Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2917

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

    Lady:

    situasi jalanan yang tidak tertib atau MEMBAHAYAKAN pengguna jalan seperti angkutan umum yang ugal2a...

    Lady:

    tidak bisa atau tidak mau membesarkan dengan kerja keras malah ikut menjerumuskan anaknya. Selain it...

    Lady:

    yang lebih muda dibanding saya. Saya sudah menolak secara halus tapi dia masih kokoh menyodorkan top...

    Lady:

    pemalas dan bisa melakukan tindakan kekerasan. Setahun lalu saya pernah dimintai uang receh oleh ana...

  

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Posted: Nov 24, 2009 Category: Arah Kebijakan
 

Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, kesra, dan lain-lain.
2. Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL).
3. Belanja Dedicated Program yakni program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
4. Belanja Kegiatan Tahun Jamak (multi years) yakni kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan 
    DPRD.
5. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Rencana Belanja Daerah pada lima tahun ke depan dapat dilihat dari Tabel berikut.

 

Tabel Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2008-2013

URAIAN

TAHUN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belanja Daerah

20.553,32

21.611,00

24.179,80

26.907,25

29.726,81

32.905,98

Belanja Pegawai

6.653,63

6.819,98

7.530,47

7.718,74

8.451,70

8.663,00

TAL

505,23

530,49

557,02

584,87

614,11

644,82

Dedicated

3.844,98

4.955,75

5.529,93

6.141,15

6.775,69

7.491,07

Multi Years

630,3

750

750

750

750

750

Prioritas Provinsi/SKPD

8.919,18

8.554,78

9.812,38

11.712,49

13.135,31

15.357,09

 

Arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

2. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi,

    serta masalah banjir dan polusi.

3. Melakukan efisiensi belanja, melalui :

a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;

b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;

c. Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap

    tahunnya. (performance-based budgeting)

5. Melakukan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan, ekonomi kerakyatan, birokrasi, asuransi sosial

    pensiun, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

6. Memberikan bantuan-bantuan (khususnya) keuangan dalam bentuk:

a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik.

b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai seed money yang berperan untuk mendorong perangkat

    kelurahan berperan sebagai urban manager.

c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial.

d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen

    antar pemerintah daerah.

7. Membangun Medium Term Expenditure Framework (MTEF) terutama untuk menyelesaikan program-program yang harus

    dirampungkan dalam lebih dari satu tahun anggaran.

8. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.

9. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;

10.Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

 

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2007 - 2012


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map