icon-facebook-green-32.png icon-twitter-green-32.png
  • login.png
  • |  
   

Tupoksi

KEDUDUKAN

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta kedudukkannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah. Biro Hukum adalah unsur staf, yang merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Sebagai unit kerja perangkat daerah, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyerasian, penyelarasan, harmonisasi, pengundangan, publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah, serta pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian dan pengembangan hukum.

FUNGSI

    Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Hukum setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:
a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Hukum;
b. Penyiapan, perumusan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi, dan pengundangan peraturan
    perundang-undangan daerah;
c. Penelitian, pengembangan, dan evaluasi hukum;
d. Penyusunan dan evaluasi naskah kerjasama;
e. Pendokumentasi peraturan perundang-undangan;
f. Publikasi peraturan perundang-undangan daerah;
g. Penyelenggaraan kepustakaan hukum;
h. Pemberian pertimbangan, bantuan, dan perlindungan hukum kepada pimpinan, perangkat daerah dan
    pegawai daerah;
i. Pengoordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
j. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan biro hukum;
k. Pelaporan, dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.