila-vila di kawasan hulu Sungai Ciliwung, sungai utama yang membelah Jakarta. Untuk kepentingan pariwisata saat itu, pembangunan vila tersebut berlangsung nyaris tanpa kendali.

Sementara pada saat yang sama, saluran kolektor di sisi timur Jakarta itu juga tidak kunjung dibangun. Usaha pembebasan lahan sebetulnya sempat dilakukan. Namun, karena tidak didukung political will dan dana yang kuat, upaya itu pun berhenti, sampai 30 tahun kemudian. Baru pada 10 Juli 2003 - setahun setelah banjir besar 2002 proyek pembangunan saluran sepanjang 23,6 km dengan lebar 100m-300 m tersebut kembali dicanangkan dan selesai pada tahun 2010.

Dalam pelaksanaannya, lagi-lagi proyek tersebut terbentur kendala. Terutama oleh perkara pembebasan tanah yang sebagian besar dimiliki warga dan swasta. Tidak jarang, di beberapa tempat terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan lahan.

maket

Kritik terbaru untuk penanganan banjir datang dari “National Open Network Conference II33 Konferensi ini dihadiri para spesialis penanganan banjir dari sejumlah lembaga a.l. World Meteorological Org., UN Educational, Scientifi c & Cultural Org., World Bank, Netherlands Education Support Offi ce, US Agency for International Development,  dan Asian Development Bank.“ yang mengadakan konferensi bertemakan “Manajemen Banjir” yang berlangsung di Hotel Grand Kemang, Jakarta tahun 2010. Konferensi ini digelar oleh CKNet-Ina.

Dalam konferensi itu terungkap bagaimana pendekatan penanganan banjir yang selama ini diupayakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI ternyata menyimpan paling sedikit tiga mitos yang sedemikian rupa membuat upaya penanganan  banjir menjadi tidak maksimal.

Mitos pertama, Banjir Kanal Timur adalah proyek yang akan menjawab ancaman banjir di Jakarta. Perlu diketahui bahwa asumsi-asumsi yang dipakai dalam proyek ini adalah asumsi yang dirumuskan pada 1920-an yang kini sudah tidak relevan.

Konsep Banjir Kanal Timur datang dari konsep penanggulangan banjir buatan Van Breen, tak lama setelah Batavia dilanda banjir besar pada 1918. Saat itu, Breen memperkenalkan konsep pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota.

Breen merancang dua saluran kolektor yang mengepung kota guna menampung limpahan air untuk selanjutnya dialirkan ke laut. Saluran pertama menyusuri tepian barat kota, yang kedua melalui tepian timur kota.

Dua saluran itu ditujukan membelokkan aliran air, sehingga tidak langsung menerjang pusat kota. Breen membangun saluran yang menyusuri tepian barat dahulu karena sisi itulah yang terdekat dengan pusat Kota Batavia.

Saluran barat yang mulai dibangun mulai 1922 itulah yang kini dikenal sebagai Banjir Kanal Barat, membentang dari Manggarai ke Muara Angke. Sedangkan saluran timur, ketika itu dirancang dengan perkiraan kota akan terus tumbuh ke arah timur, tidak sempat dibangun karena perang dunia kedua.

Tetapi apa yang terjadi kemudian ternyata kota Jakarta tidak berkembang ke timur, tetapi justru berkembang ke arah selatan. Padahal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 1985-2000 dan juga 2000-2010, kota Jakarta dirancang untuk didorong ke barat dan ke timur yang ditandai dengan pembentukan sentra primer baru.

penguatan

Kedua, keberadaan BKT akan mengurangi banjir hingga 40 persen seperti yang diungkapkan beberapa pejabat teras DKI. Prediksi ini pun dikritik karena tidak tidak pernah  ada paparan pasti tentang perhitungan tersebut. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya angka itu. Definisi akan mengurangi banjir hingga 40 persen dinilai oleh beberapa pengamat banjir sangat kabur. Apakah yang dimaksud 40 persen itu dihitung dari luas daerah yang tergenang, atau 40 persen dari volume air yang tidak bisa ditampung oleh kapasitas drainase kota. Tentu, ini dua hal yang sangat berbeda.

Benar bahwa BKT yang menampung air dari Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Jati Kramat, dan Blencong dengan daerah tangkapan seluas 20.700 ha untuk dibuang ke laut melalui Marunda, akan mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan di Jakarta bagian timur.

Akan tetapi, ancaman banjir yang tidak disertai dengan perhitungan curah hujan rencana sebagai data pijakan mengenai kemungkinan frekuensi dan persentase banjir dalam kurun tertentu yang akuntabel, klaim-klaim pengurangan banjir itu dengan sendirinya menjadi bias.

Pada zaman Belanda misalnya, curah hujan rencana dihitung 20 tahun. “Sekarang kita tidak tahu berapa persisnya curah hujan rencana di DKI. Ada yang bilang 5 tahun, 10 tahun, tidak jelas,” kata Jan T.L. Yap, konsultan banjir dari CKnet-Ina untuk Bank Dunia-Indonesia.

Padahal, penentuan curah hujan rencana tersebut sangat menentukan jenis keputusan yang akan diambil dalam penanganan banjir, yang meliputi sisi ekonomi, engineering, sosial, dan juga lingkungan.

Dari ketiadaan penentuan curah hujan rencana ini pula, akhirnya, muncul mitos ketiga, yaitu Banjir Kanal Timur adalah solusi paling murah yang bisa diupayakan guna mengurangi risiko kerugian banjir di Jakarta. Para pendukung argumentasi murah di sini biasa membandingkan ongkos yang dikeluarkan untuk membangun Banjir Kanal Timur dengan rencana pembangunan 42 polder yang butuh total dana Rp 39 triliun.

Murah di sini menjadi mitos, karena seharusnya konsep murah itu tidak dibandingkan dengan ukuran APBD, tetapi dengan nilai kerugian yang dapat dimitigasinya. Dalam hal ini, areal mitigasi itu adalah Sunter, Cipinang, Buaran, Cakung, dan Kelapa Gading.

tebing bkt

Faktanya, apabila dibandingkan dengan kawasan lain yang justru tidak dilindungi, seperti di Jakarta bagian selatan seperti di Kemang atau Senayan, kawasan yang jadi target mitigasi Banjir Kanal Timur bukanlah kawasan yang bernilai tinggi.

Perlu segera ditambahkan, pembuatan jutaan lubang biopori di kawasan selatan Jakarta sudah pasti juga tidak akan bisa maksimal menggantikan peran kanal. Sebab lubang biopori itu sejatinya hanya akan bekerja optimal di wilayah hulu, di Bogor, bukan di hilir. Dengan tiga mitos tersebut, seharusnya pemprov mengkaji kembali rencana proyek banjir kanal tersebut. Perlu ada modifi kasi dengan situasi terkini, tentu dengan hitungan nilai risiko yang lebih akuntabel.

Proyek BKT Dikebut

Meskipun kritik datang bertubi-tubi, tetapi BKT tetap dilanjutkan. Karena itu, barangkali dua pepatah berikut ini cocok untuk diterapkan di sini: “Tidak ada gading yang tak retak” atau “biarlah anjing menggongong kafi lah tetap berlalu”. Kritik ini tidak akan menggugurkan niat Pemprov DKI untuk merealisasikan proyek BKT, karena kritik lebih dilihat sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Filsuf Yunani Sokrates, “Hidup tanpa digugat tidak layak untuk dihayati”. Ini juga yang dilakukan pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Ketika Fauzi Bowo memegang tampuk pimpinan di Provinsi DKI Jakarta, proyek BKT pun dikebut. Ini memang tidak lepas dari janji insinyur lulusan Jerman ini saat melakukan kampanye pemilihan Gubernur DKI. Saat itu Fauzi pernah melempar janji: “Serahkan masalah banjir pada ahlinya”. Menjelang pergantian tahun 2009 ke 2010, BKT memang telah mencapai laut.

Total biaya yang dihabiskan mencapai Rp 4,9 trilyun. Sebagian besar dana itu umumnya digunakan untuk biaya konstruksi dan pembebasan lahan. Kanal sepanjang 23,6 kilometer itu dimulai di Kelurahan Cipinang Besar, membelah kawasan timur Jakarta ke arah utara, hingga berakhir ke laut di kawasan Kelurahan Marunda, Jakarta Utara.

Meskipun proyek ini selesai sesuain dengan yang diperkirakan sebelumnya, Gubernur Fauzi merendah. Dia mengakui bahwa proyek antisipasi banjir itu memang jauh dari sempurna. Masih ada sejumlah titik di sepanjang  jalur Kanal Banjir Timur yang belum sempurna. Misalnya, target lebar badan kanal yang seharusnya 75 meter belum tercapai.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane. Menurut Pitoyo, pembangunan BKT memang belum optimal karena masih ada yang dalam tahap pekerjaan, tetapi semua akan diselesaikan pada waktunya.

Pitoyo optimis bahwa BKT akan menjadi pelengkap berbagai proyek pencegah banjir yang telah ada. Maklum, bicara soal banjir, Jakarta memang menjadi biangnya sejak dahulu kala. Banjir bandang Jakarta direkam sejarah terjadi  sejak 1614. “Kemudian banjir datang lagi ketika terjadi perubahan lahan. Belanda mengubah lahan kebun karet di kawasan Puncak dengan perkebunan teh pada 1920-an,” tutur Pitoyo.

Untuk mencegah banjir, ketika itu pemerintah kolonial Belanda membangun kanal yang kelak dikenal sebagai Kanal Banjir Barat. Saluran banjir ini membentang dari Kelurahan Manggarai hingga kawasan Muara Angke sepanjang 17,4 kilometer. Sebelumnya, Kanal Banjir Barat itulah yang selama ini bersusah payah meredam banjir bandang Jakarta. Toh, kemampuannya terbatas karena hanya bisa menaklukkan air bah sampai 370 meter kubik per detik.

Nah, Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur akan berpasangan, bahu-membahu mencegah banjir tahunan Jakarta. Kanal Banjir Timur didesain untuk menjaga lima daerah aliran sungai yang mengalir di Jakarta, yakni Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Dulu kelima aliaran sungai itu langsung bermuara ke laut, tetapi sekarang kelima sungai tersebut ditampung dulu di BKT, sebelum dibuang ke laut.

Dibandingkan dengan Kanal Banjir Barat, BKT memang mempunyai daya tampung lebih besar, dengan debit air hingga 390 meter kubik per detik. Selain itu, BKT juga dilengkapi dengan sistem kolam sedimen berukuran 300 x 350 meter di kawasan Ujung Menteng. Sistem kolam ini berguna untuk menangkap sedimen agar badan kanal tetap leluasa.

Bukan Zero Banjir

Terkait dengan bencana banjir yang terus menerus menggelontor ke wilayah DKI hampir setiap tahun, munculpertanyaan apakah proyek BKT bisa membuat Jakarta menjadi daerah zero banjir. Pertanyaan ini timbul utama terkait dengan mencuatnya anggapan bahwa proyek BKT dapat membebaskan Jakarta dari banjir. Anggapan ini memang tidak seluruhnya keliru, tetapi sebenarnya lebih sebagai sebuah harapan dari beberapa kelompok masyarakat yang selama ini menjadi langganan korban banjir.

Harus diakui bahwa proyek BKT bukan untuk menghilangkan banjir di kawasan yang membentang dari dari Jakarta Timur hingga Jakarta Utara, tetapi lebih sebagai sebuah upaya maksimal untuk mengurangi banjir. Hal ini ditegaskan oleh Pitoyo.Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane ini, proyek BKT bukan untuk membebaskan Jakarta dari banjir, tetapi untuk mengurangi risiko banjir di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa proyek BKT ini akan membuat Jakarta bebas banjir. Yang benar adalah mengurangi risiko banjir di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang luas wilayahnya mencapai 270 kilometer persegi. Wilayah inilah yang diamankan.

Dengan adanya BKT ini, maka aliran 5 sungai yang melintasi kawasan kawasan Jakarta Timur hingga ke Jakarta Utara dipotong dan mengalir ke BKT. Itu berarti kawasan tersebut tidak akan mendapatkan air banjir dari atas karena  alirannya sudah dipotong ke BKT.

Tetapi Pitoyo juga menegaskan, kalau hujan dari atas (air hujan yang turun di wilayah itu) tidak akan ditampung di BKT sehingga kawasan itu juga harus mempunyai sistem drainase yang baik. Meskipun kemungkinan genangan tetap ada, kalau hujan yang turun melebihi kapasitas, BKT tetap bisa meluap.

pintu air

Nah, untuk mengatasi dampak meluapnya air  tampungan BKT, dibuatlah tanggul beton dan memiliki daya kuat lebih baik sehingga menghilangkan kemungkinan tanggul jebol. BKT sendiri mampu menampung air hingga 390 kubik per detik.

Proyek BKT ini memang dirancang sesuai dengan rencana penataan ruang seluruh daerah aliran sungai di DKI sehingga bisa tertata dengan baik di samping sebagai pengendali banjir dan mengurangi genangan di 13 kawasan. Alur Kanal Timur dibuat sepanjang 23,6 km dengan lebar kanal 100-300 meter, dengan memotong sungai di bagian timur guna dialirkan langsung ke laut.

Tetapi harus dicatat juga bahwa dengan selesainya proyek ini tidak berarti persoalan banjir di Jakarta semuanya sudah teratasi. Ini adalah sebuah upaya untuk mengurangi banjir. Sebab kadang-kadang, tak ada angin tak ada hujan, air bah tetap rajin datang berkunjung. Itu gara-gara sistem tata air yang amburadul, sehingga banyak air yang menggenang. Apalagi, sejumlah wilayah di Jakarta berada lebih rendah dari ketinggian permukaan air laut.

Karena itu Pitoyo menegaskan bahwa sesungguhnya mencegah datangnya banjir bisa identik dengan mengelola suatu negara. Soalnya, banyak kepentingan yang terlibat. “Karena ada batas daerah, penduduk, kondisi sosial, dan lingkungan. Ada undang-undang dan peraturan yang harus ditaati,” katanya.

Persoalan yang senada secara lugas diungkapkan oleh pakar lingkungan dan drainase dari Universitas Indonesia, Elkhobar M. Nazech. Ia berpendapat bahwa proyek  BKT boleh jadi tidak banyak manfaatnya bila kebijakan penanggulangannya hanya sebagian dan masyarakat tetap tidak peduli lingkungan. Salah satunya, misalnya soal drainase perkotaan tadi.

Berdasarkan pantauan Elkhohar, masih banyak saluran air yang mampet dan tidak terpelihara. Padahal, salah satu syarat bebas banjir adalah sistem saluran air dan penggunaan lahan yang baik. Menurut Elkhobar, banjir Jakarta terjadi karena tiga hal. Pertama, meluapnya sungai-sungai yang melintasi Ibu Kota. Soalnya, ada 13 sungai di Jakarta yang harus dipelihara agar tetap baik. Jika badannya semakin sempit, tidak dapat menampung air yang masuk.

Penyebab kedua, dalam kondisi tertentu, air pasang laut dapat merambah sebagian wilayah Jakarta karena memang berada di bawah permukaan laut. Ketiga, sistem drainase perkotaan yang buruk, sehingga pada saat curah hujan tinggi, air meluap.

Perawatan sistem drainase memang perlu secara rutin dilakukan. Terakhir kali, Pemda DKI melakukan rehabilitasi dan berhasil mengangkat 1,5 juta kubik endapan lumpur dari 64 saluran air dan anak sungai di lima wilayah Jakarta. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp 154 milyar. Tapi sedimen dan perambahan lahan bantaran sungai seakan tak pernah habis.

Jika kondisi itu dibiarkan, ujung-ujungnya sumber air bersih semakin menyusut. “Pada saat ini, Jakarta sudah miskin air bersih. Dari Sungai Ciliwung saja tinggal 2,5 kubik per detik. Sumber air bersih dari Sungai Cipinang, Sunter, dan  yang lainnya lebih banyak bercampur dengan limbah kamar mandi dan dapur,” kata Pitoyo. Bersyukurlah, Jakarta masih memiliki Waduk Jatiluhur sebagai sumber air bersih.

Ampuh atau tidaknya BKT nanti bakal terlihat ketika banjir melanda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMG), bersama Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, menegaskan bahwa ancaman banjir melanda Jakarta biasanya mulai Desember lalu hingga Februari. Saat itulah BKT akan menunjukkan tajinya, apakah bisa menampung debit banjir.

muara bkt

sumber : Buku Obsesi Spektakuler Pemprov DKI Tanggul Raksasa Dari Kanal Sampai Bendungan Laut


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map