Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3004

    Danu:

    Yth. Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin bertanya, untuk pengumuman hasil ujian TKD CPNS DKI Jakarta Tah...

    sis:

    Yth. Bpk Basuki TP / Ahok...mana janji bapak yg katanya akan memangkas birokrasi..nyatanya saya meng...

    Alex:

    Yth. Gubernur DKI Jakarta. Tolong wilayah Rawamangun (Jaktim) diperhatikan. Jalan Rawamangun Muka Ba...

    fabby:

    selamat siang Bapak/Ibu saya mau tanya besarnya retribusi izin undang-undang gangguan untuk bagunan ...

    sagimin:

    selamat pagi pak/ibu mau tanya bagaimana cara mengurus nomor ktp ganda. soalnya nomor ktp 3173020905...

  

DPRD DKI Sahkan Empat Perda

Posted: Oct 19, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda serta merevisi satu perda, pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/10). Dengan pengesahan serta revisi perda itu, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan menjadi lebih baik.

Keempat Perda yang baru disahkan itu yakni, Perda tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Sedangkan perda yang direvisi yakni, Perda tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, mekanisme pembahasan raperda dan revisi perda tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
"Ini juga telah sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah ditentukan," ujar Triwisaksana, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/10).

Dengan disahkannya Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dikatakan Triwisaksana, diharapkan perusahaan dapat menempatkan penyandang disabilitas pada tempat yang sejajar dengan masyarakat lainnya. Sehingga perusahaan, tidak ragu-ragu menempatkan penyandang disabilitas pada posisi apa pun. Selain itu, sarana dan prasarana lainnya juga perlu menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas, seperti akses jalan, transportasi, dan fasilitas di dalam gedung. "Lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Perda ini juga mengatur perusahaan di Jakarta untuk mempekerjakan setidaknya satu persen karyawan dari penyandang disabilitas. Kami ingin mendorong agar penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap pekerjaan," jelasnya.

Selain itu, dikatakan Sani, sapaan akrabnya, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan juga tak kalah penting. Perda ini mengatur adanya lembaga perlindungan untuk menerima pengaduan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Sementara Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mengatur pembentukan lembaga penanggulangan bencana daerah untuk mengkoordinir pelaksana penanggulangan bencana di ibu kota. “Jadi, lembaga itu setara dengan dinas dan fungsinya mengkoordinir penanggulangan bencana seperti Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Ambulan Gawat Darurat, Polda Metro, Kodam Jaya,” katanya.

Usulan terhadap Raperda tersebut telah diajukan Pemprov DKI Jakarta pada 25 Mei 2011 lalu bersama revisi perda perpasaran swasta. Namun Revisi Perda Perpasaran Swasta hingga saat ini masih dalam proses pembahasan. "Perda perpasaran swasta, lebih luas ruang lingkupnya. Mencakup juga ketahanan pangan di mana pemerintah menyiapkan distribusi pangan terhadap masyarakat, salah satunya pasar, transportasi dan distribusi," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, dirinya bersyukur dengan pengesahan perda tersebut. Karena perda yang disahkan merupakan tuntutan warga. "Landasan hukum berupa peraturan daerah ini sudah menjadi kesepakatan kita sejak lama. Jadi, sejak awal tahun kita masukan di badan legislasi dan memang karena berbagai kesibukan anggota dewan baru bisa disahkan sekarang. Nanti kita bisa tindak lanjuti, itu yang lebih rinci dan lebih tegas," tandasnya.
 
Reporter: erna
Sumber  : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map