Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2973

    hendriko:

    ass.... humas DKI jakarta.. saya ingin membuat kk baru atau pisah kk dari mantan istri saya, tp saya...

    firman:

    Kepada bapak gubernur DKI yang terhormat, desain giant sea wall akan menambah banjir di jakarta utar...

    firman:

    Kepada bapak gubernur DKI yang terhormat, kasihan para nelayan nanti dengan adanya giant sea wall. d...

    Theresia:

    Nama Saya : Theresia Rumondang Nauli, NIK : 3173085410840004 (terbit 07 Agustus 2014, berlaku samp...

    Dian:

    Kepada yth Humas DKI, apakah syarat2 dari pembuatan surat keterangan riwayat tanah? karena saya keti...

  

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dimungkinkan Tanpa Tender

Posted: Aug 06, 2010 Category: Jakarta Kini
 

Revisi Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu revisinya yaitu dimungkinkannya penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa khusus.

Demikian dijelaskan Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana usai Rapat Kerja III Presiden RI dengan Para Menteri dan Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/8/2010).

"Seperti obat, alat kesehatan habis pakai yang jenis dan harganya ditetapkan pemerintah/Menkes dapat dibeli langsung. Mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah GSO dapat dibeli langsung serta sewa penginapan atau hotel, gedung atau kantor dapat ditunjuk langsung," kata dia.

Selain pengadaan langsung, ada 11 pokok perubahan lain dalam Keppres 80/2003 yang disampaikan Armida. Adapun 11 pokok perubahan itu sebagai berikut:

  1. Perubahan ruang lingkup terkait pengadaan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Diatur bahwa PHLN harus mengikuti Perpres, jika terdapat perbedaan harmonisasi dilakukan pada waktu negosiasi pinjaman/hibah.
  2. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menjamin kompetensi, rasa aman dan kelancaran pelaksanaan pengadaan.
  3. Keharusan melakukan e-procurement. Hal ini untuk menghindarkan pertemuan antara panitia dan peserta lelang, proses menjadi lebih cepat dan aman.
  4. Memperkuat keberpihakan pada usaha kecil. Paket pekerjaan untuk usaha kecil dalam revisi Keppres ini naik dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 miliar.
  5. Diperkenalkannya sistem pengadaan sayembara atau kontes. Untuk mendorong penggunaan produk hasil kreativitas, gagasanm inovasi, riset, serta produk seni-budaya. Pengadaan produk-produk tersebut dimungkinkan secara swakelola.
  6. Fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat. Ketentuan tentang bencana (alam/non-alam/sosial) diperlonggar, termasuk antisipasi sebelum bencana datang. Dalam keadaan bencana/darurat dapat dilakukan penunjukan langsung. Tidak ada batasan tapi tetap akan diaudit.
  7. Pengadaan di luar negeri mengacu aturan dalam Perpres Perubahan Keppres 80/2003. Bila ada konflik dengan aturan setempaty diatur kebijakan oleh Menlu.
  8. Kontrak tahun jamak dapat ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Hal ini untuk kegiatan sampai dengan Rp 10 miliar, penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, pelayanan pembuangan sampah, serta pengadaan jasa cleaning service.
  9. Prefererensi harga dan tingkat komponen dalam negeri. Preferensi harga diberikan untuk produksi dalam negeri yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 25%. Menperin akan menerbitkan buku inventarisasi produksi dalam negeri.
  10. Sanggah dan sanggahan banding. Untuk mengurangi jumlah pemohon sanggah, diperkenalkan adanya jaminan sanggah bagi peserta lelang yang akan melakukan sanggah.
  11. Mulai diperkenalkan konsep pengadaan berwawasan ramah lingkungan.

 

(nwk/dnl)

Sumber : Kompas.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map