Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2753

    Bayu:

    Saya sarankan di Indonesia ini memiliki hari libur nasional atau hari spesial untuk nostalgia/mengen...

    Nawawi:

    Selamat malam Admin Pemda DKI, kami Warga RT8/RW5 cengkareng Barat telah menyampaikan keluhan & Kebe...

    mochammad:

    sampai saat ini saluran air di pulogebang RT.4 RW.6 Cakung Jaktim masih Terlantar, saya akan report ...

    Tiok:

    Dear Admin, saya mau menyampaikan keluhan warga RT 013 RW 007 Cipinang Besar Utara, terkait tempat p...

    mochammad:

    sampai saat ini pembuatan saluran air di pulogebang rt.4 rw.6 cakung jaktim masih terlantar...

  

DKI Segera Terapkan PTSP Penanaman Modal

Posted: Sep 09, 2010 Category: Jakarta Kini
 

Untuk meningkatkan iklim investasi baik untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), Pemprov DKI Jakarta akan meluncurkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Rencananya, program PTSP di bidang penanaman modal itu akan diluncurkan Rabu 22 September mendatang. Program ini merupakan sistem penyederhanaan izin penanaman modal di Jakarta yang akan dibagi dalam tiga paket yaitu, proses perizinan selama 10 hari, 25 hari, dan 38 hari.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, sektor penanaman modal pada perekonomian di Jakarta selama ini memberikan kontribusi sebesar 16,5 persen pada produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahun. Agar dapat meningkatkan kontribusi penanaman modal kepada PDRB, Pemprov DKI pun melakukan penyederhanaan izin usaha penanaman modal melalui progra PTSP.

“Pada tanggal 22 September 2010, kita akan luncurkan program PTSP untuk penanaman modal. Dalam program ini, kita sudah fix pengurusan izin usaha investasi di Jakarta hanya sampai 38 hari. Tidak lebih dari itu,” ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Rabu (8/9).

Sedangkan untuk investasi yang tidak melalui PMDN dan PMA, Fauzi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat dan akan menetapkan penyederhanaan waktu pengurusan perizinannya. Sebab, kata dia, masih banyak usaha investasi dilakukan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Peradagangan (KUKMP) DKI Jakarta serta dinas terkait lainnya. “Memang banyak investasi yang tidak melalui PMA dan PMDN. Itu juga saya minta perizinannya tetap diawasi dan akan ditetapkan waktu pengurusan perizinannya. Ini sedang kita siapkan, karena itu tidak bisa kita launching bersamaan dengan launching PTSP,” jelasnya.

Namun yang pasti, lanjutnya, ia berharap, ke depan seluruh usaha investasi di DKI Jakarta harus mendapatkan tingkat pelayanan yang sama dan bisa menikmati proses pelayanan satu pintu. “Sekarang kan belum bisa seperti itu. Karena masih ada perbedaan PMDN, PMA, dan investasi lainnya,” tegas Fauzi.

Upaya penerapan PTSP ini dilakukan bekerja sama dengan International Finance Cooperation (IFC), sehingga Pemprov DKI bisa menata ulang proses perizinan investasi melalui satu pintu. Kota Jakarta Pusat akan dijadikan proyek percontohan untuk penerapan sistem baru tersebut.

Sebelumnya, Fauzi Bowo mengatakan, Pemprov DKI telah memperketat penerapan sistem penyederhanaan izin usaha penanaman modal di Jakarta. Yakni, dengan melakukan evaluasi dan menata ulang sistem proses perizinan satu pintu yang saat ini masih dinilai lamban dan berbelit dalam pelaksanaannya.

Program Coordinator Investments Climate Advisory Services IFC, Farida Lasida Adji, mengatakan, penyederhanaan izin penanaman modal di Jakarta akan dibagi dalam tiga paket yaitu proses perizinan selama 10 hari, 25 hari, dan 38 hari. Pembagian paket ditetapkan sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Semakin komplek jenis izin usaha yang diajukan maka semakin lama prosesnya. Dengan penataan ulang sistem izin usaha, juga memungkinkan pemohon izin usaha mengajukan izin sekaligus untuk penerbitan izin usaha dan izin yang terkait pendukung usaha itu sendiri.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Daerah Sekdaprov DKI Jakarta, Hasan Basri Saleh, menerangkan, dengan penataan konsep perizinan satu pintu, diharapkan dapat mendongkrak sumbangan sektor penanaman modal pada perekonomian di Jakarta. “Penerapan sistem penyederhanaan izin usaha akan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan daerah terkait izin usaha dan penanaman modal di Jakarta tahun ini. Sehingga realisasi penerapan sistem bisa berlaku secara merata dan pelaksanaannya bisa sesuai target yang diharapkan,” katanya.

Sumber : beritajakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map