MENGURAI KEMACETAN LALU LINTAS DI PROVINSI DKI JAKARTA

MENGURAI KEMACETAN LALU LINTAS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

 

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth.

-   Ketua Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jaya;

 

-   Pengurus Pusat FKPPI;

 

-   Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jaya;

 

-   Pengurus Cabang, Pengurus Rayon, dan kader-kader FKPPI se-DKI Jakarta;

 

-   Sdr. Regina Tetty Merry H, selaku Moderator;

 

-   Para peserta Rakerda FKPPI yang saya hormati.

1. Merupakan kehormatan bagi saya dapat menghadiri Diskusi Politik dalam rangkaian acara Rakerda FKPPI DKI Jakarta Tahun 2011, serta memberikan ceramah dengan judul “Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya”.

2. Peran strategis Jakarta sebagai Ibukota Negara membutuhkan fasilitas pelayanan kota sebagaimana layaknya Ibukota Negara. Sebagai pusat kegiatan ekonomi regional, nasional dan internasional, infrastruktur dan fasilitas pelayanan Kota Jakarta harus mampu merespon kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan wilayah JABODETABEKJUR, wilayah nasional dan bahkan dengan dunia internasional.

3. Salah satu pekerjaan prioritas Pemprov DKI Jakarta adalah mengurangi kemacetan, yang hingga saat ini masih terkendala oleh karena kurangnya sarana dan prasarana tranportasi. Pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali sebesar 8-10% per tahun, tidaklah sebanding dengan pertumbuhan luas jalan yang hanya 0,01% per tahun, sehingga kemacetan tidak terhindarkan.

4. Untuk mengatasinya, telah banyak upaya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pelaksanaan 17 Instruksi Wapres untuk penanganan Tranportasi Jakarta dan Peraturan Gubernur No. 103 tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro merupakan bukti nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

5. Pada tahun 2011 ini Jakarta menjadi tuan rumah beberapa kegiatan berskala Internasional antara lain KTT Asean ke-18 pada tanggal 7-8 Mei 2011, dan SEA GAMES ke-26 pada tanggal 11-22 November 2011 bersama Palembang sebagai tuan rumah utama.

6. Saat Jakarta menggelar perhelatan Internasional/event akbar lainnya, mungkin banyak orang bertanya “Sudah siapkah Jakarta menghadapi event (Internasional) ini, karena kegiatan tersebut, akan berdampak terhadap beban transportasi di Jakarta, terutama saat mobilisasi tamu-tamu Negara KTT ASEAN, olahragawan, official, serta wartawan dalam dan luar negeri yang akan meliput kegiatan tersebut. =

7. Untuk mengantisipasi semua itu diperlukan pemikiran dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh stakeholders, yakni Kepolisian, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Non Pemerintah lainnya, agar dihasilkan manajemen tranportasi Jakarta yang komprehensif dan terpadu, sehingga pada saat event Internasional tersebut dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya akan sangat membantu kesuksesan Indonesia khususnya Jakarta sebagai tuan rumah yang baik.

8. Optimasi Manajemen Lalu Lintas dapat menjadi short term solution untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang mengacu pada Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya untuk mengatur pergerakan lalu lintas agar memenuhi kriteria keselamatan, kelancaran, efisiensi dan murah, yang mencakup kegiatan perencanaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas, dan pengendalian lalu lintas.

 

9. Berkaitan dengan upaya mengurangi kemacetan di Jakarta, dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat, para pakar, pengamat/pemerhati transportasi, instansi pemerintah terkait, pemangku kepentingan lainnya, termasuk peserta seminar ini. Saya optimis seminar ini akan menghasilkan masukan berharga untuk perumusan kebijakan, mengurai kemacetan di Jakarta, sehingga Jakarta tidak mengalami kemacetan total seperti dikhawatirkan sebagian pengamat.

10. Mengatasi masalah kemacetan, merupakan masalah kita bersama yang membutuhkan pembahasan guna mendapatkan masukan dan solusi tentang situasi yang terjadi dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan peran aktif publik atau masyarakat, termasuk para kader FKPPI.

 

11. Kemacetan di Jakarta khususnya dalam 10 tahun belakangan ini semakin memperihatinkan. Beberapa penyebab utama, yakni tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, pertumbuhan ruas jalan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan kurangnya disiplin berlalu lintas.

 

12. Banyak cara atau jalan keluar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Dalam upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi, terdapat beberapa cara atau kebijakan yang dapat dilakukan, diantaranya memperbaiki pelayanan angkutan umum dan mempersempit ruang penggunaan kendaraan pribadi. Sementara itu untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, cara paling efektif adalah penegakan peraturan lalu lintas yang konsisten dan konsekuen.

 

13. Pilihan menekan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi merupakan agenda penting yang harus dilakukan. Kita ingin memulai penanganan masalah kemacetan dari pendekatan ini.

 

14. Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan, hingga Mei 2010, jumlah perjalanan di Jakarta ada sekitar 20,7 juta perjalanan setiap harinya. Padatnya perjalanan itu dijalani oleh kendaraan pribadi yang jumlahnya 98% untuk melayani 44% perjalanan.

 

15. Sementara itu angkutan umum yang jumlahnya hanya 2% harus melayani 56% perjalanan (diantaranya 3% dilayani KA/KRL). Jumlah pengguna KRL Jabotabek itu juga terdapat sekitar 550.000 penumpang dari kawasan sekitar Jakarta (Bodetabek).

 

16. Pada sisi lain, data jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta pada tahun 2009 telah mencapai + 6,5 juta unit (98,6%) dan angkutan umum: 88.477 unit (1,4%). Populasi kendaraan roda empat atau lebih mencapai 3 juta unit, sementara jumlah sepeda motor telah mencapai + 8 juta unit. Jumlah sepeda motor ini hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta yang berjumlah 8.523.157 orang pada Februari 2010.

17. Tingginya kepadatan lalu lintas dan jumlah perjalanan itu belum diimbangi oleh pertumbuhan jalan di Jakarta. Saat ini ratio pertambahan jalan di Jakarta hanya 0,01% setiap tahunnya. Langkah pengendalian penggunaan kendaraan pribadi menjadi sangat penting, mengingat angka pertumbuhan kendaraan rata-rata 5 tahun terakhir + 10% per tahun. Bahkan pada saat ini angka pertumbuhan kendaraan mobil per hari + 240 unit dan sepeda motor per hari 890 unit.

 

18. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan grand design penanganan sistem transportasi kota melalui Pola Transportasi Makro (PTM). Pola ini mengintegrasikan seluruh simpul pelayanan transportasi massal seperti busway, subway, monorail, kereta api dalam kota dan angkutan sungai.

 

19. Merealisasikan seluruh Pola Transportasi Massal ini ke dalam satu sistem merupakan pekerjaan besar yang tidak mudah. Masing-masing moda transportasi merupakan mega proyek yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, diikuti permasalahan yang sangat kompleks.

 

20. Dalam realisasinya, tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, diperlukan dukungan konkrit dari Pemerintah Pusat serta seluruh stakeholders terkait.

 

21. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil serangkaian kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kebijakan tersebut, diantaranya:

 
  • Pelaksanaan pembatasan kendaraan penumpang dalam kendaraan pribadi pada jalan protokol tertentu dan jam tertentu yang dikenal dengan kebijakan three in one.
  • Pengoperasian busway sebagai angkutan umum massal yang lebih aman, nyaman, cepat dan dengan biaya yang relatif terjangkau.   
  • Saat ini mulai dilaksanakan pembangunan mega proyek subway (MRT). Sebagai tahap awal, saat ini telah dimulai pelaksanaan pembangunan jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas. Proyek ini didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dan diharapkan berjalan tahun 2016.
  • Pembangunan proyek monorail yang sempat terhenti, akan segera dilanjutkan. Saat ini kelanjutan proyek tersebut sedang dibicarakan kembali dengan pihak-pihak kontraktor. Proyek ini pun memerlukan dukungan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.
  • Pengoperasian  dan penambahan gerbong kereta api dalam kota yang terintegrasi dengan halte dan feeder-feeder busway untuk memberi kemudahan pelayanan bagi para pengguna jasa angkutan agar tiba tepat waktu atau setidak-tidaknya lebih cepat ke tempat tujuan, dengan biaya yang relatif terjangkau.
  • Pemprov DKI Jakarta sedang menggagas penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) pada kendaraan yang melewati jalan protokol tertentu. Tujuannya hampir sama dengan kebijakan three in one, yaitu membatasi jumlah kendaraan pribadi yang selama ini menjadi sumber kemacetan, hal ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah dari Pemerintah Pusat. Untuk membatasi banyaknya kendaraan di jalan, sedang dikaji pula upaya pembatasan usia kendaraan seperti yang diterapkan di kota-kota lain di dunia.
  • Pertumbuhan pesat sepeda motor telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Pemprov DKI Jakarta bersama-sama dengan Polda Metro Jaya mempertimbangkan kebijakan pembatasan sepeda motor memasuki jalan-jalan protokol. Besarnya jumlah sepeda motor yang berada di jalan-jalan Ibukota, selain menjadi sumber kemacetan, kesemrawutan dan pelanggaran berlalu lintas, juga merupakan sumber potensial pelepasan gas buang yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga Jakarta. Untuk mengurangi tingkat emisi udara akibat gas buang, Pemprov DKI Jakarta menerapkan program car free day secara bergilir di seluruh wilayah Ibukota dua kali dalam sebulan, uji emisi kendaraan bermotor, pengoperasian kendaraan umum berbahan bakar gas termasuk kendaraan busway.
  • Pembangunan fly over dan underpass pada simpang-simpang rawan kemacetan seperti di Fly Over Bandengan, Antasari-Blok M, Kampung Melayu-Tanah Abang. Kebijakan ini disinergikan dengan upaya penataan jalur-jalur lalu lintas dan peremajaan serta pemutakhiran teknologi lampu lalu lintas, sedangkan program memperpanjang ruas jalan tetap diupayakan, meskipun sulit.
  • Mengingat jumlah kendaraan komuter dari kawasan hinterland yang memasuki Jakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Pemprov DKI Jakarta menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar. Bentuk kerjasama tersebut antara lain rencana pembangunan jalur transportasi massal busway dan integrasi sistem jaringan jalan.
  • Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan para stakeholders tak henti-hentinya melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, juga bekerjasama membentuk Satgas Kemacetan yang membantu mengurai kemacetan.
  • Pengurangan Parkir on the street dan pembatasan mobil angkutan berat di jalan tol.
 

22. Menutup ceramah ini, ijinkan saya menyampaikan bahwa sesuai dengan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam melaksanakan fungsinya setiap organisasi kemasyarakatan selain melakukan rapat, lokakarya, seminar dan pertemuan lain-lain, pendidikan dan latihan keterampilan, pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial, juga kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan salah satu hak yang harus dilakukan organisasi kemasyarakatan adalah membela dan menunjang nama baik organisasi, dan berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan atau golongan.

 

Demikian materi yang dapat saya sampaikan,  kiranya dapat dijadikan bahan untuk memperkaya forum Diskusi Politik  yang sangat penting ini.

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.