Jakarta.go.id
  •  •  English
  •  •  Login
  •  •  Signup
  • Balai Warga 2921

    Hamdi:

    Lapor !!! Kondisi besi penyanggah saluran air di fly over Cawang, Jakarta Timur sangat mengkuatirkan...

    Eddy:

    Dear Pemprov Jakarta. Kami telah memproduksi jus untuk ternak di Gunung Sitoli, Nias dengan bahan da...

    Hary:

    Meminta Lahan Parkir Park And Ride di stasiun dengan tarif yang wajar bukan dengan hitungan perjam k...

    Ali:

    Terima Kasih untuk informasi yang diberikan, saya sebagai Warga Jelambar melihat ada proyek pembangu...

    Lady:

    meresahkan masyarakat, saya harapkan bisa menuangkannya dengan segera disini. Saya harapkan perhatia...

  

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Posted: Jul 15, 2009 Category: pkk
 

Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2007, Provinsi DKI menempati peringkat pertama dari 33 provinsi, yakni 1.583 kasus. Namun pada tahun 2008, DKI menduduki peringkat keempat dari 33 provinsi dengan 1.448 kasus. Kendati terjadi penurunan, namun masalah ini tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu dengan membuat peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak. Ditargetkan, regulasi ini bisa disahkan pada pertengahan tahun 2010 mendatang.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, Wien Ritola, mengungkapkan, kajian akademis draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan perempuan dan anak telah selesai, dan sudah diserahkan ke Biro Hukum DKI Jakarta dan Dinas Sosial untuk disempurnakan. Selanjutnya, draf tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk disahkan.

"Naskah kajian akademisnya telah kami serahkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalu Dinas Sosial dan Biro Hukum. Dan setelah disempurkan akan diusulkan menjadi perda tentang perlindungan perempuan dan anak," kata Wien Ritola saat diskusi evaluasi kerja ama antara P2TP2A DKI dengan instansi terkait dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Balaikota, Kamis (9/7).

Perda perlindungan perempuan dan anak sangat penting. Sebab, kata Wien, perempuan dan anak termasuk kaum yang rentan teraniaya dan terampas hak-haknya. Bahkan, tak jarang perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia (trafficking). Karena itu, tak heran jika sejumlah provinsi di Indonesia sudah memiliki perda tersebut, diantaranya Provinsi Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. "Ini sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak," ungkapnya.

Istri mantan Sekdaprov DKI Jakarta itu menuturkan, perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat, organisasi, dan pemerintah daerah. Jadi tidak ada salahnya jika Pemprov DKI Jakarta membuat aturan turunan dari peraturan yang telah ada agar lebih spesifik. Sejumlah aturan tersebut diantaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, serta UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penasehat P2TP2A DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK DKI Jakarta, Sri Hartati Fauzi Bowo, mengatakan keberadaan perda perlindungan perempuan dan anak sangat penting. Sebab, setiap pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu terbentur dengan tidak adannya perda yang secara spesifik mengatur tentang hal itu. "Dalam penentuan program pasti ditanyakan ada perdanya atau tidak. Dan banyak program yang terhambat dilakukan karena tidak ada perda tersebut," kata wanita yang akrab disapa Tatiek ini.

Perda perlindungan perempuan dan anak ini, sambung Tatiek, akan sangat mendukung program-program yang akan dilakukan P2TP2A DKI Jakarta. Apalagi selama ini P2TP2A DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya yang membawahi polres-polres di DKI dalam membentuk pelayanan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, P2TP2A DKI Jakarta juga telah kerja sama dengan RS Polri, RSCM, RSAL, dan LKBH Peka untuk pelayanan medis dan psikososial.

"Jaringan kerja ini akan terus dikembangkan dengan instansi Pemprov DKI yaitu Dinas Kesehatan DKI. Khususnya dalam pelayanan medis secara gratis bagi para korban kekerasan yang memiliki kartu JPK Gakin. Sehingga, korban kekerasan dapat dilayani di 17 RS dan 44 puskesmas kecamatan. Karena itu, perda perlindungan perempuan dan anak sangat penting," terangnya.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI, Effendi Anas, mengatakan, kajian akademis draf raperda perlindungan perempuan dan anak itu sejatinya telah selesai tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, draf raperda tersebut diserahkan ke Biro Hukum DKI untuk dikaji secara teknis. Dan tahun ini sudah selesai, tinggal diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk disahkan. "Pembahasan di Biro Hukum sudah selesai tinggal diajukan ke DPRD DKI. Tadinya mau tahun ini, tapi karena ada penggantian anggota dewan, maka kita tangguhkan hingga tahun depan. Dan saya harap pertengahan tahun depan sudah bisa disahkan," kata Effendi Anas.

Reporter: lenny

sumber :beritajakarta.com


Produk HukumEncyclopediNomor PentingBank DataInfo TransportasiPerangkat DaerahData UKMPajak Kendaraan
© 1995 - 2014 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map