Jakarta.go.id
Login  •  Signup

Beranda Ensiklopedi
CARI DI ENSIKLOPEDI

Topik Terkait

 
 

Peristiwa 17 Oktober 1952

Share

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno di Istana oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat. Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu. Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.

Atas demonstrasi tersebut presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum. Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.

Terjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan. Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang. Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution, Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin. Tanggal 23 September 1952 ia mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah. Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan "perang mosi" di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober.

 

 

Hits: 3778
encyclopedia/075cd3f52fde5789c000e0fabc9dae54
Peristiwa 17 Oktober 1952

Paling Populer

 
 
© 1995 - 2010 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: dki@jakarta.go.id | site map