Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2919

    Hary:

    Meminta Lahan Parkir Park And Ride di stasiun dengan tarif yang wajar bukan dengan hitungan perjam k...

    Ali:

    Terima Kasih untuk informasi yang diberikan, saya sebagai Warga Jelambar melihat ada proyek pembangu...

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

    Lady:

    situasi jalanan yang tidak tertib atau MEMBAHAYAKAN pengguna jalan seperti angkutan umum yang ugal2a...

    Lady:

    tidak bisa atau tidak mau membesarkan dengan kerja keras malah ikut menjerumuskan anaknya. Selain it...

  

Tata Cara Permohanan Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta

Posted: Aug 26, 2010 Category: Perizinan
 

Tata Cara Permohanan Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta

 

Keputusan Gurbenur Propinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Tentang Tata Cara Permohonan Izin Penyelengaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah  Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta Propinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta

2. Perpasaran Swasta adalah Kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana atau   tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta

 

Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta

1.   Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus mendapat izin dari:

      a. Gubernur apabila luas efektif lantai usaha diatas 2.000 M2

      b. Wakil Gubernur apabila luas efektif lantai usaha 201 M2 s.d 2.000 M2

      c. Walikotamadya apabila luas efektif lantai usaha s/d 200 M2

2.   Permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta  harus diajukan secara tertulis kepada Gurbernur atau Walikotamadya melalui Tim Pertimbangan  dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Fotokopi KTP pemohon

b. Fotokopi Akte pendirian perusahaan

c. Fotokopi NPWP

d. Fotokopi ketetepan rencana kota dan rencana tata letak bangunan

e. Fotokopi Surat Tanah (Sertifikat/Akte Jual Beli/Fatwa)

f. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fotokopi Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

g. Fotokopi Surat Perjanjian sewa menyewa ( apabila menyewa bangunan )

h. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)

i. Fotokopi hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andal) khusus untuk penyelenggaraan  usaha perpasaran swasta yang luasnya diatas 2.000 M2 dan lokasinya terletak disisi jalan kolektor atau arteri

j. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

k. Gambar Lay Out kegiatan usaha perpasaran swasta.

 


Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004

 


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map