Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2921

    Hamdi:

    Lapor !!! Kondisi besi penyanggah saluran air di fly over Cawang, Jakarta Timur sangat mengkuatirkan...

    Eddy:

    Dear Pemprov Jakarta. Kami telah memproduksi jus untuk ternak di Gunung Sitoli, Nias dengan bahan da...

    Hary:

    Meminta Lahan Parkir Park And Ride di stasiun dengan tarif yang wajar bukan dengan hitungan perjam k...

    Ali:

    Terima Kasih untuk informasi yang diberikan, saya sebagai Warga Jelambar melihat ada proyek pembangu...

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

  

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Posted: Nov 17, 2009 Category: Perizinan
 

sppt

PENGURUSAN  SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah)

SIPPT diproses oleh Dinas Tata Ruang melalui mekanisme Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dipimpin langsung oleh gubernur.  Syarat-syarat dalam SIPPT akan dikaji oleh TPUT (Tim Penasehat Urusan Tanah) untuk dimasukkan dan dibahas dalam agenda Rapim. 

 

 

Berikut ini adalah Kelengkapan berkas dokumen untuk pengurusan SIPPT  :


1. Form 
    - form SIPPT
    - surat permohonan SIPPT

2. Data Owner
    - copy akte pendirian perusahaan
    - copy KTP direktur
    - copy bukti kepemilikan tanah + pbb + bukti lunas PBB
    - surat pernyataan dari notaris tentang SIPPT

3. Data Konsultan
    - proposal rancang bangun, dilengkapi peta lokasi dan foto lokasi

4. Data Perijinan
    - KRK untuk TPUT
    - Copy SP3L
    - rekomendasi BPN

Keputusan dalam RAPIM tersebut akan menentukan apakah lahan tsb berhak mendapatkan SIPPT atau tidak.  Setelah dibahas dan diputuskan dalam RAPIM, maka penerbitan SIPPT memerlukan proses yang panjang meliputi gambar peta SIPPT dan proses verbal SIPPT yang akhirnya nnti disyahkan para pejabat di balaikota dan di ttd oleh Gubernur DKI Jakarta.

PROPOSAL  SIPPT

Seperti pada proses SP3L , dalam proses SIPPT memerlukan sebuah proposal design perencanaan yang dapat menjelaskan penggunaan lahan tsb.

Proposal SIPPT tsb harus dapat menjelaskan lokasi, kondisi eksisting, perencanaan bangunan (perspektif bangunan) dan intensitasnya (batasan dan rencana). Proposal ini menjadi penting karena menjadi pertimbangan gubernur dalam membayangkan kondisi ke depan dari lahan yang dikuasai.  Perspektif kawasan sangat membantu dalam memberi gambaran rapim SIPPT, akan seperti apakah perumahan/Hotel/Superblok/Apartemen/dll ketika dibangun pada lahan tsb.  Biasanya nanti Bp. Gubernur akan meminta dokumen tambahan untuk mendukung terbitnya SIPPT tsb, misalnya perlunya Kajian Lalu Lintas, Kajian Tata Air (apabila terdapat sungai yang harus dipindah/digeser), dll.

 

sumber : www.perizinanjakarta.com


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map