Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2985

    firman:

    Yth dinas perhubungan. Tolong dikaji penghapusan lampu merah ke 2 di pancoran arah mampang ke cawang...

    yudi:

    Yth. Gubernur DKI Kapan ada solusi untuk daerah Kayumanis Jaktim yg sampai saat ini belum ada penyel...

    richard:

    Dengan hormat; Saya hendak menanyakan kepada Pemprov DKI, mengapa ujian penterjemah tersumpah berhe...

    Lie:

    Siang Pak, saya ada beberapa pertanyaan terkait Akta Lahir : 1. Apakah tidak bermasalah jika nama d...

    yunita:

    Yth.Admin, saat ini saya ingin membuat KK dan KTP jakarta mengikuti domisili suami, saya sudah membu...

  

APBD DKI Direstui Kemendagri

Posted: Jan 25, 2011 Category: Jakarta Kini
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2011, dinyatakan sempurna berdasarkan hasil koreksi dan saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). APBD DKI 2011 disempurnakan, per tanggal 13 Januari 2011, dan telah ada payung hukumnya lewat peraturan daerah. Untuk implementasinya sendiri telah dijabarkan oleh pergub sebagai petunjuk pelaksaksana penggunaan anggaran tersebut.

Dengan begitu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di jajaran Pemprov DKI harus segera menyusun Daftar Pengisian Anggaran (DPA) serta alur keuangan (cash flow) kegiatan triwulan pertama. Untuk selanjutnya, memulai tender proyek pembangunan yang telah dianggarkan di tahun 2011.

“Beberapa catatan sudah menjadi perhatian kita. Dan telah kita sempurnakan berdasarkan catatan tersebut,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI, Senin (24/1).

Menurut gubernur, berdasarkan hasil koreksi Kemendagri, total anggaran dalam APBD DKI 2011 bertambah sekitar Rp 580 miliar. Artinya, jumlah APBD DKI Jakarta menjadi Rp 28,5 triliun dari jumlah awal sebesar Rp 27,92 triliun. Penambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Anggaran BOS tersebut harus diadministrasikan dalam APBD DKI 2011 sebagai pendapatan tambahan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, menerangkan, memang ada beberapa catatan dan koreksi dari Kemendagri yang menghilangkan atau menghapus beberapa pos anggaran. Kendati demikian, hal itu tidak membuat APBD DKI 2011 berkurang jumlahnya. Sebab, pos anggaran yang dihilangkan atau dibatalkan dialihkan ke anggaran tak terduga yang selalu disediakan setiap tahunnya dalam APBD. “Pengoreksian di Kemendagri memakan waktu 10 hari. Sekarang, APBD DKI 2011 sudah ditetapkan sebagai perda dan pergub. Telah sah diundangkan,” ujar Sukri.

Karena telah sah sebagai peraturan perundangan, lanjut Sukri, maka SKPD dan UKPD harus segera menyusun Daftar Pengisian Anggaran (DPA) dan alur keuangan (cash flow) kegiatan triwulan pertama dalam pekan ini. Masing-masing SKPD, termasuk dinas, biro, badan, unit pelaksana teknis (UPT) dan rumah sakit diberikan waktu dua hari menyusun DPA, terhitung mulai hari ini.

Sedangkan pemkot administrasi dan Kabupaten diberikan waktu dua hari namun bergilir. Untuk Jakarta Timur dan Jakarta Barat harus menyerahkan DPA pada hari Selasa (25/1), Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, Kamis (27/1), dan Jakarta Pusat serta Kepulauan Seribu, Sabtu (29/1) harus sudah menyerahkan DPA.

“Jadi pekan ini, diharapkan Jumat atau Sabtu penyusunan DPA harus selesai. Sehingga pekan depan atau awal Februari, mereka bisa mulai melakukan tender dan melaksanakan kegiatan lainnya yang telah diprogramkan,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun tender sudah bisa mulai dilaksanakan, namun penandatanganan kontrak kerja dengan pemenang tender bisa dilakukan setelah Surat Perintah Dibayarkan (SPD) diterbitkan BPKD. SPD diterbitkan berdasarkan usulan cash flow dan penyusunan rincian DPA.

Dengan adanya percepatan pelaksanaan tender, Sukri mengharapkan terjadinya percepatan penyerapan anggaran dengan jumlah meningkat dari tahun lalu. Imbauan dari gubernur, supaya semua kepala SKPD dan UKPD segera melakukan tender terhadap kegiatan belanja modal, barang dan jasa. Terutama kegiatan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, seperti pembebasan lahan harus menjadi prioritas. Begitu pula dengan pembangunan fisik yang berskala besar juga harus menjadi prioritas dilakukan tender. “Supaya jangan ujung-ujungnya tahun anggaran baru dikejar pembangunannya,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Kemendagri telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merevisi RAPBD 2011. Salah satunya yang terkait dengan rancangan anggaran perjalanan dinas DPRD DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran perjalanan dinas itu harus dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta dilakukan secara selektif seperti diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. “Artinya, anggaran perjalanan dinas bukan dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan keadaan yang ada” bebernya.
 
Reporter: lenny
Sumber : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map