Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3052

    Nala Jati:

    Hai Pemprov DKI Jakarta, saya hendak menanam satu pohon dihalaman muka rumah yang lahannya sudah say...

    dedi:

    pak gub tlg di sidak sekali2 kelurahan kalibaru kecamatan cilincing,kasie pemerintahan&trantib; seri...

    linda:

    Selamat sore... Mohon informasi bagaimana cara pengurusan pembuatan AKTE KEMATIAN dan persyaratan ap...

    Faqih:

    Lapor, Dibelakang Asrama Brimob Cipinang banyak warga yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai...

    Mohamad:

    Mohon konfirmasinya apakah KTP model lama masih berlaku pada tahun 2015 nanti? saya sudah hampir 2 t...

  

Kanal Barat

Posted: Oct 22, 2011 Category: jakarta banjir
 

Kota Jakarta sekarang ini sudah menjadi langganan satu kejadian yaitu banjir, baik itu banjir kiriman maupun banjir yang disebabkan karena hujan yang terus mengguyur dan timbunan sampah yang memampatkan saluran air yang mengakibatkan air di selokan dan sungaisungai meluap. Hingga saat ini belum ada jalan keluar yang benar-benar jitu untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta ini, bahkan Gubernur DKI dari masa ke masa pun belum sanggup untuk memenuhi janjinya untuk masalah yang satu ini.

Upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah, antara lain adalah memberdayakan aliran Banjir Kanal Barat sehingga luapan banjir bisa tersalur ke situ. Namun tetap menyisakan persoalan tersendiri, BKB tidak lagi mampu menampung banjir. Upaya untuk melebarkan saluran kanal agak sulit untuk dilakukan karena kanal sudah dikelilingi pemukiman padat. Karena itu, strategi yang bisa dilakukan adalah mengeruk kanal dan kali-kali yang bermuara ke kanal. Selain itu membangun beberapa waduk. Usaha ini mendapat respon positif dari berbagai pihak yang peduli dengan penanganan banjir Jakarta, termasuk Bank Dunia yang telah siap mengucurkan dana pinjaman senilai Rp 1,5 triliun untuk membiayai proyek itu.

Semua persoalan itu akan diuraikan dalam bab ini. Uraian dimulai dengan latar belakang pembangunan Banjir Kanal Barat, berikutnya usaha pengerukan sebagai sebuah upaya menangkal banjir. Selanjutnya adalah ulasan masalah yang terkait dengan apa saja faktor pemicu banjir  di Jakarta. Ternyata setelah ditelusuri banjir di Jakarta lebih banyak disebabkan oleh konsekuensi pembanguan kota yang tidak berwawasan lingkungan, misalnya kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan resapan dan ruang terbuka hijau, tiba-tiba kemudian dialih fungsikan menjadi daerah pemukiman dan pusat-pusat bisnis. Sebuah perkembangan yang sulit untuk dikendalikan. Pada akhir bab ini muncul pertanyaan apa yang bisa dilakukan agar Jakarta berkelanjutan. Banyak pihak yang menyadari bahwa upaya untuk membebaskan daerah ibu kota dari ancaman banjir, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI saja. Tetapi upaya itu harus melibatkan sejumlah komponen masyarakat dan stakeheloder, mulai dari pemerintah pusat hingga wilayah-wilayah sekitar Jakarta. Karena itu, lahirlah  konsep Megapolitan sebagai jalan keluar terbaik untuk membangun Jakarta yang berkesinambungan.

Latar Belakang BKB

 

Sebenarnya permasalahan banjir ini sudah menjadi kepedulian sejak jaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membangun Banjir Kanal Barat dan di situ terdapat pintu air yang disebut “Pintu Air Manggarai”. Banjir Kanal Barat yang dibuat pemerintah kolonial Belanda bertujuan untuk mengalirkan aliran sungai Ciliwung melintas di luar  Batavia, tidak di tengah kota Batavia.

kanal barat 1

Banjir Kanal Barat

Pada jaman Orde Baru BKB dirancang lagi berdasarkan Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta” pada Desember 1973. Master plan itu tersusun atas bantuan Netherlands Engineering Consultants. Berdasarkan rencana induk ini, pengendalian banjir di DKI Jakarta akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota. Terusan itu akan menampung semua arus air dari selatan dan kemudian dibuang ke laut melalui bagian- bagian hilir kota. Kedua terusan itu adalah Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur.

Di dalam rencana induk itu dirancang sistem pengendalian dengan membuat kanal yang memotong aliran sungai atau saluran di wilayah Jakarta Barat. Kanal ini adalah perluasan terusan banjir peninggalan Van Breen. Tetapi, karena sebagian besar alur kanal ini melintasi daerah permukiman padat, sehingga untuk pembebasan tanahnya dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang panjang. Akibatnya, pembuatan perluasan BKB tersebut pun tertunda.

kanal barat 2

Kondisi Kanal Banjir Kanal Barat (BKB) karena hujan di hulu

Setelah terjadi banjir di wilayah Jakarta Barat pada Januari 1979, pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencari jalan pemecahan untuk mengurangi potensi terjadinya genangan pada masa yang akan datang. Rencana perluasan BKB pun diganti dengan pembuatan jaringan pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem Drainase Cengkareng. Saluran banjir Cengkareng selesai dibuat pada tahun 1983.

Pembangunan saluran banjir Banjir Kanal Barat ini dimulai dari daerah Manggarai ke arah barat melewati Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Kubur. Selanjutnya ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, dan berakhir di sebuah reservoar di muara, di daerah Pluit. Sebagai pengaturan aliran dan debit air dibangunlah Pintu Air Karet dan Pintu Air Manggarai.

Pintu Air Manggarai dan BKB ini dibangun pada tahun 1922 oleh Herman Van Breen seorang ahli drainase Batavia. Pembangunan itu dilakukan setelah terjadinya banjir yang menggenangi kota Batavia dua tahun sebelumnya.

Hingga saat ini Pintu Air Manggarai masih difungsikan sebagai pengatur aliran air di banjir kanal barat dan pengatur debit air, namun hal yang masih menjadi permasalahan adalah tertumpuknya sampah-sampah di pintu air tersebut. Sebenarnya sangatlah diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan apalagi membuang sampah ke sungai. Karena dengan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk tidak membuang sampah ke sungai, setidaknya kemungkinan terjadinya banjir di Jakarta bisa di minimalisir.

Upaya Mengeruk Kali

Upaya mengendalikan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk membebaskan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, hingga Pluit, selain dengan membangun waduk, tetapi  juga dengan memberdayakan kamapuan Banjir Kanal Barat untuk menampung luapan banjir, baik banjir kiriman maupun karena hujan lokal. Namun juga harus dicatat pemberdayaan BKB tidak mungkin dilakukan dengan melebarkan kanal tersebut, karena daerah sepanjang BKB merupakan daerah padat penduduk. Pembebasan lahan tentu merupakan pilihan yang pelik dan sangat sulit, terutama terkait dengan biaya yang sangat tinggi, dan kesulitan untuk merelokasi warga. Kalau nekat tetap dilakukan, maka diperkirakan urusannya akan menjadi panjang dan alot. Karena itu, pilihan yang paling mungkin ditolerir adalah usaha pengerukan.

Terkait dengan pengerukan, Pemerintah DKI Jakarta telah sepakat untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Ada 10 sungai yang akan dikeruk, ditambah dengan pembangunan empat waduk.

Pelaksanaan proyek yang bertajuk Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) rencana semula dimulai pada akhir Desember 2010, namun kemudian diundur ke 2011. Penundaan pengerjaan proyek ini karena pemerintah pusat belum selesai membuat payung hukum atas proyek ini, yakni penerbitan revisi satu dari dua aturan hukum tentang pengucuran dana pinjaman untuk proyek sebesar Rp 1,5 triliun atau US$ 150 juta.

Revisi aturan hukum yang telah selesai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Sedangkan penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah molor dari target semula, yaitu Juni 2010. Kini revisi peraturan pemerintah pusat itu sedang dalam tahap penyelesaian.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku proyek ini sudah mendekati tahap fi nalisasi, yaitu laksanaan pengerukan. “Semua persyaratan sudah disetujui. Sekarang kita maju ke tahap bagaimana melaksanakan proyek pengendalian banjir ini,” kata Fauzi Bowo setelah bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Balai Kota DKI Jakarta.

Pelaksana proyek untuk pemerintah pusat diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan Bank Dunia memberikan pinjaman Rp 1,5 triliun dengan total proyek pengerukan sepanjang 63,64 kilometer dan seluas 74,5 hektare.

Penanganan proyek dilakukan oleh beberapa pihak, misalnya Direktorat Jenderal Cipta Karya menangani pengerukan Kali Tanjungan, Angke Bawah, dan Cideng Thamrin. Sementara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengerjakan pengerukan Cengkareng Drain dan Kanal Banjir Barat. Sedangkan Pemerintah DKI mengerjakan Sungai Grogol-Sekretaris, Krukut-Cideng, Pakin-Kali Besar, Ciliwung- Gunung Sahari, Sentiong-Sunter. Selain itu, DKI Jakarta juga akan mengeruk Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur.

Endapan yang akan dikeruk dari masing-masing titik pengerukan, akan dibawa truk pengangkut tertutup menuju Ancol Confi ned Disposal Facility (CDF) atau tempat  pembuangan lumpur. Ancol CDF berlokasi di tengah laut di daerah utara Jakarta. “Ancol CDF itu tidak akan merusak lingkungan,” kata Communication Specialist Bank Dunia Abdul Rahman Rasyid.

Fasilitas seluas 120 hektar ini dibangun dengan dinding tanggul dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Fasilitas ini diperkirakan dapat menampung 12 juta meter kubik endapan.

Terkait dengan keberadaan warga yang tinggal dekat dengan aliran sungai, Gubernur Fauzi meminta warga untuk ikut melakukan perawatan. DKI, ujar Fauzi, akan melibatkan komunitas warga melalui kelurahan hingga rukun warga untuk merawat. “Rencana ini sangat penting karena, setelah proyek ini selesai, harus ada yang merawatnya. Sehingga perlu ada perubahan pola pikir masyarakat, seperti jangan lagi membuang sampah sembarangan,” ujar Fauzi.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun infrastruktur pelengkap dan perbaikan kualitas lingkungan. Hal itu dilakukan agar warga tidak lagi mengonsumsi air kotor atau menggunakan air tanah secara berlebihan. Orang nomor satu DKI ini juga meminta warga tidak lagi menghuni bantaran sungai yang akan dikeruk. Rencana relokasi warga di bantaran kali, menurut Fauzi, akan dituangkan dalam resettlement policy framework (RPF).

Menurut Fauzi, relokasi akan dilakukan sebelum pengerukan. Artinya, sebelum proyek dimulai, akan dilakukan pendekatan kepada warga agar mau pindah secara sukarela.  Bagi warga yang memiliki kartu tanda penduduk DKI, akan disediakan tempat tinggal di rumah susun. Sedangkan warga ber-KTP non-DKI akan diberi kompensasi yang layak.

Kontraktor Asing Ikut Tender

Terkait dengan peserta yang ikut dalam tender proyek tersebut, Abdul Rahman Rasyid, menegaskan bahwa sejumlah kontraktor asing telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender. Sedangkan kontraktor Indonesia tidak dihitung karena dianggap tak memenuhi standar.

Bahkan Rasyid memastikan bahwa dana proyek senilai 150 juta dolar AS atau Rp 1,5 triliun tidak boleh mampir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi dana yang merupakan pinjaman Bank Dunia itu langsung diserahkan kepada kontraktor pemenang tender. Ini demi menghindari potensi korupsi. Namun pencairan dana itu harus disaksikan pejabat Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat serta perwakilan dari Bank Dunia. Setelah cair, dana tersebut akan tetap dipegang Bank Dunia dan akan diserahkan kepada kontraktor pemenang tender.

Saat ini, kata Rasyid, sudah ada lima kontraktor dari lima negara yang mengajukan diri ikut tender pelaksanaan proyek JUFMP itum, yang dimulai 2011 hingga 2014. Lima kontraktor asing itu antara lain dari Italia, Belanda dan Taiwan. Namun ia tidak menyangkal bahwa ada kontraktor asal Indonesia yang mengajukan diri. Namun, semuanya  tidak memenuhi klasifi kasi yang telah ditetapkan.

Untuk memilih satu satudari lima penerima tender proyek ini, kata Rasyid, Bank Dunia akan dibantu para pengawas penanggung jawab proyek JUFMP, yaitu dari pihak Pemprov dan pemerintah pusat. Kemudian setelah terpilih, pengawasan penggunaan dana dan pelaksanaan keseluruhan proyek pengerukan ini akan dilakukan oleh supervisor Bank Dunia sebagai pihak peminjam.

Beban utang proyek pengerukan sungai itu dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat sebanyak 59 persen atau 88,5 juta dolar AS dan Pemprov DKI sebesar 41 persen atau 61.5 juta dolar AS.

Tidak Berwawasan Lingkungan

Meskipun dana yang dianggarkan untuk proyek BKB dan pengerukan sungai ini tidak sebesar dana yang dikeluarkan untuk proyek Kanal Banjir Timur, tetapi tetap muncul banyak selentingan soal manfaat proyek itu untuk jangka panjang. Banyak yang meragukan proyek itu tidak akan mampu menampung membebaskan Jakarta bagian barat dari banjir, kalau tidak disertai pembatasan-pembatasan dalam memberikan izin pendirian bangunan dan tempat-tempat belanja seperti mal.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa kawasan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai daerah resapan, kawasan hijau atau daerah penyangga, tiba-tiba kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau pusat pusat bisnis. Meskipun diakui ini adalah korban dari perkembangan kota yang tidak bisa dikendalikan, sehingga membuat semuanya serba rumit dan saling menyalah.

Kalau menelusuri kembali ke belakang kerumitan membangun Jakarta sebagai kota bebas banjir sudah mulai sangat terasa sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Dipicu oleh semangat negara-negara berkembang yang tergabung dalam New Emerging Forces, Jakarta pun bersolek dengan memunculkan wajah “baru” ibukota, karena menjadi tuan rumah pesta olahraga NEFOS, dikenal dengan Ganefo. Komplek olahraga pun dibangun di kawasan Senayan, yang kini dikenal sebagai Gelora Bung Karno. Selain komplek olahraga juga dibangun Hotel Indonesia, Gedung Sarinah, Jembatan Semanggi dan Jalan MH Thamrin.

Lahan-lahan kosong, hijau terbuka, mulai ditumbuhi hutan beton dari gedung-gedung pencakar langit. Di era Orde Baru, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mulai membangun gedung-gedung bertingkat tinggi. Demikian juga gubernur-gubernur berikutnya. Sesuai dengan pertumbuhan Jakarta menjadi kota Metropolitan, suka atau tidak suka, telah memicu pembangunan fi sik dengan pesat.

Semakin tingginya aktivitas masyarakat perkotaan, membuat lalu lintas semakin padat, dan ledakan penduduk semakin tinggi. Pembangunan fi sik tak hanya berupa gedung beton bertingkat, namun juga jalan layang, terowongan dan berbagai infrastruktur yang secara jujur kurang ramah lingkungan.

Kawasan Senayan yang pengelolaannya dikuasai  pemerintah pusat, ditumbuhi bangunan berbeton. Kawasan pemukiman yang semakin dibutuhkan, mengorbankan pantai utara Jakarta yang semula dipertahankan untuk pelestarian hutan mangrove (bakau). Contohnya, kawasan pemukiman elit Pantai Indah Kapuk. Semuanya memberi kontribusi bagi parahnya serangan banjir yang sudah mentradisi.

Di sisi lain, gemerlap kota Jakarta telah merangsang “laron-laron” dari desa beterbangan ke ibukota, meskipun kebanyakan mereka miskin budaya tertib, kurang terampil dan tidak terdidik. Dengan segala keterbatasannya, mereka mendirikan “rumah” tak berizin di kolong jembatan dan sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Jakarta mendapat julukan “dusun raksasa” karena dipenuhi masyarakat urban yang membawa kebiasaan hidup kampung asal mereka. Mereka juga kontributor cukup besar bagi terjadinya banjir di Jakarta. Antagonisme antara banjir dan urbanisasi terus berlanjut.

Di era Ali Sadikin memang keluar peraturan, Jakarta menjadi kota tertutup bagi pendatang dari luar. Permasalahan kependudukan, lingkungan, banjir dan berbagai permasalahan perkotaan melahirkan konsep JABOTABEK (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) dengan badan koordinasi yang disebut BKS. Keseimbangan lingkungan di tengah derasnya pembangunan sebenarnya telah diatur dalam tata ruang kota lewat master plan yang jelas. Ruang terbuka hijau dengan bangunan yang ada harus seimbang. Apalagi menyadari posisi geografis ibukota yang tidak ideal  dan ledakan penduduknya semakin tinggi.

Pada jaman Ali Sadikin, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebenarnya sangat ketat. Namun, kenyataannya, pertumbuhan fisik terus menggila dan tak terkendali hingga kini, sangat mempengaruhi aspek lingkungan serta berbagai dampak buruknya.

Gubernur berikut pun menerima warisan banjir musiman dari para pendahulunya. Tahun 1996 terjadi banjir besar. Demikian pula tahun 2002, menciptakan titik genangan di 138 kelurahan, menimpa 39.196 jiwa yang terkena dan menewaskan 34 orang. Dari pelajaran itu, berbagai langkah telah ditempuh Pemprov DKI Jakarta.

Banjir Kanal Barat dinormalisasi, karena mengambil pelajaran dari banjir tahun 2002. Tanggul BKB ditata, tetapi belum selesai sampai banjir bandang 2007 mengamuk. Sedikit saja Pintu Air Manggarai (barat) dilepas, sejumlah bangunan penting di jantung kota akan tergenang. Tercatat banjir tahun 2007 telah menelan 66 jiwa dan mengungsikan sekitar 432.583 jiwa.

Konsep Megapolitan

Belajar dari amukan banjir, muncul pemikiran, Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa keterpaduan antar wilayah. Ini bisa mengacu kepada negara-negara lain, seperti Jerman. Misalnya, Jerman bisa berkoordinasi dengan negara-negara tetangganya untuk mengatur Sungai Rhein. Lalu, kenapa Jakarta tidak bisa  mengatur Sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane dengan daerah-daerah tetangganya?

Memang selama ini sudah banyak sibuk dengan dialog, diskusi, seminar dan rapat koordinasi tentang konsep megapolitan. Tetapi begitu diimplementasikan selalu gagal atau sengaja lupa untuk mewujudkannya. Itulah nasib yang dialami konsep Megapolitan Jakarta. Tak ada rotan akar pun jadi. Meskipun tidak langsung menohok ke konsep Megapolitan, DPR sudah mengesahkan hasil revisi UU Ibukota RI No. 34/1999 tentang Kedudukan Ibukota Negara Jakarta. UU yang direvisi ini tentu tak sepenuhnya menampung gagasan megapolitan.

Mereka yang terlibat tentu punya angan-anganmasing-masing bagaimana menata, membangun dan mengelola wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Apakah mengacu kepada ibukota negara-negara Eropa dan Amerika. Ataukah menerapkan konsep sendiri.

Permasalahan di wilayah Jakarta dan sekitarnya terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan, kependudukan, infrastruktur dan transportasi. Semua masalah ini tidak bisa terlepas dengan wilayah belakang (hinterland), seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur.

Tetapi permasalahan juga semakin sulit menerapkan konsep megapolitan ini, terutama terkait dengan pemekaran wilayah. Kalau sebelumnya Gubernur DKI Jakarta hanya perlu bicara bilateral Gubernur Jawa Barat, untuk menyamakan persepsi tentang megapolitan, tetapi sekarang Gubernur DKIharus juga berbicara dengan Gubernur Banten. Bahkan, di era otonomi yang berbasis kabupaten dan kota, Gubernur DKI juga harus membuka dialog dengan bupati dan walikota Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Cianjur. Tentu ini pekerjaan rumah yang semakin rumit bagi Gubernur Fauzi Bowo.

Yang jelas, konsep megapolitan berlandaskan kesatuan wilayah yang lebih luas, mencakup dua atau lebih kawasan metropolitan di sekelilingnya. Kota-kota satelit metropolitan sangat berkaitan dengan kota megapolitan dalam begitu banyak aspek. Misalnya, transportasi, jaringan air bersih, energi dan listrik, telekom, lingkungan, kawasan hulu dan hilir aliran sungai, kegiatan ekonomi dan bisnis, bahkan dari aspek keamanan.

Karakteristik megapolitan adalah jumlah pendudukkota inti lebih dari 1 juta, sedangkan kota-kota di sekelilingnya berkisar antara 50.000 sampai 1 juta jiwa, sehingga secara keseluruhan mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Semua keterkaitan ini dapat dilihat, baik dari kondisi nyata yang ada pada saat ini maupun dari sisi proyeksi pertumbuhan wilayah-wilayah tersebut di masa datang.

Dengan kriteria ini, maka DKI Jakarta sejak tahun 1970-an telah berkembang menjadi kota metropolitan,memacu pertumbuhan wilayah hinterland (Bodetabek) menjadi kota-kota metropolitan dan mikropolitan baru. Gabungan jumlah penduduk Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya: Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BODETABEKJUR) telah melebihi 10 juta jiwa, sehinggakawasan ini sudah dapat dikategorikan sebagai kawasan kota megapolitan.

Dalam kaitan dengan konsep megapolitan, maka hubungan antara Jakarta dan wilayah sekitarnya, semestinya berlaku seperti kota-kota megapolitan lainnya di negara-negara maju. Misalnya, di Amerika Serikat, ada 10 kota megapolitan yang menerapkan konsep ini.

Dasar hukum konsep megapolitan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 34/1999 yang sudah direvisi dan disahkan oleh DPR. Juga UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep megapolitan juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional yang menggolongkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kawasan Bogor-Puncak- Cianjur sebagai kawasan yang memerlukan penanganan khusus.

Berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka perlu segera mewujudkan pembentukan kawasan megapolitan yang mencakup DKI Jakarta dan kawasan BODETABEKJUR. Inilah gagasan yang memungkinkan Jakarta tetap sebagai kota yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

sumber : buku Obsesi Spektakuler Pemprov DKI Tanggul Raksasa Dari Kanal sampai Bendungan Laut


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map