Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2753

    Bayu:

    Saya sarankan di Indonesia ini memiliki hari libur nasional atau hari spesial untuk nostalgia/mengen...

    Nawawi:

    Selamat malam Admin Pemda DKI, kami Warga RT8/RW5 cengkareng Barat telah menyampaikan keluhan & Kebe...

    mochammad:

    sampai saat ini saluran air di pulogebang RT.4 RW.6 Cakung Jaktim masih Terlantar, saya akan report ...

    Tiok:

    Dear Admin, saya mau menyampaikan keluhan warga RT 013 RW 007 Cipinang Besar Utara, terkait tempat p...

    mochammad:

    sampai saat ini pembuatan saluran air di pulogebang rt.4 rw.6 cakung jaktim masih terlantar...

  

MATERI WAWANCARA GUBERNUR DENGAN JAK TV “CITY VIEW”

Posted: Dec 04, 2009 Category: Wawancara TV
 

Topik :  Rumah susun, Rumah Rakyat

1. Tanya    :    Bagaimana tingkat kebutuhan perumahan yang layak huni  bagi warga Jakarta ?

    Jawab    :    •    Seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara RI dan kota metropolitan, bahkan kini mengarah menjadi megapolitan, permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan multi dimensional.
                        •    Masalah mendasar kota Jakarta adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi dihadapkan dengan keterbatasan lahan yang tersedia (l.k. 650 Km2).
                        •    Ketidakseimbangan ini, memberikan impli-kasi yang luas terhadap kota Jakarta. Salah satu akibatnya adalah timbulnya masalah penyediaan pemukiman dan merebaknya kawasan pemukiman kumuh. Dari data BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah kumuh di Jakarta mencapai 181.256 unit (21.720 unit diantaranya kumuh berat).
                        •    Pemukiman kumuh itu sendiri terdiri dari; kumuh legal (berada pada lokasi peruntukan pemukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang), serta kumuh ilegal (berada pada daerah yang peruntukannya bukan untuk pemukiman atau berada pada lokasi sarana kota lainnya), sehingga harus direlokasi. Seperti hunian liar di sepanjang bantaran sungai dan rel kereta api, hunian di lahan penghijauan, hunian di bawah jalan tol dan di bawah aliran listrik tegangan tinggi dst.
                       •    Keadaaan ini mendapat perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah penataan terutama dalam rangka mengembalikan fungsi tata ruang kota sesuai peruntukannya, mengingat keberadaan pemukiman kumuh ini, terutama yang ilegal, selain dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri juga merugikan orang lain seperti antara lain terjadinya penyempitan badan/aliran sungai yang kemudian mengakibatkan banjir.
                        •    Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan arah kebijakan penataan pemukiman kumuh. Yakni Penataan pemukiman kumuh ringan dan sedang yang dilakukan melalui program perbaikan dan pemeli-haraan lingkungan (lebih dikenal dengan program Mohamad Husni Thamrin/MHT).
                        •    Kemudian penataan pemukiman kumuh berat dilakukan melalui peremajaan lingkungan, dimana salah satu kompo-nennya adalah dengan program pemba-ngunan rumah susun, lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungannya (sampai saat ini sudah terbangun 21.123 unit di 5 wilayah Kotamadya baik yang dibangun Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah). Termasuk dalam katagori ini adalah program penataan pemukiman kumuh ilegal, seperti yang berada di bantaran kali.
                         •    Pola pembangunan rumah susun dilak-sanakan dengan meperhatikan kondisi keter-batasan lahan Jakarta, yang mengharuskan pergeseran pola pembangunan perumahan dari horizontal (landed house) menjadi pola vertikal (rumah susun). Upaya ini merupakan alternatif yang paling tepat dalam rangka penghematan dan efisiensi lahan kota Jakarta.
                        •    Pembangunan rumah susun bagi warga masyarakat yang terkena relokasi atau lokasi pemukimannya terkena program pemba-ngunan sarana kota, harus mengedepankan aspek kenyamanan. Dalam arti kondisinya harus lebih baik dari sebelumnya, serta dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana hunian yang lebih layak.
                         •    Prediksi kebutuhan pembangunan rumah susun di DKI Jakarta sendiri adalah 3.360 unit/tahun. Untuk mencapai target ini maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menem-puh kebijakan pembangunan rumah susun skala besar pada lahan-lahan dengan luas lebih dari 5 hektar.
                         •    Rencana lokasi pembangunan rumah susun skala besar ini antara lain di; Marunda-Jakarta Utara (26,74 hektar, 38 blok terdiri dari 3.780 unit tipe 30), Rawa Bebek-Jakarta Timur (17,8 Ha, 17 blok terdiri dari 1.700 unit tipe 30), Green Garden (41 Ha, 80 blok terdiri dari 6.400 unit tipe 36) serta di Semanan (10,2 Ha, 20 blok terdiri dari 2.000 unit tipe 30).

2. Tanya    :    Apakah program perumahan sudah memenuhi kebutuhan  warga akan rumah  yang layak huni ?

    Jawab    :    •    Untuk membangun rumah susun disamping membutuhkan lahan yang luas juga anggaran yang sangat besar. Untuk itu selain pembiayaannya dianggarkan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta (+/- 2% dari APBD DKI Jakarta), juga bersumber dari dana APBN Pemerintah Pusat (sejak tahun 2004), seperti antara lain di Marunda sebanyak 580 unit hunian (tipe 30 dan 36 dengan target group warga yang berada di kolong jalan TOL). Secara keseluruhan diharapkan pada tahun 2006 ini sampai tahun 2007 nanti pemerintah pusat dapat membangun tambahan 400 unit rumah susun lagi per tahun sehingga seluruhnya mencapai 980 unit.
                       •    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajak komponen masyarakat untuk turut membangun rumah susun sederhana, seperti yang telah dilaksanakan lembaga sosial Yayasan Budha Tzu Chi berupa rumah susun terpadu di Cengkareng dan Muara Angke sebanyak 1.360 unit. Peruntukannya adalah untuk merelokasi warga nelayan yang sebelumnya tinggal di bantaran Kali Mati Jakarta Utara.
                       •    Kebijakan lain dalam pembangunan rumah susun diatur dalam SK Gubernur No. 540 Tahun 1990 dan SK Gubernur No. 1934 Tahun 2002, yang mewajibkan para pengembang (developer) pemegang Surat Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah (SIPPT) untuk membangun rumah susun sederhana bagi masyarakat ekonomi menengah bawah. Hingga saat ini sudah 37 pengembang pemegang SIPPT yang telah melaksanakan kewajibannya dengan mem-bangun sebanyak 38 Blok rumah susun atau 3.754 unit hunian serta menyediakan lahan seluas 1.172 m² disamping menyerahkan dana senilai Rp 37 milyar.
                       •    Melalui kewajiban para pengembang ini maka diproyeksikan sampai dengan tahun 2007 nanti dapat terbangun lagi 600 unit rumah susun tambahan.
                       •    Rumah-rumah susun yang dibangun oleh para pengembang tersebut antara lain berlokasi di : Bendungan Hilir I sebanyak 296 unit (status hunian sewa beli), Tanah Tinggi 296 unit (status hunian sewa beli), Penjaringan 184 unit (status hunian sewa), Bulakwadon 96 unit (status hunian sewa), Tambora III 240 unit (status hunian sewa beli) dan di Tebet I sebanyak 240 unit (status hunian sewa beli).

3. Tanya     :    Apakah anggaran yang dialokasikan sudah sesuai dengan tingkat pertumbuhan kebituhan yang ada >

    Jawab    :    •    Sesuai SK Gubernur No. 540 Tahun 1990 setiap pengembang yang membebaskan lahan diatas 5.000 m2 diwajibkan mem-biayai/membangun rumah susun murah seluas 20% dari luas areal komersial (rumah susun murah tersebut dibangun pada lahan milik pengembang dan pengelolaannya pun dilakukan oleh pengembang itu sendiri).
                         •    Namun SK Gubernur tersebut dirasakan belum effektif sehingga kemudian disem-purnakan lagi dalam SK Gubernur No. 1934 tahun 2002, dimana besaran kewajiban luas lahan untuk rusun di lokasi pengembang dikurangi menjadi hanya 6%. Selisih kewajiban pengembang (dari 20% menjadi 6%) kemudian dikonversi kedalam bentuk dana yang disetorkan ke Kas Daerah atau dikompensasikan dengan membangun rumah susun di tanah milik Pemprov. DKI Jakarta.
                         •    Bagi para pengembang yang masih menunggak kewajibannya Pemprov. DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya, antara lain; memberdayakan organisasi para pengembang (Real Estate Indonesia/REI) dalam proses penagihan kewajibannya. Sedangkan bagi para pengembang yang nilai kewajibannya tidak mencukupi untuk membangun 1 blok rumah susun, diijinkan untuk memenuhi kewajibannya tersebut secara kolektif (bersama-sama dengan pengembang lainnya) dengan membangun minimal 1 blok rumah susun.

4. Tanya    :    Apakah Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi kepada masyarakat dalam memperoleh rusun, dan prioritas yang diberkan Pem,prov DKI jakarta adalah ?Berapa target rusun yang akan dibangun tahun 2006 di DKI Jakarta ?

    Jawab    :    •     Target pembangunan rumah susun pada tahun 2006 sebanyak 1.145 unit dengan rincian; Rusun Marunda 900 unit, Rusun Karet tengsin 292 unit, Rusun Kapuk Muara 225 unit dan Rusun Pulo Jahe 48 unit.
                        •    Status penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dibangun Pemprov. DKI Jakarta adalah dengan cara sewa. Dan dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Rumah Susun yang berada dibawah pengawasan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta.
                        •    Fasilitas rumah susun sederhana yang disediakan antara lain: fasilitas sosial (mesjid, musholla, sarana olahraga, taman bermain, ruang terbuka hijau, taman kanak-kanak, ruang serba guna). Kemudian  fasilitas umum (air bersih/PAM, listrik/PLN, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, sarana pakir kendaraan dan kantor penanggung jawab lokasi/penjalok).
                         •    Sedang penggunaan fasilitas tersebut adalah; di lantai dasar untuk fasilitas sosial/fasilitas umum serta tempat usaha sedang pada lantai 1 s.d. 5 diperuntukkan bagi tempat tinggal/ hunian.

5. Tanya     :    Bagaimana strategi Pemprov DKI Jakarta agar rusun tidak salah peruntukannya ?

    Jawab    :    •    Sasaran penghuni rumah sederhana adalah warga yang terkena langsung pembangunan rumah susun (warga terprogram), warga pemukiman kumuh sekitarnya dan warga masyarakat ekonomi menengah bawah yang membutuhkan rumah tinggal dan telah memenuhi persyaratan administrasi.
                          •    Bila dirinci terdapat tiga kriteria penghuni rumah susun ini:
  • - Warga  terprogram, yakni masyarakat yang terkena program pembangunan prasarana kota dimana kepada mereka diberikan subsidi biaya operasional sampai dengan kurun waktu tertentu.
  • - Pegawai  Negri Sipil (PNS)  dan  buruh, yang berpenghasilan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kepada golongan penghuni rusun ini  tidak diberikan subsidi biaya operasional (tidak terprogram).
  • - Masyarakat umum (tidak terprogram), yakni warga Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kepada mereka ini dikenakan tarif sesuai harga pasar, untuk membantu mengurangi subsidi biaya operasional bagi target group.

6. Tanya    :    Bagaimana harapan Bang Yos ke depan terhadap upaya lebih meningkatkan keter-sedian rumah susun sederhana bagi warga Jakarta ?

    Jawab    :    •    Penyediaan perumahan bagi warga Jakarta merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam kesem-patan ini saya ingin mengajak semua pihak, para stake holder maupun instansi terkait termasuk kalangan swasta yang punya kepedulian untuk ikut secara bersama-sama berperan dalam membantu menyediakan perumahan yang amat dibutuhkan terutama bagi warga masyarakat kurang mampu.
                        •    Dengan adanya partisipasi seperti ini maka diharapkan kebutuhan pengadaan rumah susun sederhana dapat dipenuhi secara sinergis dan optimal terutama dalam upaya untuk lebih meningkatkan harkat, derajat dan taraf kehidupan warga Jakarta yang selama ini masih tinggal di pemukiman yang kurang layak huni.

Sumber : Biro Humas & Protokol Pemprov DKI Jakarta


© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map