Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2970

    Theresia:

    Nama Saya : Theresia Rumondang Nauli, NIK : 3173085410840004 (terbit 07 Agustus 2014, berlaku samp...

    Dian:

    Kepada yth Humas DKI, apakah syarat2 dari pembuatan surat keterangan riwayat tanah? karena saya keti...

    SITI:

    Kepada Bpk Gubernur DKI Jakarta yg terhormat, saya org tua murid SD 08 Pagi Cipinang Besar Selatan, ...

    Muhamad:

    Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, saya mau menanyakan pada tahun 2012 dan 2013 DPA_S...

    Achmad:

    Assalamualaikum Balai Warga,apakah saya bisa membuat KTP DKI tanpa harus membuat Surat Keterangan Pi...

  

PIDATO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009

Posted: Aug 18, 2010 Category: Sambutan
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth.   
-    Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
-    Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
-    Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
-    Para Anggota Muspida Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili;
-    Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
-    Hadirin yang saya hormati,

1. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009.

2. Sebelum menyampaikan penjelasan mengenai LKPJ ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Pimpinan Partai Politik, aparat TNI dan POLRI, SATPOL PP-Hansip Linmas, para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha, Ormas dan LSM, kalangan media massa, Pengurus RW/RT, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta seluruh warga Ibukota atas peran sertanya dalam melaksanakan tugas besar kita membangun kota Jakarta yang kita cintai.

3. Penyampaian LKPJ Tahun 2009, dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat.

4. LKPJ, pada hakikatnya merupakan progress report Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun, yang mencakup : Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi; Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

5. Rapat Dewan yang terhormat,
Pada kesempatan pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai indikator makro yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial tahun 2009.

a.    Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2009 mencapai 77,2, meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 77,0.

b.    Indikator Ekonomi
Walaupun terjadi krisis keuangan global, ekonomi Jakarta tahun 2009 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2009 mencapai 5,01 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 6,18 persen. Pertumbuhan tersebut masih melampaui angka yang ditargetkan dalam angka APBD tahun 2009 berkisar 3,25 - 4,25 persen. Sementara itu, dengan pengaruh sejumlah faktor ekonomi dan adanya kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga BBM pada awal tahun 2009, angka inflasi tahun 2009 menjadi 2,34 persen. Angkat tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 11,11 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut telah berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang dicerminkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dari 7,75 ribu US Dollar perkapita pada tahun 2008 menjadi 8,92 ribu US Dollar pada tahun 2009.

c.    Indikator Sosial
Pada tahun 2009 pertumbuhan penduduk sebesar 0,76 persen, mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan 2008 yang mencapai 0.99 persen. Dengan demikian, jumlah penduduk tahun 2009 mencapai 9,22 juta jiwa. Perlambatan pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan penurunan jumlah angkatan kerja dari 4,77 juta pada tahun 2008 menjadi 4,76 juta pada tahun 2009. Penurunan angkatan kerja dan perluasan kesempatan kerja tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 12,16 persen tahun 2008 menjadi 12,15 persen tahun 2009. Sementara itu, penduduk miskin mengalami penurunan dari 379.600 orang tahun 2008 menjadi 323.200 orang tahun 2009.

6. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil-hasil pembangunan yang berkaitan dengan program dedicated. Sebelumnya izinkan saya menyamakan persepsi tentang pengertian program dedicated. Dalam Perda 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 dijelaskan bahwa, program dedicated merupakan program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan dampak luas kepada masyarakat. Dengan demikian, program dedicated merupakan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Berikut saya jelaskan output program dedicated tahun 2009.

a.    Kanal Bajir Timur (KBT)
Pada tahun 2009 telah dibebaskan tanah untuk pembangunan KBT seluas 24,2 hektar, terdiri dari profil basah 17,9 hektar dan koridor kering 6,2 hektar. Dengan demikian, total tanah yang telah dibebaskan mencapai 263,8 hektar, yang terdiri dari profil basah 212,1 hektar dan koridor kering 51,8 hektar. Walaupun belum seluruh profil basah dapat dibebaskan, namun KBT telah dapat mengalirkan air hingga tembus ke laut.  Pada tahun 2010 seluruh profil basah (tinggal 44,9 hektar) telah selesai dibebaskan, sehingga 2011 tinggal melanjutkan pembebasan tanah untuk koridor kering.

b.    Normalisasi Sungai/Kali, Saluran dan Waduk
Dalam upaya pengendalian banjir, tahun 2009 telah dilakukan pengerukan sungai/kali dan saluran antara lain di sungai Ciliwung, sungai Cipinang, saluran Kali Lagoa Buntu, Kali Cakung Lama, Kali Duri, Kali Grogol, dan Kali Lagoa Timur seluas 307,9 ribu m3. Disamping itu, juga telah dilakukan pemasangan sheet pile sepanjang 416 m2 di sungai MookerVaart dan kali Pakin. Untuk normalisasi waduk, telah dilakukan penataan Waduk Cilangkap dengan penggalian tanah 6,6 ribu m3, pembangunan turap 492 m, peninggian turap 199 m, pembangunan 1 bangunan limpas dan koker serta 1 unit pintu air.

c.    Optimalisasi, Perluasan dan penambahan jaringan jalan
Untuk meningkatkan aksesibilitas Sentra Primer Baru Timur dan Barat telah dilakukan peningkatan Jl. Joglo Raya 8.684 m2 dan pembebasan tanah terusan Jl. I Gusti Ngurah Rai 2.539 m² dan Jl. Kembangan Raya menuju Arteri W1 8.684 m². Disamping itu, juga telah dilakukan inventarisasi untuk pembebasan tanah Jl. Raya Bekasi segment persimpangan Jl. DR. KRT Rajiman, Jl. Pulo Gebang, Simpang Bintara-Pondok Kopi, dan Jl. Kembangan Raya  dari Walikota sampai dengan outer ring road .

d.    Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang
Untuk pembangunan Terminal Pulo Gebang, sampai akhir tahun 2009 belum dapat dimulai konstruksinya, karena persetujuan multiyears baru diterbitkan pada bulan Agustus 2009. Disamping itu, in/out ramp akses terminal ke Jalan Tol JORR belum disetujui oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan lelang multiyears. Diharapkan, awal tahun 2010 proses lelang multiyears sudah dapat diselesaikan.

e.    Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu
Untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Seribu, pada tahun 2009 telah dilaksanakan pembangunan breakwater di Muara Angke sepanjang 650 m; dan pematangan lahan terminal pelabuhan Muara Angke 2.650 m2.

f.    Peningkatan Pengelolaan Busway
Dalam rangka peningkatan pengelolaan busway, telah dilaksanakan perluasan 6 halte busway di Koridor I,  perawatan fasilitas pendukung untuk 3 koridor busway, penyempurnaan fasilitas Terowongan Penyeberangan Orang (TPO) Kota dan peningkatan emplasement Depo Busway seluas 2.464 m². Untuk pembelian armada bus pada koridor IX dan X belum dapat dilakukan lelang multiyears, karena persetujuan multiyears baru diterbitkan bulan Agustus 2009, namun saat ini telah dilakukan lelang, sehingga busway koridor IX dan X tetap dapat dioperasikan pada tahun 2010.

g.    Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota
Dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau, telah dilaksanakan penataan taman 18.000 m2, pemeliharaan areal taman 1.315.408 m2, penataan serta pemeliharaan areal jalur hijau seluas 67.813 m2, pembangunan sarana estetika kota di 2 (dua) lokasi serta pemeliharaan sarana estetika kota berjumlah 223 unit. Disamping itu, juga telah dilakukan pembebasan tanah untuk hutan kota di Munjul 2,11 hektar, di Pondok Labu seluas 2,02 hektar dan pembebasan tanah 11,04 hektar untuk TPU Rorotan (taman interaktif dll). Juga telah dilakukan penanaman pohon produktif sebanyak 5.150 pohon dan penanaman 1.000 pohon di koridor KBT.

h.    Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim
Untuk pengendalian pencemaran udara, tahun 2009 telah dilakukan penyelenggaran Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tingkat provinsi di Jl. Thamrin-Sudirman pada setiap bulannya. Di tingkat wilayah juga dilakukan penyelenggaraan HBKB 2 (dua) kali dalam setahun secara bergiliran, yang dipusatkan di Jl. Rasuna Said, Jl. Letjen. Suprapto, Jl. Pramuka, Kawasan Kota Tua, dan Jl. Danau Sunter Selatan. Disamping itu juga, telah dilakukan uji emisi terhadap 73.704 kendaraan dan penyediaan 1 unit alat pemantau pencemaran udara.

i.    Perubahan Iklim
Dalam upaya menanggulangi banjir sebagai dampak dari meningkatnya permukaan air laut pasang akibat perubahan iklim, telah dilakukan pembangunan  tanggul rob di kawasan Pantai Utara Jakarta sepanjang 690 m.

j.    Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Gakin) dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Gakin dan KLB, pada tahun 2009 telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pemegang Kartu Gakin sebanyak 1.890.248 kasus di Puskesmas dan 154.377 kasus di Rumah Sakit. Sementara itu, untuk pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah dilakukan pelayanan sebanyak 191.751 kasus, untuk JPK kasus bencana atau KLB pada Rumah Sakit telah ditangani sebanyak 21.868 kasus. 

k.    Penyelenggaraan Pendidikan
Untuk penyelenggaraan Pendidikan, disamping dibiayai dari APBD, Pemprov juga memperoleh anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN yang terdiri dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dari anggaran BOS setiap siswa SD rata-rata memperoleh sebesar Rp.21.500,- dan setiap siswa SMP sebesar Rp.29.500,- Sedangkan untuk setiap siswa SMA dan SMK dialokasikan anggaran BKM sebesar Rp.15.000,- per siswa. Mengingat BOS hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan operasional sekolah, maka sejak tahun 2005 Pemprov DKI Jakarta juga telah memenuhi kekurangan biaya tersebut melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Untuk tahun 2009 telah disalurkan BOP untuk 668.279 siswa SDN (Rp.60.000,- rupiah per siswa), 228.493 siswa SMPN (Rp.110.000,- ribu rupiah per siswa), 92.226 siswa SMAN (Rp.35.000,- per siswa), dan 42.745  siswa SMKN (Rp.44.000,- rupiah per siswa).

l.    Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tubercolosis (TBC)
Dalam rangka penanggulangan penyakit DBD, pada tahun 2009 telah ditangani pasien sebanyak 18.149 orang dengan angka kesakitan 214,2 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2008 334,8 per 100.000 penduduk. Demikian juga, angka kematian DBD menurun dari 0,09 persen tahun 2008 menjadi 0,01 persen tahun 2009. Untuk penanggulangan TBC telah ditemukan 61 persen kasus Crude Dead Rate (CDR) dan penanganan 6.962 kasus Bakteri Tahan Asam (BTA) positif.

m.    Penyelesaian dan Pembangunan Rumah Susun
Berkenaan dengan penyelesaian, dan pembangunan rumah susun, pada tahun 2009 telah diselesaikan antara lain  pembangunan Rusun Pulo Gebang 100 unit dan Rusun Pinus Elok 400 unit. Disamping itu, juga telah diselesaikan pembangunan struktur untuk 400 unit Rusun Marunda, 150 unit Rusun Cakung Barat dan 200 unit Rusun Pegadungan.

n.    Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sesuai dengan arahan BPK, sejak tahun 2008 PPMK Bina Ekonomi tidak lagi dikelola oleh Dewan Kelurahan, tetapi dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masing-masing kelurahan yang berbadan hukum koperasi. Dana Bina Ekonomi tersebut disalurkan oleh UPT Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan. Pada tahun 2009, dana bergulir PPMK tersebut telah disalurkan kepada 4.992 pemanfaat dengan nilai sebesar Rp52,5 Miliar. Untuk dana bergulir yang telah disalurkan sejak tahun 2001 akan dialihkan dari Dewan Kelurahan ke LKM. Untuk itu, sebelum dialihkan pengelolaannya pada tahun 2009 telah dilakukan audit pengelolaan PPMK di 202 Kelurahan.
Untuk PPMK Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan, saat ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM-PKB) di masing-masing wilayah. Pada tahun 2009, telah disalurkan PPMK Bina Sosial Rp.36,3 Miliar untuk membiayai 2.253 kegiatan di masyarakat. Disamping itu, juga telah disalurkan PPMK Bina Fisik Lingkungan Rp.36,3 Miliar untuk membiayai 5.668 kegiatan di masyarakat.

o.    Pengembangan Kota Tua dan Perkampungan Budaya Betawi (PBB)
Dalam rangka pengembangan Kota Tua, pada tahun 2009 telah dilaksanakan konservasi 2 bangunan cagar budaya melalui pembuatan konsep penataan sentra industri kreatif, pendataan kepemilikan dan fungsi 85 bangunan. Disamping itu, juga telah dilakukan temu muka dengan 56 stakeholder dan diselenggarakan 4 kali atraksi wisata. Dimasa datang juga akan dikembangkan kerjasama, yang melibatkan para seniman, dan pekerja seni untuk memanfaatkan “ruang publik” (bangunan-bangunan cagar budaya bersejarah) menjadi sebuah “Kanvas Seni”, “Layar Lebar” atau “Panggung Pertunjukan mengunakan seni Pentatacahayaan Multi Media yang dinamakan “video mapping”.
Untuk Perkampungan Budaya Betawi, telah dilakukan pembebasan tanah untuk perluasan Setu Babakan, dan sewa lahan seluas 1.500 m2 untuk Rumah Adat Betawi.

p.    Penerapan Kaidah Good Governance
Berkenaan dengan penerapan kaidah Good Governance, pada tahun 2009 telah dilaksanakan penerapan                            e-Procurement untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yakni e-Announcement yang dilaksanakan pada 487 SKPD/UKPD dan e-Regular Tender, yang dilaksanakan pada 100 SKPD/UKPD untuk 418 kegiatan dengan nilai Rp.3,07 triliun. Disamping itu, juga telah diintegrasikan sistem informasi perencanaan, keuangan dan system monitoring APBD yang berbasis internet. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah dilaksanakan pendampingan penyusunan neraca dan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada 46 SKPD yang termasuk entitas akuntansi. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan opini audit BPK yang pada tahun 2008, Pemprov DKI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada tahun 2009 juga telah diterapkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan 40 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan seluruh jabatan dalam struktur organisasi tersebut telah terisi. Dalam upaya meningkatkan kinerja PNS, pada tahun 2009 juga telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Sebagai implementasi peningkatan kapasitas dan kwalitas pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan, telah dilakukan pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak layanan publik. Untuk tahun 2009 telah diimplementasikan kebijakan pendelegasian 13 kewenangan  pelayanan pada tingkat kecamatan dan 3 kewenangan pada tingkat kelurahan.

q.    Persiapan Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
Dalam rangka mempersiapkan pembangunan MRT, tahun 2009 telah dilakukan pembebasan tanah koridor di sekitar Depo MRT. Untuk pembebasan tanah Depo MRT, belum dapat diselesaikan karena belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI dengan PT. Metropolitan Kencana selaku pemilik tanah berkaitan dengan kewajiban fasos/fasum. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan luasan lahan yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI.
Persiapan yang telah dilakukan, antara lain penetapan pemenang konsultan Penyusunan Basic Engineering Design oleh Kementerian Perhubungan, persiapan internasional tender untuk Technical Assistance and Management Consulting Services. Disamping itu, pada tanggal 25 Maret 2009 juga telah ditandatangani Nota Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Gubernur dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

8. Sidang Dewan yang saya hormati,
Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pembangunan menurut Urusan Pemerintahan. Dari 29 urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini, sedangkan selebihnya saya laporkan dalam buku LKPJ.

a.    Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan pada tahun 2009 telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan hasil antara lain:
•    Terlaksananya program S1 dan sertifikasi untuk 1.294 orang guru.
•    Terlaksananya rehab total untuk 9 SDN, 5 SMPN dan 11 SMAN/SMKN, disamping pembangunan 69 ruang kelas baru SMA/SMK.
•    Meningkatnya jumlah sekolah berstandar nasional, SD dari 85 tahun 2008 menjadi 91 tahun 2009.  SMP dari 73 tahun 2008 menjadi 100 tahun 2009. SMA dari 62 tahun 2008 menjadi 116 tahun 2009.
•    Meningkatnya jumlah sekolah yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000, SD dari 2 tahun 2008 menjadi 3 tahun 2009, SMP dari 5 tahun 2008 menjadi 10 tahun 2009, SMA dari 14 tahun 2008 menjadi 22 tahun 2009, SMK dari 15 tahun 2008 menjadi 18 tahun 2009.
•    Menurunnya angka putus sekolah untuk SMP 1.947 siswa tahun 2008 menjadi 1.085 siswa tahun 2009, SMA 1.253 siswa tahun 2008 menjadi 943 siswa tahun 2009. Untuk tingkat SD, angka putus sekolah mengalami peningkatan dari 571 siswa tahun 2008 menjadi 612 siswa tahun 2009. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya orang tua murid yang pindah kerja ke luar Jakarta akibat krisis, yang biasanya membawa serta anak yang masih duduk dibangku SD.
•    Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), SD dari 98,83 persen tahun 2008 menjadi 98.93 persen tahun 2009, SMP dari 90,75 persen tahun 2008 menjadi 91,04 persen tahun 2009 dan SMA dari 63,54 persen tahun 2008 menjadi 91,04 persen tahun 2009.
•    Dipertahankannya nilai rata-rata UAN diatas Standar Nasional.

b.    Urusan Kesehatan
Urusan Kesehatan pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, dengan hasil antara lain:
•    Ditetapkannya Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) Provinsi DKI Jakarta.
•    Mempertahankan Universal Child Immunization (UCI) pada level 100% di seluruh kelurahan.
•    Meningkatnya jumlah Puskesmas yang memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari 42 Puskesmas tahun 2008 menjadi 54 Puskesmas tahun 2009.
•    Terlaksananya pemberian tambahan gizi pada 150 orang dan perawatan 164 anak balita gizi buruk.
•    Tersedianya pelayanan jantung di 44 puskesmas kecamatan dan 5 RSUD
•    Anka kematian bayi (IMR) sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup (berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia  tahun 2007).
•    Meningkatnya usia harapan hidup dari 75,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 76 tahun pada tahun 2009.

c.    Urusan Olahraga dan Kepemudaan
Urusan Olahraga dan Kepemudaan pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan hasil antara lain:
-  Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang olahraga dan pemassalan 14 cabang olahraga.
-  Terselenggaranya pengiriman atlet pada 10 event olahraga tingkat Internasional dan 12 event 
    olahraga tingkat nasional.
-  Terselenggaranya 4 event olahraga tingkat internasional di Jakarta.
-  Terselesaikannya rehabilitasi 7 prasarana olahraga dan pemuda, pembangunan/rehabilitasi total
   4 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI dan terehabilitasinya 8 lapangan olahraga
   milik masyarakat.
-  Meraih peringkat pertama pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XI/2009 di
   Palembang, peringkat kedua pada Pekan Olahraga Pelajar (POPNAS) X/2009 di Jogjakarta,
   peringkat kedua pada Kejuaraan Internasional Polo Air Betawi Cup, peringkat ketiga Lomba
   Seni dan Budaya Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan sepuluh besar Lomba Sarjana Pemuda
   Penggerak Pedesaan (SP3) Tingkat Nasional.

d.    Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Pembangunan, dengan hasil antara lain:
•    Terbangunnya jalan tembus Kelapa Gading - terminal Pulo Gadung dan jalan tembus I Gusti Ngurah Rai.
•     Terbangunnya jembatan Jl. Teluk Gong (K. Angke), jembatan Jl. Taman Malaka Selatan (Kali Buaran & Kali Jatikramat), jembatan Kalibata, jembatan akses Marunda (Kali Blencong dan Cakung Drain).
•    Terlaksananya pelebaran jembatan Tanjung Duren, peninggian jembatan Perintis Kemerdekaan, perbaikan 82 jembatan dan 24 Fly Over / Under Pass.
•    Terlaksananya perawatan berat jalan di 5 wilayah seluas 1.503.480,35 m2;
•    Meningkatnya road ratio dari 6,28 persen tahun 2008 menjadi menjadi 6,3 persen tahun 2009.
•    Terlaksananya pengerukan saluran drainase kota di 5 wilayah sepanjang 1.201.691,07 m3.
•    Terbangunnya saringan sampah Kali Baru Timur – Cawang, Kali Baru Timur – Cicilitan, dan Kali Baru Timur – Jagorawi.
•    Terbangunnya 4 unit pompa sistem Cideng, pompa Kapuk Kapuk Ib dan Kapuk II
•    Terbangunnya saluran Komplek Departemen PU Pasar Jumat.
•    Terlayaninya pembersihan 41 saluran, pemeliharaan 303 pompa, 2 saringan sampah dan 93 pintu air di 5 wilayah.
•    Meningkatnya water ratio dari 2,93 persen tahun 2008 menjadi 2,96 persen tahun 2009.
•    Berkurangnya lama genangan di 6 kawasan, yakni Kapuk, Cideng, Pakin, Pasar Jumat, Cilincing dan Marunda, dari 4 jam tahun 2008 menjadi 2 jam tahun 2009.
•    Berkurangnya tinggi genangan di 2 kawasan, yakni Kapuk dan Cideng dari 60 cm tahun 2008 menjadi 30 cm tahun 2009.
•    Terlaksananya perbaikan IPAL di 6 lokasi.
•    Terpeliharanya dan terawatnya IPAK Pulo Gebang, Duri Kosambi dan Pulo Gebang.
•    Bertambahnya 10 unit compactor pengangkut sampah 5 wilayah
•    Terlaksananya pengangkutan sampah untuk 151 pasar milik PD Pasar Jaya
•    Terlaksananya swastanisasi kebersihan di 5 wilayah.
•    Terlaksananya pengelolaan 55,2 ribu Ton sampah di PDUK Cacing dan 292 ribu Ton sampah di SPA Sunter.
•    Tersedianya 13.076 kantong sampah biodegradable.
•    Meningkatnya volume sampah yang dapat dikelola dari 1,75 juta Ton tahun 2008 menjadi 1,9 juta Ton tahun 2009.

e.    Urusan Perumahan Rakyat
Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, dengan hasil antara lain:
•    Berfungsinya 950 Unit rumah susun, yaitu Cakung Barat 2 Blok 150 Unit, Pinus Elok 4 Blok 400 Unit, dan Marunda 4 Blok 400 Unit.
•    Terlaksananya perbaikan kampung di RW-RW yang tersebar di lima wilayah kota dan kabupaten kepulauan seribu.

f.    Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dengan hasil antara lain:
-     Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) Pantura Teluk Jakarta.
-     Terlaksananya penilaian 154 dokumen AMDAL.
-     Terlaksananya pemantauan kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu
-     Bertambahnya bengkel uji emisi yang disertifikasi dari 238 tahun 2008 menjadi 258 tahun
      2009 dan teknisi uji emisi dari 568 tahun 2008 menjadi 608 tahun 2009
-    Terlaksananya uji emisi kendaraan, dengan kendaraan yang lulus uji... unit dan tidak lulus ...
      unit (.... persen)
-    Bertambahnya persentase luasan konservasi mangrove dan terumbu karang sebesar 20 %
-    Terlaksananya 211 titik pengawasan dan 68 titik penertiban terhadap pemanfaatan air bawah
     tanah.
-   Terlaksananya pematangan 10,96 Ha lahan TPU di TPU Semper, TPU Bulak Turi, TPU
    Tegal Alur, TPU Pegadungan dan TPU Kepa Duri, TPU Tanah Kusir, Kampung Kandang,
    Srengseng Sawah dan Jeruk Purut, Petamburan
-   Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari .... persen tahun 2008 menjadi ... persen
    tahun 2009.
-  Tingkat pencemaran udara di Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk
    parameter PM10 turun 40%, CO turun 70% dan NO turun 80%.

g.    Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan hasil antara lain:
•    Terlaksananya renovasi gedung dan pemeliharaan emplasemen terminal bus Senen.
•    Terpeliharanya lampu lalulintas di 320 simpang.
•    Terlaksananya perbaikan/penggantian 41 unit controller lampu lalulintas.
•    Terlaksananya penggantian kabel tanah lampu lalulintas sepanjang 75.337 m.
•    Tersedianya 1 unit alat uji statis, 8 unit alat uji emisi kendaraan bermotor dan 3 unit mobil pengujian kendaraan bermotor keliling.
•    Meningkatnya jumlah penumpang busway dari 74,6 Juta penumpang tahun 2008 menjadi 83,2 juta tahun 2009
•    Beroperasinya 34 unit angkutan bus sekolah dengan mengangkut pelajar sebanyak 3.154 pelajar/ hari.

h.    Urusan Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan hasil antara lain:
-    Terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja di 7 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk 4.145 orang, pelatihan pra pemberangkatan bagi 400 orang peserta program magang IMM ke Jepang.
-    Penempatan lulusan BLK sebanyak 2.901 orang.
-    Terlaksananya pengisian lowongan kerja untuk 600 orang pada perusahaan dalam negeri dan 50 orang untuk perusahaan di luar negeri (Taiwan).
-    Terselenggaranya bursa kerja online melalui job fair di Thamrin City dan Universitas Trisakti yang dikunjungi oleh 10.000 pencari kerja dan dapat menyalurkan 2.386 tenaga kerja.
-    Terlaksananya perluasan kerja bagi 1.770 orang melalui usaha mandiri, wira usaha baru dan penerapan teknologi tepat guna.
-    Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial sebanyak 40 kasus.
-    Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp.972.604,- tahun 2008 menjadi Rp.1.069.685,- tahun 2009.
-    Tingkat penganggur terbuka mengalami penurunan dari 12,16 persen tahun 2008 menjadi 12,15 persen tahun 2009.

i.    Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi, dengan hasil antara lain:
-    Beroperasinya Jakarta Invesment Center di Singapura, Melbourne, Hongkong, Taipei dan Jakarta.
-    Terlaksananya pentahapan operasional pelayanan terpadu satu pintu.
-    Terinformasikannya peluang investasi dan kondisi perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi dalam dan luar negeri serta business forum maupun Pekan Raya Jakarta.
-    Terealisasinya Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 5.5 juta dengan jumlah proyek 433 dan terealisasinya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 9,69 triliun dengan jumlah proyek 35.
-    Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari BUMD dari Rp158,28 Miliar tahun 2008 menjadi Rp178,53 Miliar tahun 2009.

j.    Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan hasil antara lain:
•    Terbangunnya pelayanan kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah melayani 25.658 KTP dan 22.854 KK

•    Tersedianya 6 mobil keliling yang telah melayani perpanjangan KTP sebanyak 270 KTP

•    Terbangunnya sistem aplikasi pelayanan KTP di Tingkat Kelurahan dan tersedianya perangkat LAN pada 42 kecamatan dan 261 kelurahan

•    Berfungsinya jaringan pelayanan online Administrasi Kependudukan (Adminduk) di 261 kelurahan, sehingga

•    Meningkatnya kepemilikan KTP dari 95,73 persen tahun 2008 menjadi 96.50 persen tahun 2009 dan kepemilikan KK Komputer meningkat dari 80 persen tahun 2008 menjadi 85 persen tahun 2009.

•    Terlaksananya penertiban 800 KTP ganda.

•    Terlaksananya Operasi Yustisi Kependudukan pada 33 lokasi, dengan hasil dapat menjaring 4.461 orang, dapat menyidangkan 3.177 orang dan dapat membawa ke Panti Sosial 94 orang.

•    Tercatatnya perkawinan luar balai sebanyak 6.305 pasang.

k.    Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Inspektorat, Walikota/Bupati, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kecamatan/Kelurahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana, Biro-Biro dan Satpol PP, dengan hasil antara lain:
-    Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan umum dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi
-    Pelaksanaan pelayanan satu atap/terpadu (Pelayanan Prima) tingkat Kota Administrasi.
-    Terseleksinya 839 orang CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
-    Terlaksananya Pemilu yang tertib dan lancar di 267 kelurahan
-    Terlaksananya pengesahan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil pemilu tahun 2009
-    Terlaksananya kerjasama perkotaan berbatasan/ Jabodetabekjur.
-    Tersusunnya laporan periodik sebagai hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP BPK-RI sebanyak 6 laporan
-    Terselesaikannya masalah sengketa pertanahan dan aset pemda di DKI Jakarta, sebanyak 186 perkara
-    Respon time pemadam kebakaran lebih cepat dari ..... menit tahun 2008 menjadi 15 menit tahun 2009.

l.    Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan hasil antara lain:
-    Terselenggaranya 7 event  promosi pariwisata di luar negeri, dengan jumlah pengunjung 1,12 juta orang, melibatkan partisipasi 105 hotel dan 70 biro perjalanan.
-    Terselenggaranya 3 event  promosi pariwisata di dalam negeri, dengan jumlah pengunjung 720 ribu orang, melibatkan partisipasi 240 hotel, 600 biro perjalanan dan 20 obyek wisata.
-    Terlaksananya pemasangan iklan pariwisata Jakarta pada 19 stasiun TV dalam negeri, 4 stasiun TV luar negeri, 9 media cetak dalam negeri dan 6 media cetak luar negeri.
-    Meningkatnya lama tinggal wisman dari 3,08 hari tahun 2008 menjadi 3,48 hari tahun 2009, sehingga penerimaan devisa menjadi US$ 736,70 juta tahun 2009.

9. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan realisasi APBD tahun 2009 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.19,371 triliun, sampai akhir tahun 2009 dapat terealisasi sebesar Rp.19,264 triliun atau 99,45 persen. Walaupun tidak tercapai target, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang hanya sebesar Rp.19,22 triliun.

10. Dapat saya tambahkan, bahwa komponen Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal itu antara lain disebabkan oleh :
•    Turunnya tingkat hunian (occupancy rate) kamar hotel, utamanya bintang lima dari 61% pada tahun 2008 menjadi 57% pada tahun 2009, sehingga berimplikasi pada tidak tercapainya target Pajak Hotel.
•    Belum diterapkannya kenaikan tarif parkir dengan sistem zoning, mengingat kondisi perekonomian yang masih belum menguntungkan akibat krisis keuangan global, sehingga mempengaruhi tercapainya target Pajak Parkir.
•    Pesatnya pembangunan SPBU di daerah perbatasan Jakarta dan terjadinya perubahan pola pengunaan kendaraan dari roda empat ke roda dua, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
•    Berkembangnya obyek hiburan alternatif yang dapat dilakukan secara individu seperti game online, tv kabel dan lain-lain yang berpengaruh terhadap pencapaian target Pajak Hiburan.
•    Berkembangnya media iklan melalui media lain seperti internet, televisi, dan radio, yang berpengaruh terhadap pencapaian target Pajak Reklame.
•    Masyarakat masih khawatir akan dampak krisis keuangan global, sehingga mereka lebih memilih investasi jangka pendek yang lebih tinggi likuiditasnya. Hal ini telah berdampak pada menurunnya transaksi jual beli tanah dan bangunan, pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.

11. Mengenai realisasi Belanja Daerah, dapat saya jelaskan sebagai berikut.
Belanja Daerah sampai akhir tahun 2009 dapat terealisasikan sebesar Rp.19,50 triliun atau 82,66 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp.23,59 triliun. Walaupun demikian, realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang sebesar 79,2 persen.
Belum optimalnya realisasi Belanja Daerah tahun 2009, antara lain disebabkan oleh:
•    Tahun 2009 merupakan tahun dimulainya penerapan pengelolaan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Perubahan yang terjadi adalah dalam penerbitan SPM dan verifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh BPKD (d/h Biro Keuangan), tahun 2009 dilakukan oleh SKPD sendiri. Dengan demikian, tahun 2009 masih merupakan proses pembelajaran SKPD dalam pengelolaan keuangan yang baru.
•    Tahun 2009 mulai diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada awal Januari 2009, Kepala SKPD (eselon II) yang merupakan Pengguna Anggaran telah ditetapkan, namun pejabat dibawahnya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap mulainya pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD.
•    Beberapa belanja untuk pembebasan tanah menghadapi masalah bukti kepemilikan yang tidak lengkap, kesepakatan harga yang tidak tercapai dan sengketa. Kedepan, dalam hal pembebasan tanah, sebaiknya kita rencanakan dengan data yang lebih lengkap.
Untuk pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan, dari rencana Rp.4,59 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp.4,44 triliun atau sebesar 96,74 persen. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2008 yang terealisir sesuai dengan proyeksi sebesar Rp4,44 triliun dan transfer dari Dana Cadangan Daerah (DCD) yang tidak terealisasikan sebesar Rp150 Miliar. Dapat saya tambahkan, transfer dari DCD tidak dilakukan karena ketersediaan dana (cash flow) masih mencukupi. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, dapat direalisir sebesar Rp.371,08 milyar atau 99,39 persen dari rencana sebesar Rp.373,35 milyar.
Dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2009 sebesar Rp.3.837 milyar.

12. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,
Selanjutnya saya informasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

13. Sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang Diberikan. Tugas Pembantuan yang Diterima merupakan tugas yang berupa program/kegiatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Sedangkan Tugas Pembantuan yang Diberikan adalah Tugas Pembantuan berupa program/kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena otonomi DKI Jakarta berada pada tingkat Provinsi, maka Tugas Pembantuan tidak ada yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

14. Selanjutnya saya akan menginformasikan Tugas Pembantuan yang Diterima Provinsi DKI Jakarta.
SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan di DKI Jakarta antara lain Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Sosial. Alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp.6,28 miliar dan dapat direalisir sebesar Rp.5,12 miliar atau 81,52 persen. Adapun hasil program/kegiatannya antara lain :
•    Budidaya ikan hias, tersedianya pakan ikan dan benih kerapu, serta tersedianya pompa air laut dan generator
•    Tersedianya dukungan manajemen ketransmigrasian, terfasilitasinya pemindahan dan penempatan transmigran dan revitalisasi peningkatan BLK menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi.

15. Dapat saya tambahkan, bahwa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah berkaitan dengan perencanaan program/kegiatan. Selama ini, Pemerintah Daerah selalu diminta mengusulkan program/kegiatan Tugas Pembantuan, namun program/kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat pada umumnya tidak sesuai dengan yang diusulkan, sehingga sering berdampak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang merupakan tugas Desentralisasi. Oleh sebab itu, kedepan perlu disepakati mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.

16. Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dapat saya laporkan sebagai berikut.
Lingkup Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal dan pencegahan dan penanggulangan bencana.

17. Pada tahun 2009, kerjasama antar daerah dilaksanakan antara lain melalui kerjasama regional Provinsi se-Jawa-Bali dan  kerjasama Mitra Praja Utama. Kerjasama regional Provinsi se Jawa-Bali telah menghasilkan kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui “one gate policy and programming”. Disamping itu, juga disepakati mekanisme pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang berada pada tingkat provinsi. Sedangkan kerjasama Mitra Praja Utama yang meliputi 10 Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun hasilnya antara lain kesepakatan kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor di masing-masing Provinsi.

18. Mengenai pelaksanaan kerjasama Pemprov DKI dengan pihak ketiga, pada tahun 2009 telah dilakukan kerjasama dengan Honda Prospect Motor, berupa kerjasama penghijauan 64 pohon Flamboyan, 12 pohon Kamboja Rantai, 52 rumpun bambu Cina dan 12.000 pot tanaman hias di bantaran kali Banjir Kanal Barat. Disamping itu, juga telah dilakukan kerjasama pemanfaatan asset yang berupa sewa asset dan kerjasama asset. Sewa asset daerah oleh pihak ketiga terealisir Rp.108,08 Juta atau 20,59% dari rencana sebesar Rp.525 Juta. Sementara itu, kerjasama asset daerah dengan pihak ketiga telah dapat direalisasikan pendapatan sebesar Rp.550,69 Juta atau 31,63% dari rencana semula sebesar Rp.1,74 Miliar.

19. Untuk koordinasi dengan instansi vertikal, antara lain dilakukan melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Rapat dengan Pimpinan Instansi Vertikal terkait, Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Daerah lain dan Kementrian terkait, Koordinasi dengan Kementrian Keuangan dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

20. Mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana, pada tahun 2009 difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan banjir. Pada tahun 2009 telah terjadi 818 kebakaran yang menimbulkan kerugian sebesar Rp.213 miliar dan menyebabkan korban meninggal sebanyak 13 orang serta luka-luka sebanyak 55 orang. Upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan antara lain pelatihan dan simulasi penyelamatan, pemeriksaan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana, aksesibilitas petugas pemadam dan sistem pengamanan kebakaran.

21. Pada tahun 2009 tidak terjadi bencana banjir yang luas, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007. Genangan air yang menganggu aktivitas warga kota dan beberapa tempat tertentu selalu terjadi banjir, karena lokasinya yang berada di daerah rawan banjir, seperti Kampung Melayu, dan atau di bawah permukaan pasang air laut seperti Muara Angke. Upaya penanggulangannya meliputi upaya struktural dan upaya non struktural. Upaya struktural antara lain melalui pembangunan Banjir Kanal Timur, pengerukan kali / saluran / drainase, normalisasi Banjir Kanal Barat dan pemassalan sumur resapan. Sedangkan upaya non struktural antara lain melalui sosialisasi kebersihan lingkungan, kerja bakti kebersihan, memfungsikan sistem peringatan dini, penyiapan tempat-tempat pengungsian pada setiap kelurahan serta koordinasi dan siaga banjir secara terpadu.

22. Sidang Dewan yang terhormat,
Pada bagian akhir, saya ingin mengingatkan kepada kita bersama bahwa tahun 2009 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang RPJMD 2007-2012. Reformasi birokrasi yang sudah Eksekutif laksanakan antara lain melalui restrukturisasi organisasi, perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, penerapan sistem remunerasi, penerapan metode pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement) dan pemantauan pelaksanaan APBD melalui elektronik (e-monitoring). Dengan demikian, telah tersedia pondasi yang cukup kuat untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik.

23. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Terima kasih,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map