Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2981

    yunita:

    Yth.Admin, saat ini saya ingin membuat KK dan KTP jakarta mengikuti domisili suami, saya sudah membu...

    yudi:

    siang pak saya ingin bertanya apakah di jakarta akan ada program pemutihan imb? bangunan rumah orang...

    Rika:

    Yth. Bapak/ Ibu Humas Pemprov Bagian Kependudukan. Saat ini saya berusia 22 tahun, dan ingin membuat...

    aldi:

    test...

    mandala:

    kpd, humas pemda dki. dimana saya dapat men-download DPA APBD 2014, kel gunung sahari utara? yg ter...

  

Mengurus Akte kelahiran yang Telat kini tidak Kepengadilan Lagi dan Gratis

Posted: Oct 03, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kini sudah meneruskan surat edaran dari KEMENDAGRI NO. 472.11/3444/SJ Tanggal 13 September 2011 Tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2006.


Seperti Press Release yang diedarkan Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea Senin, 03 Oktober 2011. Di informasikan kepada warga DKI Jakarta kini sudah bisa mengurus Akta Kelahiran sesuai prosedur dan petunjuk dibawah ini :

1.    Akta kelahiran adalah identitas diri seorang anak yang harus diberikan sejak kelahirannya (Pasal 27 Undang-
       Undang 23/2002 ttg Perlindungan Anak);

2.    Akta kelahiran sebagai identitas diri seorang anak tersebut pembuatannya menjadi tanggungjawab pemerintah
       dan bebas biaya (Pasal 28 Undang-Undang 23/2002 ttg Perlindungan Anak);

3.    Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran; (Pasal 27 Undang-
       Undang 23/2006 ttg Adminduk) dan pelaporan ini tidak dikenakan biaya;

4.    Keterlambatan pelaporan melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, pendaftarannya dilaksanakan
       berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; (Pasal 32 Undang-Undang 23/2006 ttg Adminduk);

5.    Dalam Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 ttg Adminduk tersebut, Pemerintah Pusat (Kementrian
       Dalam Negeri), telah mengeluarkan kebijakan Dispensasi Pencatatan Kelahiran tanpa harus melalui Peneteapan
       Pengadilan Negeri :

    5.1   Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 ttg Dispensasi Pelayanan
            Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diberikan
           dispensasi, tanpa harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

   5.2   Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 Ttg. Perpanjangan Masa
           Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (sampai dengan akhir tahun 2010);

   5.3   Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Ttg. Perpanjangan Masa
           Berlaku Dispensasi Pencatatan Kelahiran (sampai dengan akhir tahun 2011);

6.    Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011 tentang Pelayanan “Bagi
       anak-anak yang lahir setelah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat dilayani dan diterbitkan Akta
       Kelahiran tanpa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri”; (berlaku sampai dengan akhir tahun 2011);

7.    Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam memberikan Dispensasi tersebut diatas dan sekaligus menyebutkan
       masa berlaku dispensasi sampai tahun 2011, adalah dilandasi dengan adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang
       23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, diantaranya :

       Pasal 101 : “Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 tahun”

      Pasal 104 :  “Pembuatan UPTD Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) diajukan paling
                          lambat 5 (lima) tahun sejak Undang Undang ini di undangkan”.

     Kedua pasal inilah yang dijadikan dasar penerapan masa transisi pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2006
     tentang Administrasi Kependudukan;

8.    Catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap Surat Menteri Dalam Negeri
       Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi anak-anak
       yang lahir setelah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapt dilayani dan diterbitkan Akta Kelahiran tanpa
       berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri’ :

      8.1    Membantu anak-anak di Provinsi DKI Jakarta yang lahir pada periode tahun 2007 sampai 2010 dan
               terlambat lebih dari 1 tahun dan tidak mengurus Akta Kelahiran karena terkendala harus mengurus melalui
               Penetapan Pengadilan Negeri yang diperkirakan ± 80.000 anak-anak (potensi yang diukur berdasar selisih
              data kelahiran antara pencatatan bayi yang lahir oleh Dinas Kesehatan dengan Pencatatan Akta Kelahiran di
              Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara kurun waktu 2007-20100;

     8.2    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam waktu ± 3 bulan kedepan, telah
              siap untuk dapat mengoptimalkan pemberian layanan pencatatan kelahiran yang terlambat dimaksud melalui
              Pelayanan di tingkat Kecamatan dan Suku Dinas di lima wilayah kota dan satu Kabupaten Kepulauan
              Seribu;

     8.3    Dukungan Pemerintah Kota, yakni para Walikota/Bupati, para Camat dan Para Lurah kepada Dinas
              Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat,
              khususnya dalam membantu mensosialisasikan kebijakan Menteri Dalam Negeri dimaksud kepada
              warganya;

9.    Bahwa Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
       2006 dapat dilayani dan diterbitkan Akta Kelahiran tanpa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Provinsi
       DKI Jakarta, telah dapat mulai dilaksanakan sejak tanggal hari ini 3 Oktober 2011 diseluruh kantor Kecamatan
      dan suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

      9.1    Persyaratan :

        1.    Surat Bukti Kelahiran dari Rumah Sakit/Bersalin, Puskesmas, Bidan;

        2.    Laporan Kelahiran dari Kelurahan;

        3.    Surat Bukti Pernikahan Orang Tua;

        4.    Foto Copy KTP dan KK Orang Tua;

        5.    Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

    9.2    Biaya :

        -    Retribusi Rp. 0 (nol rupiah);

        -    Denda adminstrative keterlambatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10.    Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan prosedur dan biaya, agar masyarakat
         mengurus langsung kepada petugas di loket pelayanan di Kantor Kecamatan maupun Suku Dinas.



© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map