Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3026

    Rizki:

    Salam Persatuan Merdeka!, saya mengucakan selamat atas pelantikan Gebenur DKI Jakarta Bapak Basuki "...

    ismail:

    Yth. Pemprov DKI. kenapa pertanyaan saya mengenai syarat pecah PBB tgl 05-11-2014 belum ada tanggapa...

    firman:

    bendungan di jakarta bernama JEMBATAN. ambil contoh lagi di tendean. Jembatan di samping sekolah. be...

    firman:

    Yth Pak Ahok, saya kira ada banjir di kampung pulo dan rawajati disebabkan karena jembatan. Coba per...

    Suprapta:

    Yth Pemprov DKI, mohon kiranya bantuan uang pembinaan kepada atlet-atlet DKI yang diberikan secara l...

  

Kanal Jakarta dan Pengendalian Banjir

Posted: Oct 22, 2011 Category: jakarta banjir
 

Sejak zaman Belanda, Prof Herman Van Breen, seorang arstistek Belanda, menyadari bahwa kota Batavia memang tidak bisa bebas dari banjir. Karena itu, Pemerintah Kolonial Belanda membangun Banjir Kanal Barat dan Pintu Air Manggarai. Usaha ini pun disadari, tidaklah akan menyelamatkan Jakarta dari banjir.

Masalah banjir ini memang menjadi persoalan penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan banjir. Pemrov DKI sudah membangun Banjir Kanal Timur dan berbagai upaya lainnya untuk mengendalikan masalah banjir Jakarta.

Berikut ini bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan strategi pengendalian banjir.

STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR

A. Penyebab Banjir

Sebelum kita membahas lebih jauh langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah banjir, baiklah lebih dahulu melihat penyebab banjir yang terus menghantui DKI Jakarta setiap tahun. Sejauh ini ada ada dua faktor yang dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta, yang pertama faktor alam dan kedua faktor yang disebabkan karena perbuatan manusia. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor pemicu banjir di DKI Jakarta.

1. Masalah Topografi

Sekitar 40 persen atau 26.000 hektar wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan air pasang. Ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah dari elevasi pasang laut. Wilayah ini disebut  sebagai dataran banjir sungai, dan tentu saja sangat rawan dengan banjir4. Jakarta utara merupakan daerah yang sangat rentan terhadap banjir.

Lokasi yang terletak di bawah permukaan air pasang ini umumnya rawan banjir dan rawan genangan. Beberapa waktu lalu daerah-daerah seperti ini biasanya dijadikan sebagai tempat penampungan air banjir sementara (retarding basin). Namun dalam perkembangan selanjutnya daerah-daerah ini berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman yang relatif padat penduduk. Beberapa diantaranya adalah Gang Arus, Bidaracina, Bukit Duri yang ada di bantara Sungai Ciliwung. Kurangnya penyediaan drainase yang memadai dan pesatnya pertumbuhan pemukiman di daerah tersebut, dapat diindikasikan sebagai salah satu penyebab banjir.

2. Masalah Penurunan Tanah

Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, dalam 23 tahun terakhir ini yaitu dari 1987 hingga 2010 terjadi penurunan tanah di Jakarta kurang lebih 1,2 meter. Kalau dihitung secara rata-rata setiap tahun terjadi penurunan berkisar 2 cm hingga 5 cm. Ini termasuk perhitungan konservatif. Tetapi ada juga kelompok lain yang menghitung bahwa rata-rata penurunan setiap tahun sekitar 20 cm dan ini tentu saja terlalu ekstrem. Dinas PU Jakarta lebih menggunakan perhitungan konservatif.

Setelah dilakukan berbagai analisa dan investasi, penurunan itu dipicu, pertama karena pengambilan air tanah dalam yang berlebihan. Hal ini menyebabkan penurunan tanah semakin ekstrim terutama di Jakarta Utara. Banyak hotel dan pabrik yang dibangun di kawasan ini mengambil air tanah dalam. Hal ini terpaksa dilakukan karena tadinya tidak semua hotel  dan pabrik yang berada dalam lintasan kawasan itu mendapat pelayanan air dari PAM.

3. Tanah Jakarta tergolong muda

Berdasarkan catatan geologi batuan di wilayah DKI Jakarta tergolong masih muda, sehingga kalau dibebani berbagai macam bangunan di atasnya akan mengalami penurunan. Dalam sejarah geologi tanah di wilayah DKI dibentuk dari proses endapan marina, yaitu endapan pasir yang terbentuk selama berjuta-juta tahun yang menumpuk di atas tanjung dan teluk. Penumpukan itu lama kelamaan membentuk seperti sebuah delta. Karena itu Jakarta bisa juga disebut sebagai Kota Delta atau Kota Pantai. Struktur tanah yang ada tersusun dari batuan muda inilah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan tanah di Jakarta.

Menurut catatan Dinas PU DKI Jakarta, beberapa daerah yang mengalami penurunan, antara lain, daerah Thamrin, Sarinah, kawasan sekitar Jalan Haji Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Sunda, Jalan Jaksa, Jalan Cemara dan daerah Menteng. Sebelum tahun 2000 ke bawah, meskipun hujan lebat tidak ada genangan air yang cukup tinggi di daerah sekitar Thamrin. Tetapi di atas tahun 2000 sudah banyak genangan di kawasan ini. Setelah diselidiki dengan menggunakan berbagai alat ukur, kemiringan daerah Thamrin semakin berkurang sehingga tidak memudahkan air genangan tersalur, baik melalui saluran mikro maupun saluran makro. Itu berarti genangan itu tidak bisa mengalir secara gravitasi. Untuk mengeringkan genangan itu Dinas PU menyiasati dengan membangun Pompa Siantar di kawasan Thamrin agar kemiringan kali lebih tajam sehingga membuat air lebih mudah mengalir. Pada tahun 2009 juga dipasang pompa dengan elevasi yang lebih rendah untuk menambah kemiringan aliran yang ada.

4. Aliran 13 Sungai

Banjir juga disebabkan karena Kota Jakarta dilintasi oleh aliran 13 sungai, antara lain Sungai Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Kramat Jati, dan Kali Cakung. Beberapa sungai yang terletak di atas ketinggian kawasan sekitarnya adalah Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur. Sungai-sungai ini tadinya merupakan saluran irigasi pertanian. Sedangkan kondisi saat ini kebanyakan lahan pertanian  diubah menjadi perumahan dan lain-lain. Akibatnya air secara otomatis berkumpul di kawasan cekungan di Jakarta Utara.

5. Perubahan tata guna lahan

Banjir juga disebabkan karena perubahan fungsi tata gunalahan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daeah hulu semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan. Eksploitasi pemanfaatan lahan di kawasan Jabodetabek yang sedemikian cepat juga membuat konversi besar-besaran badan air dan daerah rawan banjir (sungai, rawa, situ serta sempadannya) menjadi perumahan, kawasan industri, dll. Tata guna lahan yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman di hulu sungai menyebabkan debit air bertambah pada musin penghujan dan melebih batas maksimun.

Dinas Pekerjaan Umum pernah melakukan foto satelit terutama di atas daerah DKI dalam waktu yang berbeda yaitu tahun 1992 dan tahun 2005. Pada tahun 1992 kawasan Jakarta masih memiliki cukup banyak Ruang Terbuka Hijau, sehingga ketika hujan turun tidak langsung mengalir ke sungai melainkan tertampung diakar pepohonan. Tetapi dalam foto satelit 2005 RTH semakin menyusut, banyak kawasan dijadikan sebagai tempat pemukiman dan pembangunan mal. Diperkirakan pada tahun 2010 semakin banyak RTH semakin berkurang karena sudah ditempati gedung-gedung tinggi.

Terkait dengan RTH yang beralih fungsi, hujan di Jakarta Pusat pada Senin (25 Oktober 2010) yang menyebabkan sebagianwilayah ini terendam, dapat dijadikan bukti sebagai dampak dari berkurangnya RTH. Menurut catatan stasiun hujan Jakarta Pusat, pada hari Senin curah hujan mencapai 111 mililiter dan itu sudah cukup menggenangi banyak wilyah DKI. Padahal tahun 1970, dengan curah hujan hingga 114 milimeter, daerah Jakarta Pusat tidak mengalami banjir. Banjir itu terjadi karena banyak lahan yang sudah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman. Upaya untuk mengendalikan banjir di kawasan ini hanya bisa dilakukan dengan menanam banyak pohon. Artinya, dengan adanya pohon maka air hujan tertahan di pohon dan tidak langsung mengalir ke kali. Setelah itu air itu baru mengalir, baik melalui saluran mikro maupun saluran penghubung.

6. Curah hujan yang sangat tinggi

Berdasarkan data klimatologi di kawasan DKI Jakarta, intensitas hujan di Jakarta cukup tinggi yaitu berkisar 2.000 – 4.000 mm setiap tahunnya dengan durasi yang lama. Hal ini merupakan sifat umum kawasan tropis lembab serta dampak dari pemanasan global. Curah hujan ini selanjutnya akan menciptakan limpasan air yang deras ketika jatuh di atas daerah tangkapan air (catchment) seluas 850 kilometer persegi di hulu Jakarta. Daerah tangkapan ini juga mencakup Cianjur, Bogor, Depok dan DKI Jakarta. Pembangunan besar-besaran di kawasan ini juga menambah debit limpasan permukaan yang akhirnya juga menambah potensi banjir di kawasan hilir sungai.

Sekedar contoh, pada tahun 2010 Jakarta mengalami curah  hujan ekstrem, misalnya di Jakarta Barat, Stasiun Cengkareng mencatat curah hujan mencapai 317 milimeter. Sementara di Jakarta Timur curah hujan tercatat mencapai 193 milimeter. Umumnya curah hujan yang sangat tinggi ini terjadi sekali di atas 100 tahunan.

7. Kenaikan permukaan air laut

Banjir terjadi karena kenaikan muka air laut akibat pemanasan global atau global warning. Pemanasaan global menyebabkan lapisan es di kutup mencair. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah air laut sumbangan air dari lapisan es kutup untuk air di permukaan hanya sedikit yaitu 7 persen. Jadi pencairan es di kutup sesungguhnya tidak memberikan dampak yang signifi kan bagi kenaikan permukaan air laut. Jadi kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutup sebuah ketakutan yang berlebihan.

Tetapi harus dicatat bahwa global warning bukan hanya karena aktivitas manusia yang menghasilkan efek rumah kaca, tetapi juga karena aktivitas matahari yang mengeluarkan cahaya yang sangat panas. Dalam dunia astronomi disebut sebagai badai matahari yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 2012.

Menurut data Dinas PU, kenaikan permukaan air laut di Pantai Utara Jakarta dalam 16 tahun yaitu dari 1989 hingga 2025 diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 12 cm. Itu berarti kenaikan setiap tahun sekitar 5 milimeter. Ini merupakan perhitungan konservatif yang masih bisa diterima. Pada tahun 2007 Jakarta mengalami kebanjiran disebabkan karena naiknya permukaan air laut, yang dikenal dengan istilah rob.

8. Kondisi Demografi

Perkembangan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan  tumbuhnya pemukiman baru yang tidak tertata dengan baik. Rata-rata pertumbuhan penduduk DKI Jakarta setiap tahun di atas 2 persen, dan ini tidak diimbangi dengan persedian lahan yang semakin menyempit. Kondisi yang serba sempit ini menyebabkan sebagian masyarakat mendirikan tempat tinggal di bantaran kali. Mereka juga menempati saluran-saluran dan kanal-kanal yang dibuat Pemda DKI. Mereka membuang sampah senaknya ke sungai, akibatnya banyak sampah yang tersangkut di sarana dan prasarana banjir pompa atau di saringan pompa. Keadaan ini memberikan kontribusi terhadap banjir.

Untuk menertibkan pemukiman ilegal yang berada di bantaran kali tentu bukan hanya tugas Dinas PU saja tetapi juga harus melibatkan seluruh stakeholder di DKI Jakarta. Dengan kata lain Pemda DKI sendiri tidak mungkin menyelesaikan sendiri masalah banjir, tapi harus melibatkan seluruh warga.

Dalam menangani masalah banjir terkadang kita seperti berada dalam sebuah lingkaran setan. Saat kita membersihkan tumpukan sampah di bagian di sini, tiba-tiba di bagian sana sudah ada lagi tumpukan sampah. Belum sempat sampah lama dibersihkan, muncul lagi tumpukan sampah baru. Kondisi ini diperparah oleh semakin kecilnya kapasitas tampung sungai saat ini dibanding limpasan (debit) air yang masuk ke Jakarta. Kapasitassungai dan saluran makro semakin kecil karena konversi badan air  untuk perumahan, sedimentasi dan pembuangan sampah secara sembarangan.

9. Sedimentasi

Sedimentasi yang sangat tinggi menyebabkan terjadi  pendangkalan sungai. Hal itu disebabkan lumpur-lumpur yang dibawa oleh ban mobil atau karena aktivitas warga yang lain menutupi beberapa saluran banjir. Sehingga saat terjadi banjir saluran-saluran banjir itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Umumnya pendangkalan sungai-sungai terjadi dalam siklus 5 tahun hingga 10 tahunan. Lumpur yang masuk ke saluran sungai juga disebabkan oleh erosi yang mengalir dari kawasan puncak.

B. Solusi Mengatasi Banjir

Untuk mengatasi banjir Pemda DKI mendirikan beberapa sarana pengendalian banjir, seperti membangun polder, banjir kanal, tanggul, waduk, pengaturan tata guna lahan, dan penggagasan Master Plan Jabodetabek.

1. Membangun polder

Polder adalah suatu sistem pengendalian banjir yang di dalamnya ada waduk. Pembangunan polder dilakukan untuk mengisolasi suatu daerah sehingga terlindungi air yang berasal dari luar polder. Untuk mencegah aliran dari luar polder masuk, di sekeliling polder dibuatlah saluran keliling yang sekaligus berfungsi sebagai saluran drainase utama.

Jika daerah sudah terisolasi, maka selanjutnya yang harus diatasi hanyalah bagaimana mengalirkan air yang berasal dari polder itu, terutama yang berasal dari air hujan. Tetapi berfungsi tidaknya sistem polder sangat tergantung pada sistem drainase yang di dalam polder itu sendiri.

Karena itu, kapasitas saluran drainase harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung debit air yang mengalir ke dalamnya. Aliran yang terkumpul dalam saluran drainase itu kemudian dialirkan ke waduk dan dipompa ke luar polder.

Jika kapasitas pompa yang tersedia lebih kecil daripada debit aliran pada saluran drainase, maka diperlukan tempat penampungan sementara dalam bentuk waduk atau long strorage. Pada musim kemarau, aliran langsung dialirkan ke stasiun pompa tanpa melalui waduk sehingga dapat langsung cepat dipompa keluar.

Kondisi Jakarta utara yang relatif lebih rendah menyebabkan wilayah ini membutuhkan sistem drainase yang dilengkapi dengan pompa-pompa untuk mengalirkan alirannya ke laut. Untuk membatasi jumlah air yang harus dipompa keluar, daerah rendah tersebut harus dipisahkan dari daerah yang relatif tinggi di sekitarnya melalui pembangunan tanggul di sekelilingnya.

Sistem semacam inilah yang dimaksudkan dengan sistem polder dalam upaya mengendalikan banjir di daerah rendah di Jakarta. Sistem polder terbagi atas sistem mikro (sistem pembuangan dan jaringan kolektor) dan sistem makro (saluran drainase utama, waduk, dan rumah pompa).

Sebetulnya konsep penanggulan banjir di Jakarta cukup komprehensif, namun pada kenyataan Jakarta sering dilanda banjir. Menurut Koensatwanto (1996), salah satu penyebab banjir di bagian timur Jakarta selama ini karena pembangunan Banjir Kanal Timur belum terlaksana sehingga wilayah timur Jakarta masih terkena banjir akibat luapan sungai-sungai seperti Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat (Kramatjati) dan Cakung.

Belum berfungsinya Banjir Kanal Timur memang sangat memengaruhi banjir wilayah timur dan sebagian wilayah utara Jakarta. Sistem polder di wilayah timur Jakarta tidak berfungsi sebagaimana seharusnya karena banyak aliran dari luar yang  masuk ke sistem polder.

Kondisi ini menyebabkan saluran drainase di dalam sistem polder masih harus digunakan untuk mengalirkan air dari hulu. Akibatnya, ketika terjadi banjir dari hulu, air yang berasal dari polder itu sendiri tidak dapat tertampung. Untuk mengatasi masalah itu DKI Jakarta masih membutuhkan 15 untuk dapat mengatasi banjir secara menyeluruh, selain menyelesaikan pembanguan Banjir Kanal Timur dan mengajak warga membangun lubang biopori.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, anggaran yang dialokasikan untuk membangun 15 polder ini cukup besar, yang secara bertahap dianggarkan dalam APBD DKI setiap tahun. Karena harganya relatif mahal, pembangunan polder tidak bisa serentak.

Pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Propinvisi DKI Jakarta menganggarkan 80 miliar untuk pembebasan lahan 15 hektar bagi pembangunan satu polder di Marunda, Jakarta Utara.

Polder juga membutuhkan rumah pompa yang nilainya mencapai Rp 45 miliar. Jika satu polder harus memiliki minimal empat pompa, maka dana yang dibutukan sekitar Rp 180 miliar.

polder1

polder2

2. Bangun Tanggul

Untuk menahan air pasang masuk ke wilayah daratan, maka kawasan sepanjang pantai Utara DKI Jakarta dibangun tanggul. Kemudian dibawah tanggul-tanggul itu dibangun polder. Dengan demikian air yang berada di bawah permukaan air pasang langsung masuk ke sistem polder dan di situ akan dipasang pompa untuk membuang air ke laut. Atau air itu bisa langsung dialirkan ke banjir kanal yang sudah dibangun. Kita bisa mengambil contoh daerah sepanjang aliran sungai di Banjir Kanal Barat (BKB). Sebagian besar daerah sepanjang kanal barat relatif lebih rendah daripada aliran sungai. Untuk itu harus dibangun tanggul yang lebih tinggi, sehingga kalau terjadi banjir air tidak meluap keluar. Secara bersamaan juga dibangun polder di daerah yang relatif rendah karena air tidak bisa mengalir lagi secara gravitasi kecuali dipompa.

Terkait dengan gagasan pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengadakan studi banding di Belanda. Di sana gubernur mendiskusikan masalah tanggul dengan Bank Dunia. Bahkan saat itu dibicarakan tentang fungsi tanggul, tidak hanya sebagai penahan air pasang, tetapi di atas tanggul direncanakan untuk membangun jalan tol, kemudian di bawah tanggul dibangun pemukiman mewah yang bebas banjir. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh Bank Dunia. Buktinya Bank Dunia siap memberikan pinjaman kepada Pemda DKI Jakarta. Bahkan Pemerintah Belanda dan Jepang ingin memberikan hibah kepada DKI. Itu berarti ide yang disampaikan gubernur itu bersifat universal. Karena dibalik ide ada sebuah gagasan besar untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya banjir hingga ratusan tahun, bahkan kalau perlu sampai ribuan tahun. Di sini akhirnya mencapai titik temu dengan pemikiran “Jakarta Yang Berkelanjutan”.

3. Hujan Rencana

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengantipasi curah hujan yang sangat lebat, yang bisa terjadi sekali dalam seratus tahun, atau sekali dalam tigas ratus tahun adalah membuat sistem pengendalian banjir yang dikenal dalam dunia akademik dengan istilah “Hujan Rencana”. Yang dimaksudkan dengan Hujan Rencana adalah hujan yang ditafsir atau diperkirakan berdasarkan data statistik hujan yang terjadi setiap tahun. Hingga saat ini DKI Jakarta hanya didesain “Hujan Rencana” 50 tahunan.

Hujan Rencana itu dihitung dengan menggunakan berbagai macam metode, dengan enam cara penghitungan. Ahli hidrologi biasanya mencari cara penghitungan dari enam cara itu yang paling memenuhi sifat hujan. Menurut data statik tentang curah hujan, setiap kawasan memiliki sifat dan karakteristik hujan yang berbeda. Misalnya, sifat hujan DKI Jakarta berbeda dengan sifat hujan kawasan Bogor. Bahkan Jakarta Barat dan Jakarta Timur berbeda karakteristik hujannya. Ini merupakan misteri hujan. Hujan sendiri memiliki karakteristik variebal alami yang sangat banyak. Ahli hidrologi juga mengakui sulit untuk memprediksi kapan terjadi hujan, tapi yang bisa diprediksi adalah besarnya curah hujan. Ini sama sulitnya dengan prediksi datangnya gempa bumi.

Dalam kaitan dengan upaya membangun sistem pengendalian banjir, seperti membangun banjir kanal, perhitungan Hujan Rencana sangat penting. Kita bisa mengambil contoh tentang lebar Banjir Kanal Timur. Lebarnya kanal hanya 70 meter dan bukan 200 meter. Lalu dari mana angka 70 meter itu? Ini tentu perlu dijelaskan kepada masyarakat supaya bisa mengerti. Perhitungan 70 meter itu berdasarkan perhitugan banjir Hujan Rencana 100 tahunan. Artinya, dalam 100 tahun terjadi sekali banjir dengan debit air yang memenuhi kanal hingga 70 meter. Ini tentu saja berdasarkan data statistik hujan yang menyebabkan  banjir besar dari tahun ke tahun. Di Belanda pembangunan kanal dilakukan untuk 10.000 tahun. Artinya, dalam membangun kanal pemerintah Belanda sudah mengantisipasi bahwa banjir akan memenuhi semua kanal terjadi sekali dalam 10.000 tahun.

Menurut para ahli Belanda, hujan pada tahun 2007 yang mengakibatkan Jakarta mengalami banjir yang hebat sehingga di beberapa wilayah lumpuh total adalah siklus hujan yang terjadi sekali dalam 200 tahunan. Banjir 2007 meluap di sebagian besar wilayah DKI, karena sarana dan prasarana pengendalian banjir yang dibangun Pemda DKI hanya mengantisipasi hujan yang datang setiap 100 tahun sekali. Sistem pengendalian banjir tidak bisa menampung curahan air hujan yang terjadi dalam waktu 200 tahun sekali.

4. Normalisasi Kali

Kali yang memasuki Jakarta berjumlah13 kali. Kali-kali ini merupakan saluran makro yang sangat penting dan harus bisa dikendalikan. Kali-kali tersebut adalah Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung.

Dari 13 kali tersebut di atas yang merupakan prioritas untuk dinormalisasikan adalah Kali Grogol, Kali Krukut dan Kali Baru Barat, karena kali-kali tersebut memiliki daerah tangkapan hujan yang cukup luas dan ke depan daerah tangkapan tersebut akan berubah menjadi pemukiman.

5. Bangun Banjir Kanal

Sesuai dengan rencana induk 1973, solusi untuk mengatasi  luapan air dari 13 sungai yang mengalir ke Jakarta, maka dibangun sistem pengendalian banjir seperti Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Cengkareng Drain, dan sistem pengendalian di Cakung Drain.

Tujuan pengendalian itu adalah untuk menghindari genangan air saat banjir di Jakarta, terutama di Jakarta Pusat, dengan menyedot air ke empat sistem pengendali tersebut. Dengan demikian limpasan air dari hulu tidak langsung menggelontor ke kota tetapi dialirkan ke BKT dan BKB atau ke sistem pengendalian lainnya.

Tetapi dalam perkembangan harus diakui sistem pengendali ini tetap tidak mampu menampung luapan banjir. Ktia bisa mengambil contoh Cenkareng Drain tidak lagi mampu mengendalikan banjir di Jakarta Barat, karena itu perlu dibangun lagi banjir kanal di sebelah barat Cengkareng Drain. Banjir juga semakin tidak terkendali di samping kiri dan kanan Kali Pesangrahan, Kali Angke, dan Kali Moorkevart. Lantaran di atas kali itu sudah tumbuh permukiman baru yang sulit dibendung oleh Pemda DKI. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu digagaskan untuk membuat master plan baru dengan memperhitungkan Hujan Rencana jangka panjang.

Debit air juga semakin sulit dibendung karena tumbuhnya permukiman baru dan pusat-pusat bisnis di daerah hulu, seperti di Bogor, Puncak dan Depok. Pembangunan pengendalian banjir di DKI menjadi sia-sia karena masyarakat di wilayah itu tidak dilibatkan untuk ambil bagian dalam membangun pengendalian banjir. Meskipun kawasan DKI Jakarta bisa ditekan hanya boleh membangun hingga 20 persen di ruang terbuka hijau, tetapi masyarakat di kawasan Puncak, Bogor dan Depok tidak bisa ditekan. Mereka tetap membangun hingga 100 persen di RTH.

6. Bangun Waduk Sementara

Upaya pembangunan waduk untuk mengendalikan banjir sesungguhnya tidak terbatas pada lokasi tertentu dengan ukuran luas tertentu. Waduk bisa dibangun di mana saja. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari masyarakat Belanda yang sebagian besar tempat tinggalnya berada di bawah permukaan air laut sehingga sangat rawan dengan banjir. Warga Belanda sudah mengerti seluruhnya tentang pengendalian banjir. Kalau terjadi hujan, bagian atap atau halaman rumah dijadikan sebagai waduk sementara. Saat hujan tiba, air hujan ditampung dulu di waduk sementara sebelum digelontorkan ke kali. Tetapi air itu juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman, atau diolah sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai air minum.

Hal yang sama juga sebenarnya bisa dilakukan warga Jakarta. Kalau setiap atap atau halaman rumah dijadikan sebagai waduk sementara, maka berapa juta kubik air bisa ditampung sebelum dibuang ke kali. Kalau saja setiap rumah bisa menampung air hujan satu hingga dua kubik, maka bisa mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan lokal. Pada prinsipnya air bisa dibuang ke kali atau ke selokan kapan saja, tetapi jangan dilakukan secara bersamaan, atau bisa juga dipakai untuk menyiram taman dan mencuci lantai. Karena itu perlu diatur agar setiap rumah wajib membangun waduk atau kolam kecil sebagai bagian persyaratan mendirikan rumah.

Ruang terbuka hijau saat ini sekarang sudah tidak lagi mampu menampung air hujan, karena sebagian besar tanah RTH dialihfungsikan menjadi permukiman yang sesungguhnya melanggar aturan tata ruang yang sudah diatur dalam master plan 1973.

Dilihat dari sudut pembiayaan, bisa dipastikan bahwa biaya pembuatan penampung sementara jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan kanal-kanal di bawah jalan. Karena itu, perlu melibatkan semua stakeholders. Gagasan ini diperkirakan tidak mendapatkan resistensi yang berarti dari masyarakat, karena ide ini ditempatkan dalam rangka mempertahankan “Jakarta Yang Berkelanjutan”. Dan harus diakui tidak ada masyarakat yang menginginkan Jakarta tenggelam karena banjir.

Untuk pendanaan bisa mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai dana sosial yang dipakai untuk kepentingan pemulihan lingkungan atau perbaikan lingkungan. Apalagi saat ini sudah ada aturan yang mewajibkan setiap perusahaan harus memiliki CRS (Corporate Responsibility Society) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Terkait dengan tempat penampungan air sementara, kita bisa juga mengikuti contoh di Jepang dalam membangun gedung tinggi. Setiap gedung tinggi di Jepang diwajibkan salah satu lantai paling bawah didesain khusus untuk bisa dijadikan waduk sementara saat terjadi hujan. Kalau musim kemarau lantai itu bisa dipakai sebagai tempat parkir.

Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan di Jakarta. Untuk membangun Jakarta ke depan, maka setiap gedung tinggi harus memiliki waduk sendiri sebagai tempat penampungan sementara, misalnya menyediakan salah satu lantainya sebagai waduk. Kalau sudah kering lantai tersebut bisa digunakan sebagai tempat parkir. Minimal waduk itu menampung air yang ada dalam gedung itu sendiri, sebelum digelontorkan ke saluran air menuju kali. Tempat penampung ini juga bisa digunakan untuk menampung air mandi, air cuci atau apa saja yang ada di gedung. Air itu diolah dulu sebelum di buang ke saluran umum. Selama ini lemak yang  dialirkan dari hotel-hotel membebani saluran air pembuangan, sehingga menghambat aliran air.

Gagasan ini tentu diharapkan akan mematahkan rencana beberapa pihak tertentu yang menghendaki pembangun apartemen di atas waduk. Seharusnya idenya harus dibalik, bukan membangun apartemen di atas waduk, tetapi setiap apartemen harus membangun waduk di lantai paling bawahnya. Yang jelas Dinas PU DKI Jakarta paling depan menentang terhadap rencana pembangunan apartemen di atas waduk.

7. Revisi Tata Ruang

Salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah penurunan tanah 1 hingga 2 cm pertahun, akibat pengambilan air tanah dalam. Untuk itu pemerintah DKI harus melakukan usaha pencegahan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana air bersih. Masalah ini tentu terkait dengan tata ruang. Fungsi tata ruang yang sudah diatur dalam rencana induk 1973 harus direvisi lagi, misalnya setiap pembangunan permukiman, bangunan tinggi, dan pusat-pusat bisnis harus mengacu pada catatan geologi. Harus segera ditarik garis trase, misalnya di tempat ini dilarang membangun permukiman atau gedung tinggi.

Berdasarkan catatan geologi, struktur tanah di Jakarta tergolong labil. Tetapi saat ini di Pantai Utara Jakarta sudah terlanjur berdiri gedung-gedung tinggi tanpa mengacu pada catatan geologi. Kalau tetap nekat membangun gedung pencakar langit, developer harus bisa memastikan dan membuktikan bahwa tiang pancang bangunan itu berada di atas tanah keras, kalau tidak bangunan itu akan mengambang dan hanya menghitung hari untuk roboh.

Harus dicatat bahwa sistem geologi di Jakarta berlapislapis. Misalnya kalau tiang pancang berada di atas tanah yang keras, tetapi bisa jadi lapisan tanah keras itu berada di atas lapisan tanah muda. Sehingga begitu dibebani dari atas, maka tanah itu turun lagi ke bawah. Karena itu, sebelum gedung dibangun harus dikaji ulang seluruh data geologi di Jakarta, sehingga tidak asal bangun.

8. Master Plan Megapolitan

Master Plan 1973 sebagai rencana induk untuk membangun pengendalian banjir di DKI Jakarta ternyata tidak memadai lagi, karena master plan tersebut hanya mengatur tata ruang dan kepentingan Jakarta saja. Daerah-daerah lain di Jabodetebak tidak dilibatkan dalam usaha mengendalikan banjir. Karena itu, master plan itu harus direvisi lagi, dan segera digagaskan pembentukan Master Plan Megapolitan atau Master Plan Jabodetabek. Master plan yang baru ini akan menjadi rencana induk dalam membangun tata ruang di seluruh wilayah Jabodetabek. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banjir Jakarta sebagian besar akibat dari hujan besar yang terjadi di daerah hulu seperti yang terjadi pada tahun 2007.

Kalau tetap mengacu pada rencana induk 1973, Pemda DKI Jakarta tidak bisa mengendalikan ketika terjadi perubahan tata guna lahan di kawasan Puncak, Cianjur, Bogor atau Depok, karena master plan itu tidak mengikat kawasan tersebut. Itulah sebabnya daerah di luar DKI merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mengatasi banjir seperti warga Jakarta. Setiap perubahan fungsi lahan di kawasan tersebut akan memengaruhi secara langsung wilayah DKI.

Idealnya perubahan yang terjadi di kawasan Puncak mesti diikuti oleh DKI. Tetapi ini tidak bisa terjadi. Problemnya adalah pembebasan tanah di kawasan padat penduduk di DKI menelan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang bertahuntahun, belum lagi perlawanan yang sengit dari masyarakat. Masalah tidak akan pernah selesai, kalau pembangunan pengendalian banjir di DKI mengikuti atau berpatokan pada perubahan tata guna lahan di kawasan Puncak atau Bogor. Sekedar contoh, kalau terjadi perubahan tata ruang di Puncak maka Jakarta harus meresponnya dengan melebarkan Kali Krukut, misalnya 20 meter. Kemudian kawasan Puncak terus berubah, maka Kali Krukut harus ditambah lebarnya menjadi 40 meter. Kalau strategi pengendalian banjir di DKI mengikuti model ini maka tidak akan pernah selesai dan ini hanya siasat untuk mengulur-ulur waktu sambil menunggu kapan Jakarta tenggelam.

Tetapi kalau pengaturan tata ruang dijadikan satu kesatuan di seluruh wilayah Jabodetabek maka seluruh wilayah tersebut merasa terikat dan memiliki kewajiban untuk membebaskan daerah ibu kota negara dari ancaman banjir. Namun harus diakui gagasan penyatuan itu tetap menyisakan persoalan. Masingmasing wilayah tetap mempertahakan ego sektoral dan pasti tidak mau disatukan dengan Jakarta. Apalagi sekarang kita sudah masuk dalam alam demokrasi, di mana setiap perbedaan dihargai dan harus diakomodasi. Setiap daerah hanya mementingkan pembangunan kawasan sendiri dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mencegah ego sektoral itu maka keberadaan Tata Tuang Megapolitan menjadi satu keharusan dan langsung berada dibawah tanggung jawab pemerintah pusat, misanya dengan mengangkat seorang pejabat setingkat menteri untuk mengoordinasi pemanfaatan tata ruang di seluruh wilayah Jabodetabek. Kalau koordinasi diserahkan kepada Gubernur DKI,  maka dipastikan tidak akan efektif. Sebab ketika Gubernur DKI berhadapan dengan Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Banten, maka posisi mereka sama dan tidak bisa saling mengintervensi. Pembentukan Master Plan Megapoltian harus lewat Kepres

(Keputusan Presiden) sedangkan uraian yang lebih mendetail bisa diatur lewat Keputusan Menteri (Kepmen). Di dalamnya harus diatur lebih rinci tentang pengaturan tata ruang, terutama terkait dengan fungsi lahan dan peruntukannya. Untuk itu harus ditarik garis trase. Setiap orang (pejabat) yang mengeluarkan izin untuk mengubah tata guna lahan menjadi kawasan perumahan atau melanggar garis trase maka harus dipidana atau langsung mengambil tindakan hukum. Dengan adanya aturan yang mengikat semua wilayah, maka perkembangan yang tidak terkendali di kawasan Puncak atau Bogor dapat diredam. Perubahan tata lahan boleh diizinkan dengan syarat membangun waduk sebagai tempat penampungan sementara.

Sumber : Obsesi spektakuler Pemprov DKI Tanggul Raksasa Dari Kanal sampai Bendungan Laut


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map