Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 3003

    sis:

    Yth. Bpk Basuki TP / Ahok...mana janji bapak yg katanya akan memangkas birokrasi..nyatanya saya meng...

    Alex:

    Yth. Gubernur DKI Jakarta. Tolong wilayah Rawamangun (Jaktim) diperhatikan. Jalan Rawamangun Muka Ba...

    fabby:

    selamat siang Bapak/Ibu saya mau tanya besarnya retribusi izin undang-undang gangguan untuk bagunan ...

    sagimin:

    selamat pagi pak/ibu mau tanya bagaimana cara mengurus nomor ktp ganda. soalnya nomor ktp 3173020905...

    maulana:

    Yth , maaf sy bertnya , apakah bisa mengurus izin usaha melalui online mohon jawabanny...

  

SAMBUTAN GUBERNUR PADA ACARA SILATURAHMI DENGAN PARA PEMRED MEDIA MASSA IBUKOTA

Posted: Nov 30, 2009
 

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 20 JULI 2006

Assalamu’alaikum Wr., Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth.-    Para Pemimpin Redaksi Media Massa Ibukota beserta jajarannya;
       -    Para Pejabat Provinsi DKI Jakarta;
       -    Rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

•    Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam ini dapat bersama-sama menghadiri acara silaturahmi dengan para Pemimpin Redaksi Ibukota.

•    Sebelumya saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesedian saudara-saudara para Pemimpin Redaksi untuk dapat meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk dapat hadir di Balaikota ini.

Saudara-saudara sekalian,

•    Pertemuan silaturahmi dengan para Pemimpin Redaksi seperti ini rasanya sudah cukup lama tidak kita lakukan, mengingat berbagai kesibukan dan tugas-tugas kita masing-masing. Namun demikian rentang waku yang lama bukanlah berarti terputusnya tali silaturahmi diantara kita.

•    Disisi lain saya menganggap  silaturahmi ini sangat penting artinya bagi kita untuk lebih saling mengenal satu sama lain, terutama bagi saudara-saudara yang baru menempati jabatan sebagai pemimpin redaksi, disamping para pemimpin redaksi senior lainnya yang sudah seringkali bertemu dengan saya.

•    Bagi saya selaku pribadi maupun dalam kedudukan saya sebagai Gubernur DKI Jakarta, sejak awal saya sangat memandang penting dan startegis peran dan fungsi pers dalam ikut membangun kota Jakarta, sesuai dengan fungsinya sebagai media peyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemprov. DKI Jakarta, serta dalam ikut membangun opini publik yang kondusif guna mengembangkan dukungan dan peran-serta aktif masyarakat dalam ikut membangun Jakarta sebagai Ibukota Negara RI.

•    Menyadari peranan penting dan strategis media massa seperti ini, maka sejak awal menjabat Gubernur DKI Jakarta, saya selalu bersikap akomodatif terhadap pers. Saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya merupakan narasumber utama serta sekaligus merupakan mitra bagi pers untuk berbagi informasi  tentang berbagai implementasi kebijakan dan program yang saya canangkan, tidak saja sebagai bahan pemberitaan di media massa, namun juga dalam rangka lebih memberikan pemahaman bagi warga masyarakat Jakarta itu sendiri terhadap jalannya proses pembangunan di DKI Jakarta.

•    Untuk itu, ditengah-tengah berbagai kesibukan, saya selalu  menyempatkan diri untuk melayani permintaan pers, baik berupa wawancara-wawancara  khusus di media cetak dan elektronik, maupun pada berbagai kesempatan kegiatan di lapangan untuk menjawab berbagai pertanyaan wartawan. Kalau boleh saya berandai-andai, mungkin saya lah Gubernur yang paling banyak diberitakan pada halaman-halaman surat kabar maupun pada siaran-siaran di televisi dan radio.

Saudara-saudara yang saya hormati,

•    Sejak awal saya telah mempunyai komitmen dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tugas-tugas pers yang memiliki peran penting sebagai salah satu lembaga sosial kontrol, yang turut  berfungsi mengkritisi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di DKI Jakarta.

•    Berkaitan dengan itu, saya sama sekali tidak berkecil hati bila jajaran pers seringkali mengkritisi kebijakan yang saya tempuh, bahkan tidak jarang pula dalam bentuk pemberitaan  yang “menohok” langsung kepada pribadi saya. Kesemua itu saya hadapi dengan sikap legowo dan memahaminya sebagai bagian dari proses dan dinamika dalam bermitra dengan pers.

•    Sebagai contoh ketika saya menca-nangkan kebijakan pemagaran kawasan taman Monas maupun Busway, pada awalnya mendapat tantangan dan penolakan yang kuat dari masyarakat yang kemudian dilansir di berbagai media massa dalam bentuk pembe-ritaan yang bernuansa negatif.

•    Dalam menyikapi keadaan ini saya bersikap untuk maju terus, sehingga seringkali di persepsikan bahwa saya mengabaikan opini publik. Padahal sikap saya untuk maju terus itu saya lakukan setelah saya benar-benar meyakini manfaat langkah kebijakan yang saya tempuh bagi publik dan tentunya setelah melalui tahapan kajian dan konsultasi dengan para pakar dibidangnya masing-masing.

•    Menurut pandangan saya penolakan publik, termasuk kritik pedas media massa, pada awalnya semata-mata karena belum tercapainya kesamaan persepsi tentang kebijakan yang saya tempuh, sehingga memerlukan proses yang cukup panjang untuk mensosiali-sasikannya. Sehingga pada akhirnya terbukti bahwa langkah kebijakan yang saya tempuh tersebut ternyata dinilai bermanfaat dan dapat dinikmati hasilnya oleh publik.

•    Seperti misalnya kawasan Monas kini telah tertata dengan baik, bersih, nyaman dan rindang, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olah raga dan rekreasi yang sehat. Demikian juga pengoperasian busway yang sudah mencapai koridor III, kini juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak saja oleh warga Jakarta, tetapi juga warga daerah lain yang ber-kunjung ke Jakarta sebagai sarana wisata kota (city tour) di kota Jakarta.

Hadirin yang berbahagia,

•    Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika pembangunan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi kota Jakarta, tantangan membangun kota Jakarta ke depan tentunya  semakin berat. Permasalahan yang dihadapi kota Jakarta utamanya bersumber dari masalah kependudukan, khususnya yang berasal dari urbanisasi yang setiap tahun jumlahnya mencapai 250 ribu jiwa. Akibatnya Jakarta berpotensi overload, mengingat luas lahan kota Jakarta yang sangat terbatas. Keadaan ini pada gilirannya memicu munculnya berbagai masalah sosial kemasyarakatan, seperti masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, ketertiban umum dan sebagainya. 

•    Permasalahan lain yang mengemuka antara lain meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan. Seperti misalnya, pelayanan transportasi umum, penanganan keber-sihan /sampah, penyediaan perumahan rakyat, penanggulangan banjir, peles-tarian lingkungan hidup dan penye-diaan fasilitas umum lainnya.

•    Dalam menyikapi berbagai perma-salahan perkotaan ini saya selalu fokus untuk mengatasinya secara sistimatik dan komprehensif, dengan berpedoman pada skala prioritas yang ditetapkan  dengan tujuan untuk menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia yang kompetitif dan representatif.

•    Dalam skala makro saya memfokuskan perhatian untuk mengatasi perma-salahan perkotaan (urban problems) Jakarta yang bersifat mendasar dan telah bertahun-tahun belum dapat terselesaikan.

•    Untuk itu maka pada kesempatan ini ijinkan saya untuk mereview secara singkat berbagai program, khususnya yang bersifat strategis (dedicated program) yang telah dilaksanakan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kota Jakarta, antara lain sebagai berikut:

-  Trasportasi umum, sampai saat ini telah dioperasikan jalur busway sebanyak III koridor sebagai bagian dari konsep pola transportasi makro (PTM), yang selanjutnya akan dikembangkan lagi dengan jaringan monorail dan subway.

-  Bila pada awalnya pembangunan dan pengoperasian busway koridor I Blok M-Kota, banyak mendapat sorotan dan kritikan tajam serta sikap pro dan kontra di tengah masyarakat, namun setelah melalui berbagai pendekatan dan sosialisasi yang terus menerus dan setelah warga masyarakat secara langsung menikmati manfaat pengoperasian busway justru masyarakat sendiri yang mendesak untuk segera dibangun koridor berikutnya.

-  Ini merupakan bukti otentik bahwa Busway telah mampu “memba-ngun image masyarakat” bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bersungguh-sungguh berupaya memberikan pelayanan trans-portasi umum yang sebaik-baiknya kepada warga Kota Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jaringan monorail dan subway segera dapat beroperasi, sehingga mampu menuntaskan kebutuhan angkutan umum secara kompre-hensif.

-  Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) pada saat ini masih dalam tahapan pembebasan lahan yang sudah hampir mencapai peneyelesaiannya. Bila nantinya BKT sudah terbangun maka akan mampu mengurangi banjir di DKI Jakarta secara signifikan.

-  Dibidang pendidikan dalam APBD DKI Jakarta sudah mengalokasi lebih dari 20 % anggarannya. Jumlah anggaran sebesar ini selain tertinggi dibanding daerah-daerah otonom lainnya juga telah memenuhi amanat UUD ’45. Selain itu kurikulum pendidikan dasar maupun menengah juga terus disempurnakan dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

-  Sementara itu kesejahteraan para guru juga terus ditingkatkan dengan memberikan insentif yang nilainya relatif lebih besar dari para pegawai Pemprov DKI Jakarta lainnya. Kebijakan ini saya tempuh guna lebih memotivasi para guru agar lebih fokus kepada tugas-tugasnya selaku pendidik.

-  Demikian pula dengan sistem penerimaan siswa baru (PSB) telah dilaksanakan secara online, sehingga selain memudahkan proses pendaftaran siswa baru juga transparan sehingga dapat mence-gah kemungkinan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru.

-  Dibidang kesehatan dilakukan melalui penerapan mekanisme kartu keluarga miskin (GAKIN), sehingga warga yang memang nyata-nyata tidak mampu diberikan  subsidi berupa pelayanan kesehatan secara gratis, yang biayanya ditang-gung Pemprov DKI Jakarta.

-  Demikian pula kualitas sarana dan prasaran kesehatan terutama rumah sakit-rumah sakit daerah serta Puskesmas-puskesmas terus ditingkatkan baik dari sisi ketersediaan peralatan pelayanan  kesehatan maupun peningkatan kualitas tenaga medisnya.

-  Khusus dalam pelayanan kesehatan ini, saya juga telah mencanangkan prosedur penanggulangan wabah penyakit yang sistematik dan terkoordinasi dengan lebih effektif antar lintas sektoral, seperti dalam menghadapi kasus-kasus wabah demam berdarah dan flu burung.

-  Penanganan kebersihan/sampah, saya telah mengambil kebijakan untuk menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan sebagaimana yang telah diterapkan di kota-kota negara maju, serta membangun instalasi pengolahan sampah di berbagai lokasi di wilayah DKI Jakarta, sehingga dapat menyebarkan titik-titik penumpukan sampah. Penggunaan teknologi tinggi ini merubah pola penanganan sampah dari cost oriented menjadi profit oriented  dan waste to energy

-  Peningkatan kualitas udara Jakarta,  dengan tingkat pencemaran udara Jakarta yang tinggi (peringkat ketiga setelah Mexico dan Bangkok) telah diterbitkan Perda No. 2 Thn. 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan sebagai salah satu implementasinya  saya menetapkan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (a.l. di perkantoran, sekolah, sarana kesehatan, perto-koan/mall dst), untuk mengurangi tingkat polusi udara.

-  Rumah susun, untuk menyediakan perumahan yang layak dan murah bagi rakyat kecil, sekaligus menata daerah kumuh, yang dibangun di beberapa lokasi kota Jakarta baik oleh Pemprov. DKI Jakarta maupun bekerjasama dengan swasta (seperti rumah susun yayasan Budha Tzu Chi di Cengkareng).

-  Program penghijauan, dengan luas kota Jakarta yang terbatas ditengah dinamika pembangunan fisik yang sangat pesat, masalah ketersediaan ruang terbuka hijau dan program penghijauan juga menjadi salah satu persoalan yang “crucial”. Untuk itu saya telah mengambil kebijakan selain meningkatkan penanaman pohon-pohon penghijauan juga  mengupayakan penambah ruang terbuka hijau, antara lain dengan membangun taman-taman diling-kungan pemukiman padat. Keberadaan taman-taman seperti ini selain untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) dan sebagai paru-paru kota, juga bermanfaat sebagai sarana interaksi warga setempat.

-  Dalam kaitan untuk menambah jumlah RTH, saya perlu memberikan penjelasan tentang rencana Pemprov. DKI Jakarta menjadikan Stadion Menteng sebagai ruang terbuka hijau dan sarana olah raga. Kebijakan ini belakangan ini banyak disorot dan di kritisi publik, termasuk dalam pemberitaan di media massa. Bahkan pada beberapa isi pemberitaan di media massa ada kecenderungan mempertentangkan antara kebijakan Pem-prov. DKI Jakarta dengan instansi pemerintah pusat.

-  Dalam kesempatan ini, dapat saya tegaskan bahwa rencana tersebut sama sekali tidak bermaksud menghilangkan fungsi sebagai sarana olahraga di lokasi lahan dimaksud. Sesuai dengan rencana nantinya stadion Menteng selain akan difungsikan sebagai taman kota juga akan digunakan sebagai sarana olahraga lainnya seperti lapangan basket, jogging track, olahraga sepatu roda, futsal dan sebagainya, sehingga jenis aktifitas olahrga yang bisa dimanfaatkan warga di tempat itu akan semakin beragam.

-  Untuk itu saya berharap melalui forum ini pers juga dapat membantu mensosiali-sasikannya secara propor-sional, sehingga dapat menghindari salah persepsi dikalangan masya-rakat.

-  Penangan pencemaran udara, berdasarkan laporan WHO, polusi udara di Jakarta menempati urutan ketiga terburuk di dunia setelah Mexico dan Bangkok. Sementara dari hasil pemantauan udara selama tahun 2004, hanya 51 hari saja (16% dalam setahun) kualitas udara Jakarta yang termasuk kategori baik.

-  Sedangkan pada hari-hari lainnya (84% dalam setahun) kualitas udara Jakarta termasuk dalam katagori sedang dan buruk (tidak sehat). Kondisi ini harus ditanggulangi mengingat dampaknya sangat buruk bagi kesehatan manusia terutama terhadap tingkat kecerdasan anak-anak.

-  Dalam rangka pengendalian pence-maran udara ini maka Pemprov. DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menetapkan landasan hukum, yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU).

-  Perda tersebut mengatur tiga aspek yakni; (1). Perlindungan mutu udara, (2). Pencegahan Pence-maran Udara serta (3). Penang-gulangan Pencemaran Udara.

-  Sasaran Perda tersebut antara lain adalah; terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum, terwujudnya sikap prilaku masyarakat yang peduli lingkungan, terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

-  Salah satu isi ketentuan dalam Perda PPU tersebut adalah penetapan kawasan dilarang merokok ditempat-tempat umum yang pengaturannya tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

-  Kawasan yang dilarang merokok meliputi : tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar (mis : sekolah-sekolah), tempat pelayanan kesehatan (mis: rumah sakit, poliklinik), arena kegiatan anak-anak (mis : play group, tempat bermain), tempat ibadah (mis : masjid, gereja, kuil, klenteng, vihara) dan angkutan umum.

-  Pimpinan/pengelola kawasan-kawasan tersebut berkewajiban menyediakan tempat khusus merokok dan juga turut mengawasi dan memberi contoh teladan serta melarang orang yang merokok tidak pada lokasi yang ditentukan, sekaligus bertanggung jawab terhadap kawasannya.

-  Gerakan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) Kendaraan Bermotor, yang bertujuan secara bertahap mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dari bensin ke bahan bakar gas yang ramah lingkungan, sebab menurut pene-litian penyebab pencemaran udara tertinggi, sebesar 70 % berasal dari asap buangan (CO2) kendaraan bermotor. Sedang bidang industri 20% dan selebihnya dari sumber lain. 

     (Catatan : ada lebih dari 4 juta kendaraan bermotor di DKI Jakarta, dengan rata-rata pertam-bahan 268 unit/hari danada sekitar  60.000 kendaraan komuter yang masuk Jakarta setiap hari)

Saudara-saudara sekalian,
•    Obsesi saya ke depan dalam jangka panjang adalah bagaimana pemba-ngunan kota Jakarta dapat secara sinergis dilaksanakan bersama-sama dengan kota-kota/daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Bodeta-bekpunjur) dalam konsep megapolitan.

•    Bentuk sinergi dimaksud terutama guna mewujudkan keterpaduan tata ruang, jaringan transportasi yang cepat, murah, aman dan nyaman, keterpaduan manajemen sungai guna mengatasi banjir, keterpaduan fasilitas pendidikan dan kesehatan, terbentuknya pusat pertumbuhan baru serta berkembangnya pusat-pusat distribusi logistik.

•    Manfaat lainnya adalah ketersediaan sarana kegiatan perekonomian,  perumahan rakyat, sarana kesehatan dan olah raga, pelestarian ling-kungan dan ruang terbuka hijau, konservasi air tanah, dsb).

•    Saya meyakini, konsep megapolitan juga akan dapat mempercepat perkem-bangan daerah-daerah di sekitar kota Jakarta. Dalam kaitan ini sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa substansi konsep megapolitan bukan untuk mencaplok daerah sekitar Jakarta, melainkan lebih kepada konsep keterpaduan manajemen tata ruang dan bersifat saling melengkapi seperti yang berlaku di kota-kota megapolitan lainnya di negara-negara maju. (misalnya di AS ada 10 kota megapolitan yang menerapkan konsep ini).

•    Konsep Megapolitan JABODETA-BEKJUR tentunya juga harus dipahami dari sudut pandang pengendalian tata ruang serta dalam rangka optimalisasi koordinasi pembangunan. Sedangkan tujuan dikembangkannya konsep megapolitan Jakarta sebagai satu kesatuan dengan daerah-daerah di sekitarnya, adalah semata-mata untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efesiensi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan serta dalam kaitan dengan upaya memper-tahankan kelestarian ekosistem.

•    Konsep megapolitan ini maknanya lebih kepada upaya untuk mencari solusi berbagai permasalahan pemba-ngunan dan lebih bersifat pragmatis/ praktis, sehingga sama sekali tidak ada muatan politis seperti yang banyak dikhawatirkan sementara pihak.

•    Selanjutnya kondisi seperti ini juga akan memacu perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi di sekitar Jakarta yang bermuara pada mening-katnya APBD di daerah-daerah sekitar tersebut. Kesemuanya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

•    Mengingat konsep megapolitan mencakup beberapa daerah otonom dan disisi lain memerlukan percepatan koordinasi dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan lintas batas antara DKI Jakarta dengan daerah sekitar, maka disamping dibutuhkan adanya acuan hukum untuk melengkapi UU yang telah ada, juga diperlukan adanya institusi/kelembagaan dalam pengelolaan megapolitan ini. Dalam kaitan ini maka insyaallah dalam revisi UU No 34 Tahun 1999, konsep megapolitan ini sudah masuk dalam salah satu pasalnya dan dapat disahkan secepatnya oleh DPR RI.

Hadirin sekalian,

•    Sebagai-mana kita ketahui, Jakarta disamping sebagai Ibukota Negara RI, juga merupakan barometer bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu, bagi saya stabilitas keamanan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Terwujudnya suasana Kamtibmas yang kondusif di DKI Jakarta menjadi sangat penting dan strategis, terlebih Jakarta merupakan tolok ukur stabilitas keamanan baik dalam skala lokal maupun nasional.

•    Untuk itu, keamanan merupakan salah satu unsur penting, bukan saja mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat, tetapi juga bagi kelang-sungan pembangunan serta untuk menarik investor datang ke Jakarta menanam modal dan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain keamanan merupakan prasyaratan mutlak bagi kota Jakarta yang mengandalkan pembangunan ekono-minya dari sektor jasa (service city).

•    Terkait dengan upaya tersebut maka Pemprov DKI Jakarta disamping terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatnya seperti Polisi Pamong Praja, juga terus berupaya menjalin kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan jajaran TNI dan POLRI serta anggota Muspida DKI Jakarta lainnya.

•    Namun demikian perlu saya tegaskan bahwa untuk mewujudkan kondisi keamanan peranserta masyarakat juga sangat menentukan. Sebab dalam memelihara kondisi yang kondusif bukan saja hanya menjadi tanggung jawab aparat semata tetapi juga memerlukan dukungan penuh masya-rakat, termasuk jajaran pers, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

•    Perlu saya sampaikan bahwa salah satu kata kunci terciptanya kondisi Kamtibmas yang kondusif di DKI Jakarta hanya dapat terwujud apabila ada keharmonisan kinerja antara sesama anggota Muspida, mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkatkan yang paling bawah, yakni ini sampai dengan tingkat Kelurahan (termasuk RT/RW), tanpa terkecuali.
 
Saudara-saudara sekalian,

•    Demikianlah antara lain gambaran berbagai permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta serta langkah kebijakan dan program-program yang  ditempuh sebagai solusinya, walaupun mungkin masih banyak yang perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan lagi.

•    Saya berharap materi penjelasan saya ini dapat menambah informasi dalam rangka membangun kesamaan visi dan persepsi dalam memandang perma-salahan kota Jakarta dan langkah-langkah solusinya, khususnya dikala-ngan pers Ibukota.

•    Demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya mengu-capkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr., Wb.


GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA,


S U T I Y O S O



© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map