Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2757

    mochammad:

    sampai saat ini saluran air di pulogebang RT.4 RW.6 Cakung Jaktim masih Terlantar, saya akan report ...

    mochammad:

    sampai saat ini saluran air di pulogebang RT.4 RW.6 Cakung Jaktim masih Terlantar, saya akan report ...

    mochammad:

    sampai saat ini saluran air di pulogebang RT.4 RW.6 Cakung Jaktim masih Terlantar, saya akan report ...

    Alex:

    Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tolong dibantu, mengenai masalah TPS liar yang ada di ...

    Bayu:

    Saya sarankan di Indonesia ini memiliki hari libur nasional atau hari spesial untuk nostalgia/mengen...

  

Tata Cara Permohanan Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta

Posted: Aug 26, 2010 Category: Perizinan
 

Tata Cara Permohanan Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta

 

Keputusan Gurbenur Propinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Tentang Tata Cara Permohonan Izin Penyelengaraan Usaha Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah  Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta Propinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta

2. Perpasaran Swasta adalah Kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana atau   tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta

 

Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta

1.   Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus mendapat izin dari:

      a. Gubernur apabila luas efektif lantai usaha diatas 2.000 M2

      b. Wakil Gubernur apabila luas efektif lantai usaha 201 M2 s.d 2.000 M2

      c. Walikotamadya apabila luas efektif lantai usaha s/d 200 M2

2.   Permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta  harus diajukan secara tertulis kepada Gurbernur atau Walikotamadya melalui Tim Pertimbangan  dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Fotokopi KTP pemohon

b. Fotokopi Akte pendirian perusahaan

c. Fotokopi NPWP

d. Fotokopi ketetepan rencana kota dan rencana tata letak bangunan

e. Fotokopi Surat Tanah (Sertifikat/Akte Jual Beli/Fatwa)

f. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fotokopi Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

g. Fotokopi Surat Perjanjian sewa menyewa ( apabila menyewa bangunan )

h. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)

i. Fotokopi hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andal) khusus untuk penyelenggaraan  usaha perpasaran swasta yang luasnya diatas 2.000 M2 dan lokasinya terletak disisi jalan kolektor atau arteri

j. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

k. Gambar Lay Out kegiatan usaha perpasaran swasta.

 


Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004

 


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map