Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2762

    imamul:

    http://joker-seo.blogspot.com...

    imamul:

    http://cucuseo.blogspot.com http://putra-seo.blogspot.com http://kena-banned.blogspot.com http://di-...

    imamul:

    http://sociti.blogspot.com http://seokencana.blogspot.com http://seo-kencana.blogspot.com http://seo...

    Alex:

    Mohon dipasang rambu lalu lintas di Jalan Rawamangun Muka Barat (jalan yang baru dibuat th 2013, yan...

    firman:

    Yth humas dki, tolong ditegur pembangunan jaringan kabel antasari kemang. sangat menggangu kelancara...

  

Perda RTRW 2030 Disahkan

Posted: Aug 25, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Setelah melewati dua tahun masa pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2030 menjadi Perda. Dengan demikian, saat ini, seluruh pembangunan dan rencana pembangunan di ibu kota telah memiliki RTRW. Selanjutnya, tinggal menunggu pengesahan perda turunan dari Perda RTRW tersebut yakni, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat kotamadya dan Peraturan Zonasi (Zooning Regulation).

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 menjadi Peraturan Daerah tentu akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. Selanjutnya, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 akan dirinci lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).

Mengingat penting dan strategisnya penataan ruang di DKI Jakarta, Fauzi menegaskan, pelaksanaan penataan ruang memerlukan upaya bersama. Tidak hanya DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dengan dukungan masyarakat luas. “Sebetulnya, dengan pengesahan Perda RTRW 2030 ini merupakan tahap awal. Bukan berarti apa yang diputus hari ini bisa dijalankan begitu saja. Karena masih ada tahapan pembuatan perda perencanaan detail dan peraturan zonasi yang harus disahkan. Kedua perda ini akan menjadi kendali pelaksanaan RTRW di lapangan,” ujar Fauzi Bowo, usai Rapat Paripurna Laporan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI dalam rangka Penetapan Raperda menjadi Perda tentang RTRW 2011-2030 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/8).

Dia berharap, pengesahan kedua Reperda yaitu Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi tidak bernasib sama dengan perda pendahulunya, yang melalui waktu cukup lama untuk disahkan dewan. “Kedua raperda ini harus lebih cepat prosesnya, karena kita bisa melangkah dengan pasti dengan kedua aturan ini,” katanya.

Dengan adanya pengesahan ini, menurutnya bukan berarti akan mengubah komitmen yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya. Seperti moratorium mal tetap akan dipertahankan hingga tahun 2012. Begitu juga, masalah transportasi sudah ada di dalam rencana induk yang lama, namun diperkuat dalam Perda RTRW yang baru.

Terkait rencana pembangunan 6 ruang jalan layang tol, kini sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Yaitu tidak lagi berdasarkan surat persetujuan Gubernur DKI, melainkan sudah tertuang dalam Perda RTRW 2011-2030. Dalam Perda itu juga tertuang rencana pembangunan tanggul laut raksasa dan reklamasi sebagai rencana pembangunan baru.

Harus Segera Disosialisasikan

Setelah mensahkan Perda RTRW 2011-2030 pada hari ini, Rabu (24/8), kalangan dewang mengimbau pihak eksekutif segera menyosialisasikan perda itu kepada masyarakat, terutama yang terkait perubahan peruntukan. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi perda tersebut.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menegaskan, sosialisasi Perda RTRW 2011-2030 kepada seluruh elemen masyarakat, LSM dan berbagai pihak lainnya merupakan langkah penting. “Sebab perda ini ditujukan, warga mengetahui dengan jelas pemanfaatan dan peruntukan kawasan  wilayah per wilayah di DKI Jakarta. Lalu, meminimalisir pelanggaran peruntukan dan pemanfaatan lahan,” kata Triwisaksana.

Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta, Johny Wenas Polii memaparkan, materi yang ditur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini.

Juga memuat Peraturan Zonasi yang mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peraturan ini mengemban fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zona serta pengembangan pusat kegiatan yang disinkronkan dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Dalam perda itu, juga diatur lima kawasan dalam wilayah DKI Jakarta. Yakni kawasan pertama adalah Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.

Kedua, kawasan permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan proporsi 30-65 persen terkait resapan air.

Ketiga, kawasan strategis kepentingan ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Lalu, mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak.

Keempat, kawasan strategis kepentingan lingkugan, terdiri dari kawasan di sepanjang Kanal Banjir Timur, Kanal Banjir Barat dan Sungai Ciliwung. Kelima, Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng.

Selain itu, Perda ini juga mengatur masalah kependudukan yang memprediksi jumlah penduduk di Jakarta akan mencapai 12,5 jiwa dengan distribusi penduduk di Jakarta Pusat sekitar 1.150.000 jiwa, Jakarta Utara sekitar 2.325.000 jiwa termasuk di areal reklamasi, Jakarta Barat sekitar 3.162.000 jiwa, Jakarta Selatan sekitar 2.825.000 jiwa, Jakarta Timur 3.012.000 jiwa dan Kepulauan Seribu sekitar 25 ribu jiwa.

Untuk masalah transportasi, meliputi antara lain, jalur pedestrian dan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder dan kawasan TOD, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Membangun sistem angkutan umum massal seperti busway, MRT dan monorail sebagai tulang punggung transportasi dengan target 60 persen pejalanan penduduk. Penyediaan terminal angkutan barang untuk mendukung kawasan industri serta kegiatan ekspor dan impor. Serta Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Baru/Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Kepulauan Seribu dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda.

Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi tersedianya 30 persen RTH dengan rincian RTH publik 16 persen, RTH privat 10 persen dan RTH privat didedikasikan sebagai RTH publik 4 persen. Serta pengembangan RTH secara multifungsi, baik secara ekologis, sosial, estetis dan kebencanaan sebagai ruang evakuasi bencana. “Juga diatur tentang masalah sumber daya air dan pengendalian banjir, masalah pelayanan air bersih, masalah persampahan, peran masyarakat, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi administrasi dan sanksi pidana,” ungkapnya. 

Untuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, dilakukan secara berjenjang dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang hingga sanksi administrasi.

Sedangkan sanksi pidana, meliputi pidana penjara dan dena terhadap pengurus atau direksi atau penanggungjawab korporasi serta pidana dan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya bagi setiap pejabat pemerintah daerah yang diberi wewenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW.

 

Reporter: lenny 
Sumber  : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map