www.jakarta.go.id

Satkorlak PBP CC Akan Direvitalisasi

Satkorlak PBP CC Akan Direvitalisasi

Untuk lebih meningkatkan peran Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Crisis Center (Satkorlak PBP CC) dalam menangani bencana di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi Satkorlak PBP CC menjadi Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta. Nantinya, di dalam badan ini, akan ada dua unsur yakni pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana di DKI Jakarta.

Satkorlak PBP CC sendiri akan dijadikan unit pelayanan teknis (UPT) di bawah koordinasi badan tersebut. Meski begitu, hingga saat ini, revitalisasi masih tetap dikaji untuk memastikan apakah badan itu akan di bawah naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damnkar dan PB) atau berdiri sendiri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengungkapkan, rencana itu telah dirapatkan dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta serta Kepala Dinas Damkar dan PB. Rapat ditujukan untuk membahas penyempurnaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Pembentukan BPDB DKI Jakarta sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menuntun pemerintah daerah untuk membentuk percontohan badan tersebut dan berlaku secara nasional.

“Sebenarnya, Jakarta sudah mempunyai badan penanggulangan bencana daerah yaitu Satkorlak PBP CC. Itu di tingkat provinsi. Dan di tingkat pusat ada Satuan Pelaksana (Satlak). Namun, itu hanya berlaku satu unsur saja yaitu pelaksana,” ujar Prijanto, usai rapat dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Effendi Anas dan Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta, Paimin Napitupulu di Balaikota, Senin (4/10).

Agar terdapat unsur pengarah di dalamnya, sambung Prijanto, maka diusulkan Satkorlak PBP CC direvitalisasi menjadi sebuah badan dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ke depan, badan ini akan dipimpin oleh seorang pejabat eselon satu atau berdasarkan peraturan yang ada, badan ini harus dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya BPBD DKI Jakarta, bukan berarti eksistensi Satkorlak PBP CC akan dihapus begitu saja. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemprov DKI telah memiliki Satkorlak PBP CC sebagai instansi penanggulangan bencana. Karena sudah ada, maka Satkorlak PBP CC akan direvitalisasi menjadi badan, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, belum semua provinsi memiliki kelengkapan alat Crisis Center seperti yang dipunyai Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, keberadaan crisis center sangat penting dalam penanggulanan bencana dan penanganan pengungsi. “Karena sangat penting, maka kita sarankan kepada Gubernur, keberadaan crisis center akan dijadikan UPT yang baku dan terstruktur. Di dalam rapat tadi kita bahas UPT Satkorlak Crisis Center ini akan ada di bawah Kepala BPBD DKI yang akan bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan UPT tersebut,” jelasnya.

Nantinya, papar Prijanto, Kepala UPT Satkorlak CC akan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD DKI. Saat ini, sudah ada beberapa personel ex-officio dari Satpol PP DKI, namun ke depan setelah badan ini terbentuk dan resmi, akan ditentukan personel, alat dan kegiatannya. Tidak akan ada lagi petugas Satkorlak PBP CC yang menjabat rangkap seperti yang sekarang ini.

“Intinya, badan ini merupakan revitalisasi dari Satkorlak PBP CC. Untuk pelaksanaan kegiatannya, badan ini akan mendapatkan anggaran khusus dari APBD DKI Jakarta, karena ini merupakan badan operasional,” ungkapnya.

Pembentukan badan ini, ditegaskan Prijanto, bukan dikarenakan mendapat desakan dari kalangan mana pun. Melainkan, telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri. 
Kehadiran badan ini, nantinya tidak akan mengurangi wewenang dari Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta. Pasalnya, dinas ini sudah memiliki kelengkapan alat untuk menangani bencana seperti kebakaran, bangunan runtuh, dan gempa bumi.

Dipastikan tidak ada rekrutmen personel baru yang akan tergabung dan bertugas dalam badan tersebut. Struktur di dalamnya ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan konstruksi. “Jadi struktur badan itu kecil sekali, tetapi memiliki aturan dan fungsi yang jelas,” tandasnya.

Sumber : beritajakarta.com