Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2950

    Handi:

    Mohon agar dokumen Pedoman Lembaga Musyawarah Kelurahan disediakan dalam format yang lebih baik. Saa...

    Lie:

    Pertanyaan lain Pak : 1. Apakah semua warga DKI berhak mendapatkan BPJS tanpa kecuali ? 2. Dimana ...

    Lie:

    Sore Pak, saya ingin bertanya, saya sudah melihat bagian Pegurusan SIUP dan sudah melengkapi persyar...

    Eddy:

    Selamat siang Pak, saya mahasiswa di Jakarta sedang menulis tugas akhir kuliah. Dan berniat mau wawa...

    Faray:

    selamat sore pak, saya mau tanya kalau saya mau lihat laporan saya yang terdahulu bagaimana caranya ...

  

Perizinan Pembuangan Air Limbah

Posted: Feb 18, 2011 Category: Perizinan
 

Definisi 

  1. Perairan Umum adalah saluran air atau sungai, yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah;
  2. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair;
  3. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
  4. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat energi dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh karena manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
  5. Pemanfaatan air adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/ atau kegiatan;
  6. Beban pencemaran air limbah adalah jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air limbah;
  7. Izin adalah izin membuang air limbah;
  8. Tim adalah tim pemberi izin pembuangan air limbah;
  9. Tim evaluasi adalah tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah perusahaan yang akan/ telah dibuang serta kondisi kualitas air pada badan air/ perairan umum penerima air limbah.

 

Perizinan

Perizinan pembuangan air limbah merupakan upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/ sumber air. Tujuannya adalah agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/ UPL dan semua dokumen lingkungan setingkatnya, wajib memiliki izin dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk membuang air limbah ke perairan umum.

Untuk memperoleh izin dilakukan melalui tahapan:

  1. Pengajuan permohonan izin;
  2. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
  3. Penetapan izin.

Pengajuan permohonan izin dapat dilakukan secara tertulis kepada Kepala Badan, dan harus memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.

Persyaratan administrasi terdiri dari:

  1. Data isian tentang pembuangan air limbah;
  2. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan contoh air limbah dengan skala proporsional;
  3. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
  4. Design Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  5. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan/ atau Dokumen Lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah direkomendasi;
  6. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratoriurn BPLHD periode 1 (satu) tahun bagi kegiatan yang sudah operasional;
  7. Data swapantau selama 3 (tiga) bulan terakhir bagi kegiatan yang telah operasional;
  8. Penanganan kondisi darurat; dan
  9. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 tentang kesanggupan untuk mentaati persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan persyaratan teknis terdiri dari:

  1. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/ atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
  2. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat. Dapat menggunakan Dokumen Arndal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pembuangan air limbah.

 Penelitian kelengkapan administrasi dilakukan oleh Sekretariat Tim dengan ketentuan:

  1. Jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan dikembalikan; dan
  2. Proses pengembalian diberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 ( lima belas) hari kerja.

Setelah persyaratan terpenuhi, dilakukan penelitian dan evaluasi/ penilaian oleh Tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Instansi Pembina, lnstansi Terkait dan Pakar. Tim Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.


Perolehan lzin

Tim Evaluasi melakukan penelitian dan penilaian sebagai berikut:

  1. Melakukan penelitian dan penilaian teknis kelayakan pernbuangan air limbah yang berasal dari kegiatan usaha pemohon;
  2. Melakukan pengecekan dan pengambilan contoh air limbah pada 2 (dua) titik inlet dan outlet;
  3. Melakukan pembahasan/ penelitian teknis dan kelayakan dokumen serta hasil analisis laboratorium; dan
  4. Melakukan perhitungan debit air limbah maksimurn dan beban maksimum yang diizinkan untuk dibuang ke saluran umum.

Hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara. Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya kepada pemohon yang bersangkutan diberikan izin dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

lzin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapal diperpanjang. Persetujuan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.

Pemberian izin didasarkan pada pengembangan kapasitas maksimum dan/ atau produksi 3 (tiga) tahun dengan produksi/ kapasitas maksimal adalah produksi terpasang atau kriteria desain. lzin dapat diberikan kepada kegiatan yang telah beroperasi maupun kegiatan baru setelah memperoleh rekomendasi teknis kelayakan upaya penurunan beban air limbah dan kelayakan pembuangan air limbah dari Tim Evaluasi.

 

Kewajiban Pemegang Izin

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

  1. Mentaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah;
  2. Tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam izin;
  3. Tidak melakukan pengenceran;
  4. Tidak menggabungkan (memisahkan) saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan Limbah cair dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama;
  5. Memasang alat ukur debit air limbah;
  6. Menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
  7. Memeriksakan kualitas air limbah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan ke Laboratorium Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; dan
  8. Melakukan swapantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

 

Perpanjangan Izin

Prosedur perpanjangan izin adalah sebagai berikut:

  1. Perrnohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir masa berlakunya dengan mengisi formulir perpanjangan izin dilampiri dengan foto kopi izin sebelumnya;
  2. Terhadap perusahaan yang telah melengkapi persyaratan, diadakan penelitian ke lapangan;
  3. Apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata buangan air limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki semua, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan pernohonan izin baru; dan
  4. Apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.

Perpanjangan izin diterbitkan berdasarkan:

  1. Hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan air limbah dari Tim Evaluasi; dan
  2. Hasil analisis contoh air limbah dari laboratorium BPLHD yang menyatakan dipenuhinya baku mutu air limbah yang ditetapkan.

 

Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dalam bentuk:

  1. Pembinaan dan pengawasan; dan
  2. Monitoring dan evaluasi.

Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala sekurang-kurangnya setiao 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

Sanksi Administrasi

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin dapat dikenakan tindakan langsung berupa:

  1. Penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
  2. Penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
  3. Penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

Bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa:

  1. Teguran;
  2. Paksaan pemerintah;
  3. Pembekuan izin;
  4. Pencabutan izin.

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau diperpanjang. Pencabutan izin dilakukan apabila:

  1. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
  2. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2010; dan
  3. Menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencabutan izin selanjutnya diikuti tindakan:

  1. Penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
  2. Penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
  3. Penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

Prosedur untuk melakukan pencabutan izin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis untuk jangka waktu 7 x 24 jam;
  2. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
  3. Jika kegiatan penutupan sementara telah habis jangka waktunya dan tidak ada upaya sama sekali dari yang bersangkutan, maka izin tersebut dicabut.

Selain itu, izin dapat juga dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila yang bersangkutan:

  1. Tidak melakukan kegiatan usaha seiama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan; dan
  2. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin yang memenuhi unsur tindak pidana dan/ atau perdata, pemberian sanksi akan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah.

Link: http://prov.jakarta.go.id/jakv1/produkhukum/index/15/


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map