Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Fasilitas Sosial Fasilitas Umum

Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Fasilitas Sosial Fasilitas Umum

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI FASILITAS SOSIAL FASILITAS UMUM

 

PENILAIAN

1. Penilaian Fasos/Fasum dilakukan terhadap BAST yang telah diterbitkan.

2. Dalam melakukan penilaian Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Penilaian dan penetapan nilai hasil sensus Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPKD.

 

Penilaian BAST Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka dilakukan :

A. Dilakukan pemisahan besaran luasan BAST Fasos/Fasum berupa :

1. Tanah, dengan perhitungan :

    a) luasan tanah mengacu pada luas tanah yang tercantum dalam BAST sementara atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik;

    b) apabila tanah tersebut tidak/atau belum memiliki BAST sementara atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik, maka dapat mengacu kepada Keterangan Rencana Kota (KRK) dan/atau hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Ruang; dan

    c) bilamana hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan/atau Dinas Tata Ruang belum ada, maka dapat mengacu pada hasil ukur pembebasan atau jika hasil ukur pembebasan tidak dimiliki maka  acuan yang dipakai adalah hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.

2. Bangunan, dengan perhitungan :

    a) besaran luasan berupa bangunan yang belum memiliki luasan bangunan, maka dapat menggunakan luasan bangunan sebagaimana tercantum dalam IMB untuk Fasos/Fasum yang bersangkutan.

    b) apabila IMB belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMB dapat mengacu pada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

     c) perhitungan besaran luasan berupa prasarana yang belum memiliki luasan dapat menggunakan luasan bangunan sebagaimana tercantum dalam IMP Fasos/Fasum yang bersangkutan; dan

    d) apabila IMP belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMP, dapat mengacu kepada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.


B. Penilaian BAST Fasos/Fasum untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut :

1. Tanah, untuk penilaian BAST Fasos/Fasum berupa tanah yang perolehannya sebelum 31 Desember 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun 2007 tanah tersebut atau tanah di sekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; dan

2. Bangunan, dilakukan penilaian berdasarkan perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m2 (meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Gubernur ini.

Penilaian BAST Fasos/Fasum tanah dan/atau bangunan yang sudah memiliki luasan, namun belum memiliki besaran nilai yang tertera di dalam BAST, sebagai berikut :

a. Penilaian BAST Fasos/Fasum berupa tanah yang perolehannya sebelum 31 Desember 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun 2007 tanah tersebut atau tanah di sekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Penilaian tanah yang pengadaannya dilakukan setelah tahun 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun berjalan berdasarkan bukti-bukti perolehan tanah tersebut; dan

 

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian Fasos/Fasum dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD.

pergub1

pergub2

pergub3

pergub4