Pelayanan Perizinan Membangun Prasarana Bidang Pekerjaan Umum

Pelayanan Perizinan Membangun Prasarana Bidang Pekerjaan Umum

Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon untuk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air.

Pelayanan Perizinan

1)  Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum yang dimohon oleh pemohon/pengembang.
2)  Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui Dinas yang terdiri atas :
    a. IMP Jalan dan Jembatan; dan
    b. IMP Sumber Daya Air.
3)  Untuk mendapatkan pelayanan perizinan pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
4)  Gubernur melalui Kepala Dinas menerbitkan IMP.
5)  Dinas dapat mendelegasikan pelayanan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Suku Dinas, terhadap :
     a. prasarana bidang pekerjaan umum yang dibangun di atas lahan kurang dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dan tidak memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT):
     b. prasarana Jalan Keluar/Masuk (inrit); dan/atau
     c. prasarana Jembatan dengan bentang kurang dari 5m (lima meter).

Persyaratan

1)  Persyaratan IMP disesuaikan dengan jenis prasarana bidang pekerjaan umum.
2)  Jenis prasarana bidang pekerjaan umum meliputi :
     a. prasarana jalan dan jembatan; dan
     b. prasarana sumber daya air.

Prasarana jalan dan jembatan secara kesatuan kontruksi, meliputi :

a.  jalan lintas atas (elevated road);
b.  jalan lintas bawah (under road/underway):
c.  jalan layang (over pass/flyover);
d . terowongan (underpass);
e.  simpang susun (interchange);
f.   jembatan kendaraan;
g.  jembatan penyeberangan orang;
h.  jembatan penyeberangan multiguna; dan
i.   jembatan utilitas.

Persyaratan IMP untuk prasarana jalan terdiri dari :

a.  fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
b.  fotokopi akta pendirian perusahaan;
c.  fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
d.  rencana tata letak bangunan/trace jalan;
e.  rekomendasi teknis dari Balai Pelaksana Jalan Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk kegiatan pada jalan nasional;
f.   KMRLL untuk kegiatan pada lokasi dekat persimpangan jalan dan/atau lalu lintasnya padat; dan
g. design engineering dari konsultan perencana.

Persyaratan IMP untuk prasarana jembatan terdiri dari :

a.  fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
b.  fotokopi akta pendirian perusahaan;
c.  fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
d.  trace jembatan;
e.  pengukuran peil bentang jembalan dari UPT PPP;
f.   hasil penyelidikan tanah yang menggambarkan kedalaman tanah keras (end-bearing) dan jenis tanah pada lokasi rencana jembatan;
g.  rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk kegiatan di atas sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
h.  KMRLL untuk kegiatan pada lokasi dekat persimpangan jalan dan/atau lalu Iintasnya padat; dan
i.   design engineering dari konsultan perencana.

Prasarana sumber daya air berdasarkan fungsinya, meliputi :

a.  prasarana pengendali banjir yang terdiri dari sungai/kali, pintu air, pompa dan rumah pompa;
b.  prasarana drainase kota yang terdiri dari saluran sub makro, saluran penghubung dan saluran mikro;
c.  prasarana konservasi air yang terdiri dari waduk, situ, embung, kolam retensi; dan
d.  prasarana pengaman pantai dan konservasi air laut yang terdiri dari tanggul pengaman pantai, break water dan dermaga.

Persyaratan IMP untuk prasarana sumber daya air terdiri dari :

a.  fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
b.  fotokopi akta pendirian perusahaan;
c.  fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
d.  rencana tata letak bangunan/trace kali/saluran;
e.  kajian sistem tata air untuk kegiatan yang merubah sistem tata air kawasan eksisting; dan/atau
f.   design engineering dan prinsip Zero Delta Q (Run Off) dari konsultan perencana.

Penyelesaian Pelayanan Izin Membangun Prasarana
Waktu penyelesaian IMP paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan kelengkapan persyaratan telah dipenuhi. Permohonan yang persyaratannya belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.

Masa Berlaku

(1) Masa berlaku IMP paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
(2) Perpanjangan masa berlaku IMP dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMP kepada Kepala Dinas.
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan IMP dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku IMP berakhir.
(4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMP dapat diizinkan sepanjang tidak terjadi perubahan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Daerah.


Sumber: Produk Hukum Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2013