Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2997

    Nori:

    Yth Pak Gubernur, Ke mana bisa melaporkan dengan cepat pelanggaran Perda Larangan Merokok. Banyak te...

    dewi:

    sangat memberatkan persayratan pemasangan baru maupun + daya listrik di jakarta karna IMB samapi 5 j...

    dewi:

    saya sudah tanya pembuatan IMB jakarta pusat kemayoran sebesar diatas 5 juta mohon tinjauannya benar...

    Agus:

    Yth,Admin" mau nanya Keputusan Gubernur No. 1653 Tahun 2010 Tentang : Pemberian Uang Insentif Ope...

    firman:

    Yth dinas perhubungan, kapan dibetulkan jembatan pejaten barat raya, di depan pejaten village yang l...

  

Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Posted: Aug 24, 2010 Category: Info Bisnis
 

 

Definisi

1.    Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau Badan  Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.    Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/ lahan milik perorangan/ badan yang telah mendapat izin dari Gubernur.

3.    Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan usaha yang termasuk pada kriteria Usaha Mlkro yang menggunakan Kaki Lima sebagai tempat usaha.

 

Pengaturan Tempat


Maksud pengaturan tempat usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban Kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud.

 

Tujuan pengaturan dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah:

a.    Untuk memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja;

b.    Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha; dan

c.     Mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

 

Jenis lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari:

a.    Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

b.    Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

d.    Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu alam.

e.    Lokasi Pujasera UKM.

f.     Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

g.    Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.


Sarana dan fasilitas lokasi binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (Lokbin) terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas sarana MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

Pengadaan, perawatan dan perubahan serta pengelolaan sarana dan fasilitas lokbin Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikota Bupati Administrasi.

 

Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima

 

1.     Sarana dan fasilitas usaha lokasi sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

2.     Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

 

Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam

 

1.     Sarana dan fasilitas lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam terdiri dari tempat usaha terbuka, air, listrik, tempat sampah dan papan nama fokasi.

2.     Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha dapat dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi.

 

Lokasi Pujasera UKM

 

1.    Sarana dan fasilitas lokasi Pujasera UKM terdiri dari tempat usaha setengah terbuka, terbuka dengan fasilitas listrik, air dan penampungan sampah.

2.     Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilltas usaha dapat dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi dan atau oleh Pihak Ketiga dengan bekerja sama dengan Walikota/ Bupati Administrasi.

 

Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima

 

1.     Sarana dan fasilitas lokasi terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki lima terdiri dari tempat usaha terbuka, listrik dan penampungan sampah.

2.     Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi dan/ atau swadaya para Usaha Mikro Pedagang Kaki lima.

 

Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki lima

 

1.   Tempat Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima disediakan dan dilaksanakan oleh Badan/ perorangan pemilik lahan.

2.     Sarana dan fasilitas usaha lokasi terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka, tertutup, MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

 

Izin Penggunaan Lokasi Tempat Usaha

 

1.    Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha, terlebih dahulu harus mendapat Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.

2.   Untuk memperoleh izin Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat dengan melampirkan persyaratan:

a.  Foto Copy KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b.  Profil Usaha Mikro atau Pedagang Kaki Lima; dan

c.  Surat Pemyataan belum pemah mendapat fasilitas lokasi tempat Usaha Mikro atau Pedagang kaki Lima yang dimohon.

3.    Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diberikan lzin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi setempat.

4.    Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.     Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/ atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi setempat.

 

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban:

a.     Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;

b.    Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kaki lima;

b.     Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; dan

c.     Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang:

a.     Merubah bentuk dan fungsi tempat usaha;

b.     Memperdagangkan barang-barang terlarang; dan

d.    Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha.

 

Pembinaan

1.     Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui:

a.  Bimbingan teknis peningkatan keterampilan usaha;

b.  Penyuluhan teknis peningkatan keterampilan usaha; dan

c.   Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

2.    Bimbingan teknis tersebut mencakup:

a.   Bimbingan teknis dagang eceran;

b.  Bimbingan teknis akses sumber-sumber bahan baku;

c.   Bimbingan teknis akses sumber-sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan; dan

d.  Pendampingan pedagang eceran.

3.    Penyuluhan teknis mencakup:

a. Penyuluhan teknis dagang aceran;

b. Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku; dan

c. Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan.

4.     Mendorong pembentukan kelompok pedagang lokasi sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki mencakup:

a. Peningkatan manajemen dan organisasi kelompok; dan

b. Peningkatan manajemen pengelolaan lokasi.

5.     Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima mencakup:

a.   Peningkatan manajemen dan organisasi koperasi;

b.  Peningkatan akses pasar dan pangsa pasar;

c.   Peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan;

d.   Peningkatan akses teknologi tepat guna; dan

e.  Peningkatan akses kemitraan.

Koordinasi pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi.

 

Pengawasan

 

Pengawasan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh jenis lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima oleh Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang mencakup kegiatan:

a.     Peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku kepada Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;

b.     Penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;dan

c.   Mengoordinasikan penertiban lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

 

Pengawasan terhadap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya di luar lokasi usaha Mikro Perdagangan Kaki Lima yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Camat. Pengawasan terhadap pengaturan tempat dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima secara fungsional dilakukan oleh Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010

Link: http://www.jakarta.go.id/jakv1/produkhukum/search/0/0/all/90/all/75

 


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map